Siak, SAWIT INDONESIA - Bupati Siak Afni Zulkifli membuka Forum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang difokuskan pada peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat berkelanjutan. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, petani, koperasi, dan para pemangku kepentingan guna mempercepat akses pendanaan pusat serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kegiatan ini kita namakan sebagai forum percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui program peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat berkelanjutan di Kabupaten Siak,” ujar Afni saat membuka acara di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa forum ini dibentuk untuk merumuskan solusi atas persoalan yang dihadapi petani kelapa sawit, seperti kebutuhan infrastruktur perkebunan dan jalan produksi yang harus tersedia secara memadai.
Afni menuturkan, peluang pendanaan justru sangat terbuka di tingkat pusat, terutama melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang sejalan dengan visi-misi bupati dan Wakil bupati dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia memaparkan hasil kunjungan Pemerintah Kabupaten Siak ke BPDPKS bahwa anggaran besar sebenarnya sudah tersedia. Namun selama ini belum dimanfaatkan secara optimal karena minimnya proposal yang diajukan oleh daerah.
“Di BPDP ada anggaran Rp7 triliun di pusat, tapi selama ini akses dari daerah kurang karena usulan proposalnya minim. Mereka sebenarnya menunggu usulan dari daerah dan kita pun jangan berjalan sendiri-sendiri,” tegas Afni.
Dari total luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak, sekitar 220.974 hektare merupakan perkebunan rakyat. Namun berbagai persoalan mendasar masih dikeluhkan masyarakat, terutama pembangunan jalan produksi yang tidak dapat sepenuhnya ditangani menggunakan APBD.
“Mari kita perjuangkan bersama-sama, kita jemput, karena anggarannya sudah tersedia. Perjuangan kita harus lewat non-APBD, dan terbukti kita sudah mampu mengakses itu,” ungkap dia.
Afni juga menyoroti rendahnya capaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Kabupaten Siak, yang baru mencapai sekitar 1.226 hektare atau 0,6 persen dari total potensi.
Ia menilai rendahnya capaian tersebut dipengaruhi keterbatasan SDM, perubahan regulasi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan petani.
“Forum ini harus hidup. Kita harus menyesuaikan dengan setiap perubahan kebijakan dari pusat. Dan jangan tinggalkan petani kita meraba-raba sendirian,” tegas dia.
Ia meminta agar dibentuk sekretariat kecil forum di bawah Bapperida sehingga petani dan koperasi memiliki ruang konsultasi, khususnya dalam menyiapkan dokumen teknis terkait Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sarana prasarana.
“Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan,” tambah dia.
Sementara itu, Kabid Ekonomi dan SDA Bapperida Siak, Andi Darmawan, ST, MT, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk mempercepat proses administrasi proposal PSR, sarpras, dan berbagai bantuan perkebunan lainnya.
Menurut dia, banyak proposal petani dan koperasi yang tertunda karena kendala teknis seperti penyusunan peta, gambar, dan perhitungan teknis jalan produksi.
“Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum ini, kita bisa meminta bantuan ke PU untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan,” jelas Wawan.
Sumber: infopublik.id
