Jakarta, SAWIT INDONESIA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (PDPKS) membeberkan sejumlah tantangan industri perkebunan kelapa sawit yang harus segera diatasi. Adapun tantangan tersebut yaitu rendahnya produktivitas petani hingga adanya hambatan akses pasar sawit.
Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Sunari mengatakan bahwa tantangan pertama sawit yakni dari hulu seperti rendahnya produktivitas sawit rakyat.
“Tantangan hulu hilir perkebunan sawit berat. Pertama, produktivitas rakyat kita rendah. Ada yang mengatakan 2,5 ton CPO per hektar per tahun. Angka di kami produktivitasnya 3,6 ton CPO. Kalau ditanya TBS-nya kali 4 saja. Antara 10-12 ton TBS per ha per tahun,” tutur Sunari dalam diskusi “Kontribusi Hulu-Hilir Kelapa Sawit Dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional”, Kamis (29/8/2024).
Dia melanjutkan, tantangan selanjutnya yakni lahan sawit dalam kawasan hutan. Dia mengaku, saat menjadi pejabat di Badan Perencanaan Nasional, turut merumuskan kebijakan PIR-Trans.
“Dalam program itu, Bank Dunia hanya akan membantu jika lahannya clean and clear, maka dikasihlah 2 ha. Sudah turun-temurun terus digarisin pake spidolisasi. Itu [diklaim] masuk kawasan hutan, mana yang bener mana yang salah. Saya tidak bermaksud menyalahkan siapapun tapi prosesnya seperti itu,” ungkap Sunari.
Tantangan lainnya, yakni perizinan dan juga sarana dan prasarana. “Ini yang kemudian logistik di kebun cost production meningkat karena sarpras ini. maka kalau dibenahi, dan itu ada anggarannya di BPDPKS tinggal direkomtek CPCL ke kami, kami salurkan. Belum lagi DBH, dengan jalan-jalan yang semakin baik. Itu kita harapkan jadi pengungkit sistem logistik sawit lebih baik,” ujarnya.
Menurut Sunari, regulasi terkait industri Perkebunan sawit pun saat ini perlu dibenahi. Sebab berbicara suatu proses bisnis, tentang kerangka kelembagaan, pendanaan, maka kerangka regulasi adalah komandan di depan.
“Makanya harus dibenahi. Dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sedang mengalami proses revisi. Dengan begitu aturan seperti permentan dan aturan di bawahnya akan berubah,” ujarnya.
Selanjutnya, lanjut Sunari, hambatan akses pasar di beberapa negara tujuan ekspor terutama Uni Eropa menjadi tantangan besar. Menurutnya, adanya berbagai aturan dari Uni Eropa sejatinya harus membuat sawit Indonesia melakukan perbaikan khususnya soal praktek keberlanjutan.
“Ke dalam memang begitu. Tapi, ke luar juga harus mengatakan masa mau kaya tidak boleh. Sekarang itu istilahnya tidak ada lagi negara donor. Berdasarkan paris declaration, kita partner development, sejajar. Kita tidak bisa diatur Eropa. Meskipun kita middle income,” ucapnya.
Kemudian, tantangan lainnya yaitu kampanye hitam sawit. “Kita harus tegas mengatakan say no to black campaign."
Sunari juga menambahkan, ke depannya Indonesia dituntut memperbanyak produk hilir sawit. Kendati, saat ini Indonesia sudah mengekspor sawit bukan lagi didominasi oleh CPO.
“Ke depan, energi juga dari sawit merupakan berkah yang luar biasa dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sawit ini baik dari aspek ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Karena energi merupakan resources yang harus kita kuasai. Dan sawit merupakan sumber energi baru terbarukan. Karena tidak ada yang bisa menyaingi sawit,” pungkasnya.
