Jakarta, SAWIT INDONESIA - Penerimaan negara dari pungutan ekspor kelapa sawit meroket tajam tahun ini. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memperkirakan total dana yang terkumpul bakal menyentuh angka fantastis Rp 41,22 triliun hingga akhir 2026—melesat 30,84% dibandingkan tahun lalu.
Hingga Juli 2026 saja, kas yang terkumpul sudah mencapai Rp 27,81 triliun (naik 73,3% dibanding periode sama tahun lalu). Lonjakan dana segar ini menjadi modal kuat pemerintah untuk membiayai berbagai program strategis dari hilir ke hulu, mulai dari bahan bakar ramah lingkungan hingga kesejahteraan petani lokal.
Sementara itu, kebutuhan Crude Palm Oil (CPO) untuk program biodiesel B50 melonjak dari 15,6 juta ton menjadi 18 juta ton. Uniknya, implementasi B50 beserta kenaikan harga minyak mentah justru menghasilkan efisiensi anggaran negara hingga Rp 19,5 triliun, dengan perkiraan sisa anggaran BPDP mencapai Rp 18,45 triliun di akhir tahun.
Realisasi Lapangan PSR: Sepanjang Januari–Agustus 2026, PSR telah menjangkau 40.484 hektare (nilai Rp 2,42 triliun), plus kucuran ekstra Rp 590 miliar untuk 9.842 hektare di bulan Agustus. Secara total sejak 2017, program ini memoles 427.441 hektare lahan dengan dana Rp 12,14 triliun dan menyerap 1 juta tenaga kerja.
Investasi SDM Besar-besaran: Tak hanya perbaikan lahan, dana ekspor ini disalurkan untuk mencetak generasi baru industri sawit. Target penerima beasiswa kelapa sawit melonjak 4 kali lipat, dari 5.000 menjadi 20.000 mahasiswa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penguatan produktivitas kebun rakyat adalah kunci utama agar pasokan pas untuk kebutuhan domestik maupun program energi hijau tanpa mengorbankan pasar ekspor.
