- Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman menegaskan bahwa Kementan tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik menyimpang, baik oleh pegawai internal maupun pihak luar yang mencoba menjadi perantara atau calo proyek
- Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Gulat Medali Emas Manurung menyoroti transparansi pemilihan kampus mitra penyelenggara beasiswa sawit yang selama ini berjalan
Medan, SAWIT INDONESIA – Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Gulat Medali Emas Manurung memberikan peringatan keras kepada Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terkait program seleksi kampus penyelenggara Beasiswa Sawit pada 2026.
Gulat menyoroti adanya masalah serius terkait kompetensi lulusan dan transparansi pemilihan kampus mitra penyelenggara beasiswa sawit yang selama ini berjalan. Karena itulah, agar proses seleksi kampus penyelenggara dilakukan secara ketat dan profesional, tanpa didasari oleh unsur kedekatan atau "koncoisme". Sebab pemilihan kampus yang asal-asalan hanya akan mengorbankan masa depan sawit Indonesia, khususnya SDM anak-anak petani sawit.
"Jangan karena koncoisme dan sebatas kenal, ini bahaya sekali. Saya tidak peduli mau kampus dari Papua atau Sulawesi, kalau bagus mainkan. Tapi kalau tidak kompeten, jangan dipaksa," tegas Gulat dalam kunjungan kerjanya ke APKASINDO Sumut di Medan, Sumatera Utara, Selasa (7 April 2026)..
Gulat menambahkan bahwa kualitas output lulusan sangat bergantung pada sarana prasarana, dosen, pelayanan, dan kurikulum kampus tersebut. Jika aspek-aspek ini diabaikan, ia mengkhawatirkan lahirnya lulusan "odong-odong" yang tidak memiliki kompetensi memadai di industri sawit khususnya.
Penggunaan Dana Petani Harus Dipertanggungjawabkan
Keresahan ini bukan tanpa alasan. Gulat mengingatkan bahwa beasiswa tersebut dibiayai oleh dana sawit yang berasal dari pungutan ekspor Tandan Buah Segar (TBS) petani, per periode April ini harga TBS petani terbeban sebesar Rp420 per kilogram.
"Hari ini kita tertekan harga TBS petani karena pungutan ekspor. Kita rela tidak protes, tapi janganlah dibuat kayak main-main. Ingat apapun beban di hilir itu, selalu di tanggung oleh harga TBS dan kami petani sawit ada disana,” ujarnya. Gulat juga mengungkapkan bahwa isu ini telah sampai ke telinga Presiden dan mendapat perhatian serius dari Menteri Bappenas yang juga Komrah di BPDP.
Tuntutan Transparansi dan Verifikasi Lapangan
Menjelang dimulainya proses seleksi pada tanggal 8 April mendatang, Gulat menuntut panitia seleksi untuk bekerja lebih transparan dan melakukan verifikasi langsung ke lapangan, bukan sekadar melalui verifikasi virtual.
“Memang sangat luar biasa kekecewaan kami petani sawit, karena di Komite SDM BPDP yang baru di SK-kan Dirut BPDP, tidak satupun perwakilan petani malahan banyak korporasi. Masalah ini sudah kami laporkan juga kepada Komrah,” tegas Gulat.
Tuntutan ini merupakan bukan hanya suara dari 25 provinsi Apkasindo tapi dari seluruh petani sawit Indonesia, yang sudah sering menerima keluhan dari anak-anak petani tani dan pekerja sawit yang menempuh pendidikan melalui jalur beasiswa ini.
“Intinya, tidak seindah yang dipromosikan sebagaimana dalam brosur BPDP dan Kementan, lebih dari setengah kampus penyelenggara SDM Sawit amburadol tidak layak, pengawasan minim sekali,” kata Gulat.
Gulat bahkan mengungkap adanya kasus di mana mahasiswa sempat telantar hingga tiga bulan karena ketidaksiapan administrasi pihak kampus yang menghambat pencairan dana dari BPDP.
Masalah tersebut berkaca dari pemilihan sejumlah kampus penyelenggara beasiswa sawit pada tahun lalu di mana banyak perguruan tinggi yang tidak kompeten lolos dari seleksi tim di Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian.
Padahal semenjak awal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman sudah mewanti-wanti agar jajaran pegawai kementerian bekerja bersih dan menghindari praktik menyimpang. Dilansir dari laman Kementerian Pertanian, Menteri Amran menegaskan bahwa Kementan tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik menyimpang, baik oleh pegawai internal maupun pihak luar yang mencoba menjadi perantara atau calo proyek. Ia juga mendorong masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran dan penyimpangan di Kementan.
“Kami sampaikan yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, jangan percaya bahwa ada yang bisa menjadi jembatan atau calo. Jangan pernah percaya. Itu tidak benar. Kalau ada laporkan kepada saya. Pasti kami tindak dan kami pecat,” tegasnya.
Senada dengan Menteri Amran, Gulat Manurung mendesak bahwa semua pihak yang memiliki wewenang dalam proses seleksi kampus penyelenggara beasiswa sawit untuk bekerja dengan benar.
"Saya tegaskan bahwa kami petani sawit seluruh Indonesia dan kami Apkasindo mewakili suara hak petani sawit menuntut supaya pihak penseleksi kampus mitra benar-benar buka mata dan telinga serta peras otak untuk memastikan bahwa kampus terbaiklah yang dipilih sebagai penyelenggara SDM Sawit di TA 2026 ini," pungkasnya.
