JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kepala Hubungan Internasional dan Pengembangan Manusia APKASINDO, Djono Albar Burhan, menyoroti tantangan serius yang dihadapi sawit Indonesia dalam menghadapi regulasi deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Menurutnya, permasalahan status kawasan hutan di dalam negeri menjadi penghambat utama keterlacakan (traceability) dan kepercayaan pasar global terhadap sawit Indonesia.
“Kami baru pulang dari Turki, dan ada temuan yang cukup memprihatinkan. Dari total satu juta metrik ton sawit yang diimpor ke Turki, 95 persen berasal dari Malaysia,” ungkap Djono dalam Diskusi Publik bertajuk “Memperkuat Daya Saing Petani Kecil dalam Kerangka EUDR untuk Sawit Berkelanjutan”, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, hal ini mencerminkan menurunnya kepercayaan negara importir terhadap produk sawit Indonesia. “Di acara itu pembicaranya dari India, tapi yang dibahas justru soal kawasan hutan di Indonesia. Malu kita. Ini tamparan keras bagi pemerintah dan masyarakat. Masalah kawasan hutan jangan dilegitimasi terus. Karena faktanya, banyak masyarakat yang punya hak legal seperti SHM, SKT, atau SKGR, tapi belakangan justru terindikasi berada di kawasan hutan,” ujarnya.
Djono menegaskan, penyelesaian persoalan legalitas lahan menjadi prasyarat penting sebelum Indonesia berbicara soal kepatuhan terhadap EUDR. “Traceability harus diselesaikan dulu di dalam negeri. Jangan sampai kita bicara EUDR di luar negeri, tapi di dalam negeri masih belum beres,” ujarnya.
Ia menambahkan, baik sertifikasi RSPO maupun ISPO hanya bersifat supplementary atau pelengkap, bukan pengganti regulasi EUDR. “Kita dengar Malaysia mengklaim bahwa MSPO-nya diakui EUDR, tapi faktanya belum juga. Namun mereka jauh lebih siap, dan yang jelas, mereka tidak pernah membahas soal kawasan hutan. Mereka bangga dengan sawitnya. Itu sebabnya pasar lebih percaya pada Malaysia, padahal kita produsen terbesar,” jelasnya.
Djono juga menyoroti ketimpangan teknologi antara perusahaan besar dan petani kecil. Banyak teknologi mekanisasi atau digitalisasi yang dikembangkan untuk skala besar — ribuan hektar — sehingga sulit diadopsi oleh petani kecil.
“Kalau perusahaan bisa langsung beli, petani harus menabung bertahun-tahun. Teknologi yang ada belum berpihak pada skala kecil,” ujarnya.
Ia menilai digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperkuat daya saing sawit dari hulu hingga ke pasar internasional. “Kami survei terhadap 500 anak petani sawit dari Aceh sampai Papua. Ketika ditanya apa yang mereka inginkan agar mau jadi petani sawit, jawabannya: digitalisasi,” ungkap Djono.
Menurutnya, penguatan data spasial, legalitas lahan seperti STDB, serta integrasi ISPO dan RSPO ke dalam sistem digital perlu dipercepat. “Banyak anak muda petani sawit yang enggan melanjutkan usaha orang tuanya karena sektor ini belum modern secara digital,” tambahnya.
APAKASINDO juga menekankan pentingnya membangun citra positif sawit Indonesia di mata negara importir. Djono menilai, banyak pembeli di luar negeri yang belum memahami bahwa petani sawit Indonesia juga mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi dari industri ini.
“Kalau kita bisa tunjukkan manfaat sosialnya, pasar akan lebih percaya. Ini terbukti di Pakistan, di mana setelah kampanye bersama, permintaan sawit mereka dari Indonesia meningkat,” katanya.
Namun ia mengingatkan, isu kawasan hutan yang terus mencuat bisa berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.
“Di Turki, saya terus ditanya langsung: apakah kami masih bisa beli dari Indonesia, atau sebaiknya dari Malaysia saja? Ini masalah besar. Kalau persepsi negatif makin kuat, harga CPO bisa terdampak,” ujarnya.
Di sisi lain, Djono menilai Indonesia perlu memanfaatkan momentum naiknya harga minyak sawit global. “Seorang peneliti Inggris di Turki mengatakan, harga CPO kini sudah di atas harga minyak nabati lain. Sawit sudah jadi premium oil, dan ini harus kita jadikan nilai jual. Tapi semua kembali ke kepercayaan pasar,” pungkasnya.
