Pekanbaru, SAWIT INDONESIA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mendampingi anggotanya yang tergabung di KUD Tiga Koto Kabupaten Kampar pasca pemasangan plang yang dilakukan Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan). Imbasnya, petani sawit sebanyak 1.275 Kepala Keluarga merasa khawatir aktivitas kebun mereka akan terganggu.
Didampingi APKASINDO, pengurus KUD Tiga Koto melakukan klarifikasi data di Posko Satgas PKH, Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Minggu (23 Maret 2025).
Pengurus KUD yang hadir antara lain Ketua KUD, Datuk H Yasri Nardi, Sekretaris Datuk H Rekwenedi dan Datuk H Muzakir sebagai Humas KUD, didampingi Sekjen DPP APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), Dr. Rino Afrino, ST., MM, yang kebetulan berada di Pekanbaru.
Datuk H Yasri Nardi mengatakan sangat terkejut dengan pemasangan plang Satgas PKH tersebut di lokasi kebun KUD. Pasalnya, anggota KUD berpikir tidak mungkin menjadi target Satgas karena menjadi bagian petani plasma KKPA PT Padasa.
“Apalagi saya mewakili KUD Tiga Koto sebagai anggota tetap APKASINDO, baru menghadiri Rakernas DPP APKASINDO di Jakarta di mana hadir juga Perwakilan Satgas PKH. Saat itu, perwakilan Satgas yang menjadi narasumber diskusi mengatakan bahwa kebun sawit rakyat bukanlah target dan pasti diklarifikasi dahulu sebelum pematokan plang. Namun, kebun KUD tiba-tiba langsung dipasang plang,” ujar Datuk H Yasri Nardi.
“Saat Rakernas yang dihadiri oleh Menteri BAPPENAS/PPN Prof Rachmat Pambudy dan Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko, dimana Bapak Moeldoko dan Prof Rachmat saat arahannya sama-sama memberi semangat kepada seluruh peserta yang hadir dari 25 Provinsi APKASINDO supaya jangan panik, karena Satgas pasti memberikan jalur afirmasi kepada petani, operasi, kelompok tani, dan lainnya,”ujar Datuk H Yasri Nardi lebih lanjut dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (24 Maret 2025)..
Sekjen DPP APKASINDO yang mendampingi KUD binaan APKASINDO saat diwawancarai media, menjelaskan bahwa KUD Tiga Koto adalah Anggota APKASINDO dan sangat aktif mengikuti pembinaan dari organisasi. Saya hadir langsung mendampingi sebagai bentuk dukungan kepada anggota APKASINDO saat proses klarifikasi dengan Satgas PKH.
Saat melakukan klarifikasi, APKASINDO dan KUD Tiga Kotor diterima dengan baik oleh Tim Satgas yang dipimpin Brigjen TNI Dody Triwinarto, Wadan Satgas PKH.
Dalam pertemuan tersebut tim verifikasi dari unsur Kejaksaan Agung, BPKP, BPN, BPKH, BIG langsung melakukan klarifikasi data atas lahan yang dimiliki oleh KUD tersebut. Selanjutnya, pihak KUD memberikan semua dokumen yang dibutuhkan oleh Satgas.
Rino menyampaikan bahwa tipologi petani sawit ini merupakan pola inti plasma KKPA yang di mulai tahun 2001, yang dimiliki oleh 1.275 KK petani kelapa sawit dengan total luas mencapai 2.550 Ha. Pada 2007 petani kelapa sawit ini sudah menerima sertifikat hak milik (SHM) dari BPN, namun kenyataannya walaupun punya SHM, lahan mereka dimasukkan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.
Wadan Satgas PKH Brigjen TNI Dody Triwinarto (sebelah kiri) bersama Sekjen DPP APKASINDO Dr. Rino Afrino di sela-sela pertemuan KUD Tiga KotoRino menjelaskan bahwa KUD ini sedang menjalani proses penataan kawasan hutan/TORA sesuai persyaratan yang diatur pada UUCK No.6/2023 dan PP 24/2021 untuk dapat mengikuti program peremajaan sawit rakyat (PSR) program pemerintah karena sawitnya sudah berumur lebih dari 24 tahun dan KUD ini sangat aktif mendukung program ketahanan pangan tumpang sari padi gogo.
“KUD ini sudah menjalankan beberapa kali proses verifikasi kelengkapan dokumen oleh Kementerian Kehutanan dan semua clear and clean, ujar Rino.
Setelah tiga jam melakukan klarifikasi, Brigjen TNNI Dody memberikan arahan yang menenangkan dan menyejukkan.
“Tidak perlu cemas, Negara pasti berpihak kepada rakyat dan negara tidak mengganggu mata pencaharian yang sudah di rasakan rakyat atau petani. Nanti langsung klarifikasi saja dan komunikasi ke Satgas, kami saat ini akan menata sawit menjadi lebih baik, mengoptimalkan pendapatan Negara dan kesejahteraan Masyarakat diatas segalanya. Saya berterimakasih atas komunikasinya dengan APKASINDO supaya tidak ada hal-hal yang salah informasi ke depannya. Sampaikan salam ke pengurus dan Anggota KUD Tiga Koto, silahkan Kembali ke Kampar supaya hasil klarifikasi ini cepat dikabarkan” ujar Rino menirukan arahan Brigjend Dodi.
Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat ME Manurung, M.P., C.IMA., C.APO, saat dikonfirmasi media memberikan tanggapan atas Kerja Satgas PKH pada dua bulan terakhir.
Untuk mengumpulkan informasi sebagai salah satu bahan Rakernas DPP APKASINDO (18/3), DPP APKASINDO sudah bertemu dengan Bapak Luhut Panjaitan sebagai Ketua DEN, Bertemu dengan Menteri BAPPENAS/PPN dan Satgas PKH di Kejagung untuk menggali informasi tentang Satgas PKH yang menjadi salah satu topik pembahasan Rakernas yang sudah dilaksanakan dan dihadiri 25 Provinsi APKASINDO dan sepakat Ketika itu supaya dibuka komunikasi melalui undangan ke Satgas PKH sebagai Narasumber di Rakernas yang sudah dilaksanakan minggu lalu.
“Anggota APKASINDO di 25 Provinsi gak usah panik dan takut, kita percaya dan yakin bahwa kebijakan Satgas PKH masih sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo, Petani sawit tidak mungkin menjadi target PKH dan itu sudah dibahas saat Rakernas minggu lalu, yang saat itu Satgas PKH dari Kejagung hadir langsung memberi pencerahan” ujar Gulat.
Pada Rakernas tersebut juga sudah menghasilkan rekomendasi dan hari ini (24/3) DPP APKASINDO sudah berkirim surat ke Presiden Prabowo Subianto perihal hasil Rakernas tersebut.
Sebagai organisasi petani sawit terbesar di dunia, tentu disitu peran kita sebagai jembatan pemerintah dan petani sawit. Kita tidak mau issu-issu yang sangat liar berkembang saat ini berubah menjadi issu politk dan para Dewan Pembina DPP APKASINDO juga sangat mendukung supaya APKASINDO menjalin komunikasi dan memberi dukungan ke Satgas Sawit sepanjang petani sawit diberikan jalur affirmasi.
“Surat kepada Presiden Prabowo tersebut, dimana kita bermohon agar penanganan untuk perkebunan sawit rakyat agar lebih soft dan diberikan kebijakan affirmative action (tujuan khusus dengan maksud tertentu), sehingga tidak menimbulkan keresahan, Kamtibmas dan mengganggu kondisi sosial ekonomi yang sudah cukup baik selama ini karena sawit” ujar Dr Gula dari sambungan telepon.
Gulat menambahkan dalam FGD dengan BI Wilayah Riau Akhir tahun 2024 lalu, diketahui bahwa Ekonomi Riau ini 53% ditopang oleh hulu-hilir Sawit dan dari 4,01 juta hektar sawit di Riau, 58% nya dikelola oleh petani sawit sawit dengan berbagai macam tipologi (petani bermitra dan petani swadaya). Sawit di Riau ini memang unik karena luas kebun pekebun lebih luas dari korporasi, jadi cukup beresiko jika informasi yang sampai kemasyarakat, petani sawit khususnya, tidak sampai dengan seutuhnya.
“Saya sudah berkomunikasi ke 25 Ketua DPW APKASINDO di 25 Provinsi, supaya memonitor WAG Pimpinan APKASINDO dan WAG Petani Sawit, sehingga satu jalur informasi dan jangan terpengaruh dengan hasutan. Mari kita percaya bahwa Presiden Prabowo melalui Tim Satgas PKH pasti mengedepankan rakyat dalam hal ini petani sawit. Apalagi Pak Moeldoko, Ketua Dewan Pembina, saat Pilpres tahun lalu, tepatnya Januari 2024, sudah meyakinkan kita bahwa Bapak Prabowo lah yang akan menolong petani sawit dari berbagai permasalahan yang kita hadapi dan akhirnya kita sepakat untuk mendukung arahan Pak Moeldoko saat itu”, ujar Dr Gulat.
“Terimakasih kepada semua jajaran Tim Satgas PKH yang sudah membuka jalur komunikasi kepada kami APKASINDO, dan hal ini sangat memberikan pencerahan kepada kami petani sawit dan memberikan ketenangan dari berbagai hasutan yang sudah sangat ramai dimedia-media sosial,” pungkas Gulat yang juga Ketua Bravo-5 Riau.
