Jakarta, SAWIT INDONESIA - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat ME Manurung kembali menegaskan pentingnya percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai solusi jangka panjang bagi produktivitas sawit nasional. Hal itu ia sampaikan dalam Sawit Indonesia Podcast yang tayang Senin (12 Januari 2026).
Gulat menyebut petani mestinya mensyukuri adanya program PSR, mengingat selisih produktivitas antara kebun rakyat dan kebun korporasi masih cukup jauh.
“Produktivitas petani sawit itu tiga kali di bawah rata-rata, antara 2,5–3 ton per hektare per bulan. Tapi eksisting cuma 800 kilogram,” ujarnya.
Ia mencontohkan petani yang sudah menjalankan replanting mampu menghasilkan 3,5 ton per hektare per bulan dengan rendemen mencapai 26%. Sementara petani yang belum replanting, menurutnya, hanya berada pada angka 17–18% rendemen.
Gulat menyatakan sepakat dengan pandangan sebagian pegiat lingkungan yang meminta agar Indonesia tidak terus memperluas areal sawit. Menurutnya, kunci perbaikan ada pada intensifikasi lahan eksisting, bukan membuka lahan baru.
“Kita tidak perlu ekspansi, tidak perlu ekstensifikasi, tapi kita harus intensifikasi. Agar kita tidak dihantam isu-isu deforestasi, kita tidak pernah sadar,” tegasnya.
Ia menyebut replanting adalah solusi masa depan sawit Indonesia, mengingat 42% dari total kebun sawit nasional dikelola petani — yang menjadi titik lemah produktivitas nasional.
Gulat memaparkan bahwa produktivitas korporasi saat ini berkisar 4,5–6 ton CPO per tahun, sementara petani hanya menyentuh 1,6 ton per tahun. Menurutnya, peningkatan produktivitas kebun rakyat akan berdampak signifikan terhadap total produksi.
“Kalau memperbaiki 42% atau 6,87 juta hektare, kita bisa mencapai 100 juta ton,” katanya.
Saat simulasi di Bappenas, lanjut Gulat, pemerintah menargetkan 100 juta ton pada 2045. Namun ia menilai target tersebut bisa dicapai lebih cepat.
“Saya bilang tidak perlu 2045, 2035 kita sudah 100 juta ton dengan catatan 2,4 juta hektare sawit rakyat direplanting,” ujarnya.
Legalitas dan Serapan PSR Masih Jadi Penghambat
Gulat menyoroti rendahnya tingkat serapan PSR hingga 2025. Target nasional sekitar 120.000 hektare per tahun tidak pernah tercapai, bahkan selalu berada di bawah 50%.
“Terjadi penurunan serapan PSR dari 2017 sampai 2025. Semakin sedikit tanah yang clean and clear dalam kawasan hutan,” katanya.
Riset APKASINDO 2023 menunjukkan 78% usulan PSR gagal, mayoritas akibat persoalan legalitas lahan.
“Seorang petani harus mengurus Kemenhut, ATR/BPN, dan kementerian lain. Kenapa tidak disederhanakan? Ini ibarat tembok tinggi,” ucapnya.
Untuk itu, APKASINDO meminta pemerintah memberi afirmasi dan relaksasi syarat PSR, mengingat petani memiliki keterbatasan administratif.
Gulat juga mendesak Kementerian Pertanian memberi perhatian khusus pada PSR, bahkan menyebut perlunya konsekuensi terhadap pejabat yang tidak mampu mengeksekusi program.
“Kalau tidak ada yang mampu, pejabat harus mundur,” tegasnya.
Gulat mengaku optimistis setelah Presiden Prabowo memberi arahan kepada Bappenas agar sawit masuk ke Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menilai status PSN akan mempermudah penyelesaian berbagai hambatan.
“Kalau sudah masuk ke sana tentu akan ada kemudahan-kemudahan,” ujarnya.
Menurutnya, inisiatif ini dapat menjadi momentum bagi sawit Indonesia untuk “naik kelas” dan menutup jurang produktivitas antara petani dan korporasi.
