- Penggantian biaya perekrutan yang mungkin telah dibayarkan oleh mantan pekerja saat ini dan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan di SDP. Biaya perekrutan ini bertentangan dengan kebijakan nol biaya perekrutan SDP. PricewaterhouseCoopers (PwC) juga ditunjuk untuk memvalidasi secara independen untuk setiap pembayaran remediasi.
- Penerapan yang lebih ketat pada Prosedur Perekrutan Pekerja Migran yang Bertanggung Jawab dalam memastikan agen perekrutan yang ditunjuk secara kontrak untuk kepatuhan terhadap etika dan transparansi standard perekrutan seperti kebijakan dan standard SDP.
- Komitmen untuk melakukan uji kelayakan secara rutin terhadap kontraktor dalam memastikan bahwa mereka benar-benar mematuhi kebijakan dan panduan Manajemen Vendor Kontraktor SDP, ketika memberdayakan para pekerja.
- Pembuatan platform dialog sosial di mana pekerja memilih perwakilan dari setiap negara untuk bertemu dengan manajemen kebun setiap dua minggu. Terdapat lebih dari 1.500 perwakilan pekerja formal dari 9 negara, di seluruh operasi Grup di Malaysia. Lebih dari 14.200 isu telah diangkat, dengan sekitar 13.800 isu diselesaikan selama 17 bulan.
- Pengaturan tiga saluran bantuan khusus, dua di antaranya dikelola secara independen, bagi pekerja dan kontraktor untuk menyampaikan keluhan. Berdasarkan survei internal terhadap lebih dari 21.000 pekerja, 96,1% mengetahui, dan 95,8% merasa nyaman dengan saluran pengaduan.
- Penerapan sistem kontrol untuk memantau jam kerja melalui sistem otomasi merupakan proses untuk melacak jam masuk dan jam keluar pekerja dalam memastikan jam kerja maksimal tidak dilanggar.
- Pengembangan aplikasi seluler khusus bagi pekerja untuk meminta perbaikan akomodasi di tempat mereka. Lebih dari 37.000 permintaan telah diterima melalui platform ini sejak diluncurkan pada Oktober 2021, dan 97% di antaranya telah diselesaikan dalam kerangka waktu yang disepakati.
- Implementasi scorecard ESG (Environmental, Social and Governance) di unit-unit operasi SDP, yang bobotnya sama dengan scorecard operasional. Kartu skor ESG bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan dirancang dengan kombinasi indikator berbasis perilaku dan hasil.
Berita Terbaru
Amerika Serikat Buka Izin Impor Produk Sawit Sime Darby
Jakarta, SAWIT INDONESIA - United States Customs and Border Protection (USCBP) telah mengubah hasil temuan kerja paksa terhadap Sime Darby Plantation Berhad (SDP), yang artinya USCBP akan memberikan ijin impor minyak sawit SDP ke Amerika Serikat dan berlaku secepatnya.
Dengan keputusan ini, USCBP telah mengakui proses komprehensif yang dilakukan oleh SDP dalam dua tahun terakhir untuk meninjau, merevisi, dan jika perlu meningkatkan protokolernya dalam merekrut, mengelola, dan bekerja dengan para pekerjanya.
Mohamad Helmy Othman Basha, Group Managing Director of Sime Darby Plantation, mengatakan, “Pengalaman ini sangat berharga untuk membangun perusahaan menjadi terdepan di industri dalam memastikan karyawan kami merasa aman, puas, didukung, dan diperlakukan dengan adil.”
Dalam upaya komprehensif untuk menerapkan perubahan di seluruh operasi SDP di Malaysia, dipimpin oleh Chief Financial Officer – Renaka Ramachandran yang berada di bawah Dewan Komite Keberlanjutan, Mohamad Helmy juga mengatakan, “Dibutuhkan lebih dari 500.000 jam kerja untuk melakukan tinjauan dan merevisi apa yang kami sudah lakukan sejak dahulu. Untuk memastikan perubahan dilakukan dan terus diupayakan, kami juga menempatkan para ahli dalam memberdayakan pekerja kami. Sangat penting bahwa perlindungan ini ada untuk melindungi mereka yang berada di posisi rentan.”
SDP merupakan pioneer dalam berbagai hal di industri sebagai bagian dari komitmen barunya yaitu:














