JAKARTA, SAWIT INDONESIA — PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) memperkuat sinergi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri guna mengamankan aset negara serta mengatasi kendala penguasaan fisik di lapangan atas sejumlah lahan perkebunan yang telah diserahkan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Langkah ini ditempuh agar pengelolaan aset perkebunan BUMN tersebut berpijak pada kepastian hukum yang kuat.
Permintaan pendampingan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama Agrinas Palma, Mohammad Abdul Ghani, saat melakukan audiensi dengan Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. yang juga menjabat Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Satgas PKH beserta jajaran di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri jajaran direksi dan manajemen Agrinas Palma yakni Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Sucipto Prayitno, Direktur Kemitraan dan Plasma Seger Budiarjo, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bambang Agustian, serta Staf Ahli Satria Purnama kedua pihak membahas secara komprehensif pengamanan aset, hambatan penguasaan lahan di lapangan, kelengkapan administrasi alas hak, hingga kebijakan moratorium kerja sama operasional (KSO) perkebunan.
Ghani menegaskan bahwa kejelasan penguasaan dan status hukum lahan sangat menentukan keberhasilan visi besar Perseroan menjadi perusahaan perkebunan global yang berkelanjutan sekaligus pilar utama swasembada pangan dan energi nasional.
“Sinergi dengan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan mandat Perseroan, khususnya terkait pengamanan aset negara dan keberlangsungan operasional perkebunan. Kami berharap melalui koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan, berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan dapat ditangani secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ghani.
Melalui koordinasi ini, Agrinas Palma berharap sinergi teknis dengan Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di berbagai wilayah operasional dapat menangani potensi konflik secara terukur, menjaga kelancaran operasional kebun, serta tetap menghormati hak dan kepentingan masyarakat sekitar.
Poin-poin utama penataan aset, kebijakan moratorium KSO, serta mandat strategis PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang menjadi sorotan dalam sinergi tersebut meliputi:
Penertiban Alas Hak untuk Kepastian Hukum dan Daya Tarik Investasi:
- Agrinas Palma menyatakan kesiapannya menempuh seluruh prosedur administratif guna melengkapi dokumen alas hak atas lahan yang dikelolanya.
- Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, menilai penyelesaian status lahan dan kejelasan alas hak menjadi fondasi krusial bagi pengelolaan aset negara sekaligus membuka ruang masuknya mitra strategis.
- “Dengan demikian, calon investor dapat memperoleh kepastian dalam melihat peluang kerja sama dan investasi,” jelas Asep seraya mengingatkan agar setiap proses tetap berjalan di koridor hukum yang berlaku.
Moratorium KSO Perkebunan Cegah Tumpang Tindih Pengelolaan:
- Asep juga mengapresiasi penerapan kebijakan moratorium KSO perkebunan oleh Agrinas Palma sebagai langkah tepat untuk mencegah tumpang tindih pengelolaan lahan yang berpotensi memicu perselisihan antarkorporasi di lapangan.
- Pembenahan ini selaras dengan komitmen Agrinas Palma memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) agar seluruh kemitraan bersama masyarakat, petani, koperasi, maupun mitra usaha berlangsung transparan dan akuntabel.
Perwujudan Mandat Pasal 33 UUD 1945 dan Ekosistem Bioenergi B50–E20:
- Kabareskrim menaruh harapan besar agar Agrinas Palma hadir sebagai representasi negara hingga ke pelosok daerah dalam menggerakkan ekonomi rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
- Sebagai BUMN strategis di sektor perkebunan kelapa sawit dan hilirisasi, Agrinas Palma mengemban mandat membangun ekosistem bioenergi guna menyokong kelancaran program mandatori biodiesel B50 dan bioetanol E20 untuk kemandirian energi nasional.
Sumber: agrinaspalma.co.id
















