Jakarta, SAWIT INDONESIA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) mengakui masih ada sejumlah kendala dalam penyaluran beasiswa sawit, termasuk terkait keterlambatan uang saku mahasiswa. Namun, BPDP menegaskan program ini terus diawasi ketat dan diperbaiki agar hak mahasiswa dari Sabang hingga Merauke tetap terjamin.
Direktur Penyalur Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menjelaskan, pemilihan mitra perguruan tinggi penerima beasiswa harus memenuhi sejumlah syarat, mulai dari akreditasi hingga program studi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi. Selain itu, sebaran kampus mitra juga menjadi perhatian agar beasiswa benar-benar menjangkau mahasiswa di seluruh Indonesia.
“Penting bagi kami menunjukkan keseriusan mendidik anak-anak dari Aceh sampai Papua,” ujarnya dalam konfernsi pers di Jakarta, Kamis (11 September 2025).
Alfansyah menambahkan, BPDP kini memiliki divisi khusus pengembangan SDM yang fokus menangani program beasiswa. Saat ini tercatat 9.000 mahasiswa aktif penerima beasiswa sawit, dengan tambahan kuota baru sekitar 4.000 mahasiswa. “Dalam pengawasan, kami dibantu Komite Pengembangan SDM yang terdiri dari perwakilan Kementan, akademisi, hingga Ditjen Dikti. Monitoring dan evaluasi selalu dilakukan agar pembelajaran sesuai standar minimum,” katanya.
Terkait keluhan keterlambatan uang saku, Alfansyah mengakui hal itu bisa terjadi karena mekanisme penyaluran berbeda dengan program lain seperti LPDP. Pada beasiswa sawit, hubungan kontrak dilakukan antara BPDP dan perguruan tinggi, bukan langsung dengan mahasiswa. “Dalam perjanjian, PT harus menalangi uang saku mahasiswa meski tidak 100 persen. Kami akui masalah uang ini sensitif, tapi kritik dan saran tetap kami terima agar mahasiswa mendapatkan haknya,” jelasnya.
Ia menegaskan, beasiswa sawit tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tetapi juga membangun mental dan fisik mahasiswa sebagai calon pekebun. Karena itu, selain kuliah, mahasiswa juga dibekali praktik lapangan. “Kami juga introspeksi, dan tahun depan akan ada terobosan dengan digitalisasi agar administrasi lebih cepat,” tambah Alfansyah.
Sementara itu, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jendral Perkebunan Kementan, Baginda Siagian menilai beberapa masalah juga muncul akibat jadwal pendaftaran mahasiswa penerima beasiswa yang tidak selalu sinkron dengan jadwal reguler perguruan tinggi negeri. “Kami sudah koordinasikan dengan Ditjen Dikti agar ada relaksasi. Program beasiswa sawit ini program khusus, tidak bisa disamakan dengan reguler. Kemendikti setuju untuk memberikan kelonggaran,” terangnya.
Baginda menambahkan, pemerintah bersama BPDP rutin meninjau langsung ke sejumlah perguruan tinggi untuk memastikan kondisi mahasiswa. “Mahasiswa kita datang dari Sabang sampai Merauke, dengan latar belakang beragam. Kalau ada keterlambatan uang saku, itu masalah administrasi. Yang penting tidak ada hambatan untuk studinya,” tegasnya.
Dengan berbagai perbaikan, BPDP dan Kementan optimistis program beasiswa sawit tetap mampu mencetak SDM unggul perkebunan, sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan industri sawit nasional.
