• Sabtu, 14 November 2026
Hot Issue

6th Palm Biodiesel Conference Babak Baru Industri Biodiesel ASEAN

Industri bahan bakar nabati (biofuel) berbasis kelapa sawit di kawasan Asia Tenggara memasuki babak baru. Biodiesel menjadi pilar utama ketahanan energi, stabilitas ekonomi, serta nilai tambah industri perkebunan sawit.

Komitmen strategis tersebut mengemuka dalam gelaran 6th Palm Biodiesel Conference 2026 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 17–18 September 2026. Konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) bekerja sama dengan Malaysian Biodiesel Association (MBA) dan Thai Biodiesel Producer Association (TBPA) ini menjadi ajang konsolidasi pemangku kepentingan kelapa sawit se-Asia Tenggara dalam mengawal transisi energi bersih.

Wakil Ketua Umum APROBI, Catra Aradea de Thouars, menegaskan bahwa kepemimpinan kawasan Asia Tenggara dalam mengadopsi bahan bakar nabati tercermin nyata dari akselerasi kebijakan di masing-masing negara anggota.

"Di Asia Tenggara, kemajuan kita terlihat nyata. Indonesia mempelopori mandatori pencampuran tinggi melalui transisi dari B40 menuju B50, sementara Malaysia dan Thailand turut memperluas program domestik mereka," ujar Catra di hadapan para delegasi konferensi.

Catra menambahkan, ekspansi industri kini tidak hanya berfokus pada kendaraan darat, tetapi juga mulai merambah ke pengembangan bioetanol, B100 konsentrasi tinggi, hingga bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF).

Namun, perluasan mandat pencampuran membutuhkan keselarasan teknis, operasional, dan regulasi. Forum yang digagas APROBI bersama Malaysian Biodiesel Association (MBA) dan Thai Biodiesel Producer Association (TBPA) ini akan mengulas akselerasi regulasi ASEAN, kesiapan rantai pasok kepulauan, hingga keberlanjutan bahan baku serta penerapan standar ISPO/RSPO.

Peta Jalan Biofuel Nasional

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan arah kebijakan energi nasional tetap konsisten. Setelah sukses menerapkan B35 yang dilanjutkan dengan penguatan B40, pemerintah mengonfirmasi penyiapan tahap berikutnya menuju pencampuran B50 hingga B60.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mewakili Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa komitmen penyaluran B50 ditargetkan berjalan penuh pada tahun 2027.

"Target B50 ini ditargetkan untuk tahun 2027. Kami ingin memastikan komitmen penyaluran B50 di pasar berjalan tanpa kendala, sehingga dibutuhkan kolaborasi erat dengan seluruh rantai pasok dan pengiriman guna mendorong investasi serta pemenuhan volume," tegas Eniya.

Eniya mengungkapkan, penyusunan roadmap teknis kini tengah dimatangkan bersama lintas sektor. Persiapan tidak hanya menyangkut kecukupan bahan baku kelapa sawit, melainkan juga kesiapan infrastruktur pengolahan (off-farm), fasilitas distribusi, hingga keandalan mesin pada transportasi darat, perkeretaapian, dan sektor maritim.

Langkah diversifikasi ini berlanjut pada pengembangan produk turunan bernilai tinggi lainnya. Diantaranya biodiesel B100: Formulasi konsentrasi penuh untuk aplikasi mesin khusus.

Kemudian, bioavtur/Sustainable Aviation Fuel (SAF), penerapan mandat awal 1% pada penerbangan nasional. PT Pertamina (Persero) kini tengah menyiapkan fasilitas penyimpanan khusus SAF di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta) dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (Bali). Selanjutnya bioethanol yang ditargetkan pematangan roadmap pada 2028 dengan penyediaan lahan hingga 2 juta hektare yang dikoordinasikan Kemenko Perekonomian untuk budidaya tebu (molases), jagung, dan singkong.

Dampak Ekonomi Biodiesel

Akselerasi program biodiesel terbukti memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ketahanan ekonomi nasional. Selain menjaga harga CPO domestik dari gejolak pasar global, hilirisasi sawit ke sektor energi berhasil mengamankan neraca perdagangan negara.

Berdasarkan data pemerintah, keberlanjutan program komoditas biofuel mencatatkan capaian strategis. Pertama, penghematan devisa negara yang mencapai sekitar Rp117 triliun dari pengurangan impor BBM fosil jenis solar. Lalu, meningkatkan nilai tambah industri pengolahan kelapa sawit hingga Rp23,4 triliun. kemudian, menyerap lebih dari 2,1 juta tenaga kerja di sepanjang rantai pasok kelapa sawit dan industri biofuel.

Di samping itu, Eniya menjelaskan program ini berkontribusi langsung menekan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 44,5 juta ton.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Mohammad Alfansyah, menekankan pentingnya keandalan instrumen insentif dalam menjaga kelangsungan program ini. BPDP secara konsisten memberikan dukungan pendanaan untuk menutup selisih antara Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel dan HIP Minyak Solar.

"Peran BPDP adalah memberikan insentif untuk menutup selisih harga indeks pasar biodiesel dengan harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis solar, sehingga kepastian pasokan dan keekonomian program tetap terjaga," terang Alfansyah.

Dinamika Regional dan Tantangannya

Perkembangan positif juga ditunjukkan oleh Malaysia sebagai produsen sawit terbesar kedua dunia. President of Malaysian Biodiesel Association (MBA), Tee Lip Teng, mengungkapkan bahwa konsumsi biodiesel domestik Malaysia diproyeksikan melonjak pesat menjadi 1,4 juta ton pada tahun 2026.

"Ada kenaikan dari tahun lalu sebesar 1 juta ton menjadi 1,4 juta ton di tahun ini (naik 40%). Hal ini didorong oleh perluasan pencampuran biodiesel di sektor transportasi dan industri," jelas Tee Lip Teng.

Berbeda dengan Indonesia yang menerapkan mandatori tunggal secara bertahap, Malaysia menerapkan skema blending bervariasi: B7 untuk industri, serta B10, B12, B15, dan B20 untuk transportasi. Insentif di Malaysia diberikan langsung kepada konsumen melalui perusahaan minyak, bukan kepada produsen Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Pasar ekspor biodiesel Malaysia saat ini mencatatkan volume 200.000 hingga 300.000 ton per tahun berbasis bahan baku limbah seperti Used Cooking Oil (UCO) dan Palm Oil Mill Effluent (POME).

Sementara itu, dari ranah produsen Thailand, implementasi kebijakan pencampuran bahan bakar nabati juga mencatatkan progres signifikan. Chairman Thai Biodiesel Producer Association (TBPA), Sanin Triyanond, mengungkapkan bahwa implementasi mandatori biodiesel di Thailand saat ini telah berhasil mencapai B20.

Meski demikian, Sanin mengakui industri biodiesel di Thailand menghadapi dinamika pasar baru seiring masifnya penetrasi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di negara tersebut.

"Salah satu tantangan pengembangan biodiesel di Thailand adalah meningkatnya penggunaan kendaraan listrik. Harapan kami, pemakaian kendaraan listrik dan berbahan bakar biofuel dapat berjalan beriringan sebagai bagian dari transisi energi yang berkelanjutan," ujar Sanin.

Topik:Biodiesel

Artikel Terkait