JAKARTA, SAWIT INDONESIA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 22 September 2026 menjadi tonggak penting dalam tata kelola pertanahan nasional. Kendati proses legislasi yang berlangsung cepat mencerminkan kuatnya keselarasan eksekutif dan legislatif, akselerasi ini memicu perhatian serius terkait tingkat partisipasi publik serta potensi munculnya celah hukum yang dapat memengaruhi industri kelapa sawit penopang devisa puluhan miliar dolar AS yang menopang penghidupan jutaan orang.
Keberhasilan regulasi baru ini sangat bergantung pada kemampuannya memberikan kepastian hukum yang berjangka panjang, sekaligus menyeimbangkan perlindungan bagi petani swadaya dengan kepastian investasi strategis dari sengketa lahan yang berkepanjangan.
Sejumlah poin analisis kunci, implikasi kelembagaan, dan rekomendasi regulasi mencakup:
- Kerentanan Kelembagaan LPRA/BRAN: Keputusan menghapus rencana pembentukan Lembaga Pelaksana Reforma Agraria (LPRA) dari batang tubuh UU guna efisiensi birokrasi, dan mengalihkan pembentukannya via Peraturan Presiden (Perpres), berisiko melemahkan legitimasi, kewenangan eksekutif lintas kementerian, serta kepastian anggaran lembaga tersebut dari dinamika politik.
- Perlindungan Terstruktur Petani Swadaya: Perubahan positif terlihat pada mekanisme penetapan wilayah prioritas, di mana negara kini diwajibkan melakukan identifikasi dan verifikasi data pertanahan secara sistematis. Langkah ini memangkas hambatan administratif petani kecil yang kerap terisolasi dari rantai pasok formal akibat klaim kawasan hutan sepihak.
- Risiko Gesekan Regulasi Lintas Sektor: Aturan anyar ini masih berpotensi memicu tumpang tindih regulasi karena belum sepenuhnya harmonis dengan UU Pokok Agraria (UUPA) 1960, UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan ketentuan pertanahan dalam UU Cipta Kerja.
- Empat Pilar Penyempurnaan Aturan Turunan:
- Hierarki Hak atas Tanah & Akses Konservasi: Pengakuan sejajar antara Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang terbit secara sah, serta penegasan bahwa kawasan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) dalam konsesi tidak dikategorikan sebagai tanah telantar.
- Perlindungan Hukum & Mediasi Sengketa: Penanganan sengketa pertanahan melalui jalur peradilan formal atau lembaga mediasi independen, bukan lewat keputusan administratif diskresioner.
- Batas Operasional Fleksibel: Pembatasan luas areal perkebunan berbasis skala ekonomi regional, keunggulan agroklimat, dan nilai investasi hilir, alih-alih penerapan batas kaku secara seragam.
- Prinsip Nonretroaktif & Kemitraan 20%: Jaminan tidak berlakunya aturan secara surut (nonretroactive) bagi investasi sah, serta penyelarasan kewajiban fasilitasi kebun masyarakat 20% dengan skema kemitraan produktif UU Perkebunan.
Implementasi UU Reforma Agraria membutuhkan percepatan pengintegrasian sistem administrasi pertanahan berbasis peta tunggal (one map policy) yang transparan. Kunci sukses regulasi ini terletak pada aturan turunannya—apakah mampu menghadirkan transformasi ekonomi yang inklusif tanpa mengorbankan kepastian usaha dan keberlanjutan industri sawit nasional.
Sumber: gapki.id
