Makassar, SAWIT INDONESIA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat di Kabupaten Luwu Utara tidak cukup hanya mengandalkan bantuan program atau tingginya harga tandan buah segar (TBS). Perubahan pola pikir dan cara pengelolaan budidaya menjadi kunci agar kebun sawit rakyat mampu menghasilkan rendemen dan produktivitas yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perkebunan - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Nurul Fitriani Alimuddin, saat membuka Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit dan ISPO, Program Pengembangan SDM Perkebunan (SDMP) 2026 yang diselenggarakan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), pada Jum’at (24 Juli 2026), di hotel ternama di Makassar.
Menurut Nurul, pelatihan yang diikuti 92 peserta (pekebun, penyuluh, tenaga pendamping dan ASN) harus mampu menghasilkan perubahan nyata di tingkat pekebun, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial.
"Kami sangat berharap ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi harus ada before dan after. Setelah pelatihan, apa yang berubah? Harus ada perubahan cara petani mengelola kebun sawitnya," ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejak 2022 hingga saat ini sebanyak 809 pekebun sawit asal Kabupaten Luwu Utara telah mengikuti pelatihan yang didanai BPDP. Jumlah tersebut masih akan bertambah karena pada tahun ini Sulawesi Selatan kembali memperoleh dua kesempatan pelaksanaan pelatihan.
Nurul mengapresiasi komitmen BPDP yang terus mendukung pengembangan sektor sawit melalui berbagai program, mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Lebih lanjut, Nurul menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama yang masih dihadapi pekebun sawit di Sulawesi Selatan adalah rendahnya rendemen minyak sawit. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pemerintah provinsi bersama DPRD Sulawesi Selatan di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS), rendemen kebun rakyat masih berada di kisaran 17 persen atau di bawah standar 20 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi masih dominannya tanaman sawit jenis dura serta praktik budidaya yang belum sepenuhnya sesuai standar.
"Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Bukan waktunya saling menyalahkan. Pemerintah hadir sebagai fasilitator, tetapi yang paling harus kita ubah adalah mindset petani agar mau menerapkan budidaya yang lebih baik," katanya.
Sebagai daerah dengan luas perkebunan sawit terbesar di Sulawesi Selatan, Luwu Utara dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh peningkatan produktivitas sawit rakyat di provinsi tersebut.
Oleh karena itu, Nurul berharap pelatihan teknis budidaya maupun implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) benar-benar diterapkan oleh peserta setelah kembali ke kebun masing-masing.
Ia optimistis, apabila praktik budidaya terus diperbaiki, kualitas tandan buah segar akan meningkat sehingga rendemen menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, perbedaan harga TBS yang selama ini sering dikeluhkan petani dapat ditekan karena kualitas buah yang dihasilkan semakin baik.
"Harapan kami tidak ada lagi keluhan soal rendemen. Kalau kualitas buah meningkat, PKS tentu akan membeli sesuai kualitasnya. Mari kita berbenah agar hasil sawit kita semakin baik dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga petani," ujarnya.
Nurul juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk APKASINDO, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, serta seluruh pihak yang mendorong terselenggaranya pelatihan tersebut. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak sangat penting agar ilmu yang diperoleh peserta benar-benar diterapkan di lapangan.
"Pelatihan ini harus menjadi awal perubahan pengelolaan budidaya sawit di Luwu Utara. Target akhirnya bukan hanya peningkatan pengetahuan, tetapi meningkatnya produktivitas, rendemen, dan kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan," tutupnya.
