PT Triputra Agro Persada Tbk membangun kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran lahan di seluruh perkebunannya. Strateginya memadukan teknologi, sumber daya manusia, dan keterlibatan aktif masyarakat.
Awal September 2026, tim redaksi mengunjungi kebun sawit PT Brahma Binabakti (BBB), anak usaha Triputra Agro, untuk melihat kesiapan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan. Setelah penerbangan 1,5 jam dari Jakarta ke Jambi, sejumlah jurnalis termasuk Majalah Sawit Indonesia menempuh perjalanan sekitar 2 jam menuju perkebunan PT BBB di Sekernan, Muaro Jambi.
Estate Manager PT Triputra Agro Persada Tbk, Timbul Simbolon, mengatakan tantangan pengendalian karhutla di Jambi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sejumlah wilayah operasional perusahaan di Kalimantan.
Karena itu, strategi penanganan di Jambi diarahkan pada penguatan deteksi dini dan kecepatan respons, terutama dalam menghadapi kemarau panjang, angin kencang, serta potensi peningkatan hotspot.
“Jadi fokus kami adalah menghadapi kemarau panjang, angin kencang, dan peningkatan hotspot sepanjang musim kemarau,” kata Timbul di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Selasa (1 September 2026).
Deteksi Dini Berbasis Satelit
Deteksi dini menjadi salah satu lapis pertahanan emiten berkode TAPG ini dalam mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar. Perusahaan memiliki unit khusus di kantor pusat Jakarta yang secara aktif memantau pergerakan hotspot di sekitar kebun dan wilayah konsesi.
Ketika sistem satelit mendeteksi adanya titik panas, informasi tersebut akan muncul pada sistem pemantauan. Data kemudian dipetakan berdasarkan lokasi untuk menentukan langkah pengecekan di lapangan.
“Jadi ketika satelit menangkap adanya hotspot, layar langsung menunjukkan tanda bahaya, terutama kalau posisinya dekat dengan konsesi. Melalui dukungan peta lokasi titik, data itu kemudian kami kirim ke tim di lapangan untuk pengecekan,” jelas Timbul.
Skema tersebut memungkinkan perusahaan mengambil tindakan sejak indikasi awal muncul. Dengan demikian, informasi dari teknologi satelit tidak berhenti sebagai data pemantauan, tetapi langsung diterjemahkan menjadi tindakan lapangan.
Hingga tahun ini, TAPG mencatat tidak terdapat hotspot di area kebun perusahaan di Jambi.
Selain sistem pemantauan satelit, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla. Di wilayah Jambi, TAPG memiliki dua Satuan Tugas (Satgas) Karhutla yang ditempatkan di wilayah utara dan selatan area kebun.
Kekuatan tersebut terdiri atas empat regu inti dengan total 60 personel, 12 regu pendukung sebanyak 120 personel, serta delapan regu masyarakat dengan jumlah 80 orang.
Untuk memperkuat kompetensi personel, TAPG juga melaksanakan pelatihan bersama Manggala Agni, brigade khusus pengendalian karhutla di bawah Kementerian Kehutanan.
Perkuat Sarana Pemadaman
Kesiapsiagaan juga diperkuat dari sisi infrastruktur. Di wilayah operasionalnya, TAPG menyiapkan 17 titik embung, dua unit drone, dua unit truk pemadam kebakaran, serta 12 menara pantau.
Kombinasi teknologi pemantauan, personel terlatih, dan sarana pemadaman tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat respons ketika ditemukan indikasi kebakaran.
Menariknya, cakupan respons TAPG tidak terbatas pada wilayah konsesi perusahaan. Dalam kondisi tertentu, tim juga turut membantu pemadaman kebakaran di lokasi yang berada relatif jauh dari area operasional perusahaan.
Sepanjang Agustus 2026, misalnya, TAPG tercatat ikut melakukan pemadaman api sebanyak empat kali di Desa Suko Awin Jaya dan Desa Kaos, Jambi.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Perlindungan kawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitar wilayah perkebunan.
Edukasi Masyarakat Jadi Garda Pencegahan
Di tingkat tapak, TAPG juga menjalankan pendekatan sosial melalui edukasi kepada masyarakat sekitar kebun. Sosialisasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya pembakaran lahan, terutama bagi masyarakat yang melakukan pembukaan area untuk kegiatan penanaman.
Pendekatan tersebut berjalan beriringan dengan kebijakan zero burning yang diterapkan TAPG dalam kegiatan pembukaan lahan baru (land clearing) maupun peremajaan tanaman (replanting).
Bagi perusahaan, pencegahan karhutla tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari agenda keberlanjutan perkebunan. Komitmen tersebut mencakup perlindungan terhadap area dengan nilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) dan stok karbon tinggi (High Carbon Stock/HCS), prinsip no deforestation, larangan pembukaan lahan gambut (no peat), penghormatan terhadap hak asasi manusia, larangan pekerja anak dan eksploitasi (no exploitation), serta penerapan prinsip responsible sourcing kepada seluruh mitra.
TAPG juga tercatat sebagai perusahaan kelapa sawit yang mengantongi sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Desa Ikut Menjaga Kawasan
Upaya pencegahan karhutla di sekitar perkebunan juga mendapat dukungan dari masyarakat desa. Kepala Desa Suak Putat, Ratnawati, menilai keberadaan PT Brahma Binabakti memberikan dampak positif bagi masyarakat, tidak hanya melalui program pencegahan kebakaran, tetapi juga melalui edukasi dan pengembangan kapasitas petani.
Menurut Ratnawati, perusahaan secara rutin memberikan pembelajaran kepada petani mengenai budidaya kelapa sawit, mulai dari teknik penanaman hingga pemupukan. Edukasi tersebut dinilai membantu petani meningkatkan produktivitas kebun.
“Bukan kami membagus-baguskan, tapi kenyataannya dampaknya bagus untuk lingkungan di Desa Suak Putat. Yang diberikan PT Brahma Binabakti bukan saja bantuan, tapi juga pendidikan kepada petani,” ujar Ratnawati di Kantor Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi, Jambi, Selasa (1 Agustus 2026).
Ia mencontohkan, sebelum mendapatkan edukasi, sebagian petani masih menerapkan pola budidaya secara sederhana tanpa memperhatikan ketepatan pemupukan maupun teknik penanaman. Setelah mengikuti kelas yang diberikan perusahaan, petani mulai memahami praktik budidaya yang lebih baik.
“Petani kadang asal nanam, asal pupuk. Alhamdulillah dengan adanya kelas dari PT Brahma Binabakti ini sangat membantu untuk meningkatkan TBS. Terlihat perbedaannya sebelum belajar dan sesudah belajar,” katanya.
Kolaborasi juga terlihat dalam upaya menjaga desa dari ancaman karhutla. Desa Suak Putat telah menerima penghargaan selama lima tahun karena berhasil menjaga wilayahnya bebas dari kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Ratnawati, penghargaan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan produktif masyarakat.
Sebagian dana digunakan untuk membeli beberapa ekor sapi untuk dikembangkan, sementara sebagian lainnya dialokasikan untuk program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), termasuk kegiatan simpan pinjam.
“Reward ini kami belikan beberapa ekor sapi untuk dibudidayakan, tapi juga dananya untuk program BUMDes, simpan pinjam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kami berusaha kelola sebaik mungkin,” ujarnya.
Desa juga memperoleh bantuan mesin pengendali api sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran. Meski berharap wilayahnya tetap terbebas dari karhutla, masyarakat menyadari pentingnya memiliki peralatan untuk mengantisipasi keadaan darurat.
Kolaborasi tersebut bahkan tidak berhenti di wilayah desa sendiri. Masyarakat Suak Putat beberapa kali turut membantu perusahaan dalam penanganan kebakaran di desa sekitar.
“Sebelumnya kami juga membantu perusahaan memadamkan kebakaran di desa sebelah. Jadi kami juga berkolaborasi dengan perusahaan dan pemerintah,” tutur Ratnawati.
Di luar isu karhutla, dukungan perusahaan juga dirasakan dalam pembangunan infrastruktur desa. Ratnawati menyebut sejumlah ruas jalan di RT 7, RT 8, dan RT 5 telah mendapatkan dukungan perbaikan sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah.
Pengalaman TAPG di Jambi memperlihatkan bahwa pengendalian karhutla tidak cukup hanya mengandalkan armada pemadam. Deteksi dini melalui teknologi, kesiapan personel, ketersediaan infrastruktur, edukasi masyarakat, serta kolaborasi dengan pemerintah menjadi satu kesatuan dalam membangun sistem pencegahan.
