JAKARTA, SAWIT INDONESIA - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pulau Kalimantan. Ia mengimbau agar ego sektoral dan keterlambatan koordinasi dibuang demi mencegah penderitaan masyarakat akibat paparan kabut asap serta anjloknya perekonomian warga.
"Jangan sampai terjadi seperti kiasan 'gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah'. Keterlambatan penanganan atau ego sektoral tidak boleh membuat rakyat kecil yang menanggung perihnya asap dan hilangnya mata pencaharian," tegas Khairul Saleh di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Kerapatan Borneo dan Sultan Banjar ini menegaskan bahwa keselamatan warga dan pemulihan ekosistem Kalimantan harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
Poin-poin utama desakan mitigasi Karhutla, keterlibatan tokoh adat, hingga tuntutan pemerataan pembangunan dan DBH meliputi:
- Sinergi Lintas Sektor & Jejaring Adat: Penanganan Karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja. Kerapatan Borneo menyatakan siap menggerakkan seluruh jejaring adat dan pemangku wilayah kesultanan se-Kalimantan untuk melakukan edukasi serta sosialisasi pencegahan Karhutla hingga ke tingkat tapak.
- Perlindungan Sektor UMKM & Pariwisata: Bencana kabut asap dinilai tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri pariwisata daerah.
- Suara Kesultanan Borneo tentang Ketimpangan Pembangunan: Dalam pertemuan khusus Kerapatan Borneo di Jakarta yang dihadiri para raja dan sultan se-Kalimantan, Raja Matan Tanjungpura, Pangeran Ratu Kertanegara Gusti Kamboja, menyoroti sejumlah isu struktural:
- Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH): Alokasi DBH dinilai belum sebanding dengan kontribusi besar sumber daya alam yang disumbangkan Kalimantan kepada negara.
- Sentralisasi Perizinan: Sistem perizinan usaha yang semakin tersentralisasi di pemerintah pusat dinilai membatasi ruang gerak daerah.
- Dorongan Kereta Api Trans-Kalimantan: Khairul Saleh yang merupakan legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I mendorong pemerintah agar momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dimanfaatkan untuk pemerataan infrastruktur strategis di seluruh wilayah Kalimantan, termasuk pembangunan jaringan kereta api lintas provinsi.
Melalui penanganan Karhutla yang menyeluruh serta komitmen pembangunan yang lebih berkeadilan, Kerapatan Borneo berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret demi menghentikan ancaman bencana tahunan sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat Kalimantan.
Sumber: dpr.go.id
