Koperasi Produsen (KP) Bumi Subur buktikan tantangan terbesar ISPO bukan dokumen, melainkan mengubah mindset petani. Pendampingan berkelanjutan menjadi kunci membangun perubahan perilaku, memperkuat koperasi, hingga mendorong petani memenuhi standar ISPO dan RSPO.
Bagi sebagian besar pekebun sawit, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) masih dipersepsikan sebagai proses rumit karena identik dengan tumpukan dokumen, administrasi, dan berbagai persyaratan teknis. Tapi, Koperasi Produsen Bumi Subur mampu menjawab tantangan tersebut dengan meraih sertifikat ISPO pada 2024.
Koperasi yang berlokasi di Paser, Kalimantan Timur ini, membuktikan bahwa upaya mendapatkan ISPO butuh waktu, kesabaran, dan komitmen yang kuat. Ketua KP Bumi Subur, Nur Syahid, S.Hut, mengakui bahwa membangun kesadaran kolektif merupakan pekerjaan paling berat selama proses sertifikasi berlangsung.
"Tantangan terbesar adalah membangun komitmen bersama anggota dan pengurus koperasi untuk mengubah pola pikir. Selama ini petani sudah terbiasa dengan cara berkebun yang turun-temurun, sehingga tidak mudah mengubah kebiasaan tersebut menjadi sesuai dengan standar ISPO," ujarnya saat ditemui di Balikpapan, pada akhir Juli lalu.
Menurutnya, kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun membuat banyak petani merasa tidak perlu mengubah cara bekerja di kebun. Padahal, standar ISPO menuntut perubahan pada berbagai aspek, mulai dari teknik budidaya, pengelolaan lingkungan, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
Perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan. Koperasi harus terus memberikan pemahaman bahwa sertifikasi ISPO bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi merupakan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan kebun sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani dalam jangka panjang.
Salah satu perubahan paling mendasar adalah penerapan GAP secara konsisten. Melalui berbagai pendampingan, anggota koperasi didorong untuk memahami bahwa praktik budidaya yang baik tidak hanya mendukung pemenuhan standar ISPO, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas tanaman, efisiensi biaya produksi, serta kualitas hasil panen.
Nur Syahid menegaskan bahwa keberhasilan sertifikasi tidak mungkin dicapai apabila hanya mengandalkan pengurus koperasi. Dukungan aktif seluruh anggota menjadi faktor penentu dalam memenuhi berbagai persyaratan ISPO.
"Anggota sangat aktif membantu pengurus memenuhi seluruh persyaratan ISPO. Kami membangun komitmen bersama. Kalau anggota tidak mendukung, tentu akan sangat berat bagi koperasi untuk mencapai sertifikasi," katanya.
Meski manfaat ekonomi dari sertifikasi ISPO belum sepenuhnya dirasakan karena koperasi masih menghadapi tantangan dalam membangun kemitraan langsung dengan pabrik kelapa sawit, perubahan positif mulai terlihat di tingkat petani.
Kesadaran anggota terhadap pentingnya praktik budidaya yang benar semakin meningkat. Penggunaan alat pelindung diri (APD), yang sebelumnya sering diabaikan, kini mulai menjadi bagian dari aktivitas rutin saat bekerja di kebun. Petani juga semakin memahami pentingnya keselamatan kerja sebagai bagian dari pengelolaan perkebunan yang profesional.
"Kalau dampak secara finansial memang belum signifikan. Tetapi perubahan perilaku petani sudah mulai terlihat. Mereka mulai menerapkan GAP, memakai alat pelindung diri saat bekerja, dan lebih memperhatikan keselamatan kerja," jelas Nur Syahid.
Perubahan lain juga terlihat pada penggunaan bahan kimia di kebun. KP Bumi Subur mulai membatasi penggunaan herbisida sebagai bagian dari penerapan praktik perkebunan berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan sekaligus melindungi kesehatan petani yang bekerja setiap hari di lapangan.
"Penggunaan herbisida sekarang juga sudah mulai dibatasi. Ini bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus melindungi kesehatan para pekerja," tambahnya.
Saat ini KP Bumi Subur memiliki 80 anggota yang telah tercakup dalam sertifikasi ISPO dengan total luas kebun mencapai 200,17 hektare. Namun, memperoleh sertifikasi bukanlah akhir dari perjalanan. Tantangan berikutnya adalah menjaga agar seluruh anggota tetap konsisten menjalankan standar yang telah ditetapkan.
Pendampingan tidak berhenti
Untuk memastikan kepatuhan tersebut, koperasi membentuk Internal Control System (ICS) yang bertugas melakukan pemantauan rutin setiap bulan. Tim ini melakukan kunjungan lapangan ke kebun anggota sekaligus mengevaluasi penerapan standar ISPO secara berkala.
Selain inspeksi lapangan, koperasi juga menggelar pertemuan rutin antaranggota sebagai wadah berbagi pengalaman dan saling mengingatkan apabila masih ditemukan praktik budidaya yang belum sesuai standar.
"Kami memiliki tim ICS yang melakukan pemantauan setiap bulan. Selain itu, ada pertemuan rutin agar sesama anggota saling mengingatkan ketika menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki di lapangan," ujar Nur Syahid.
Upaya menjaga konsistensi penerapan ISPO tersebut tidak terlepas dari pendampingan yang dilakukan tim Solidaridad Indonesia kepada pekebun sawit di Kabupaten Paser. Pendampingan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan dokumen sertifikasi, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan kapasitas petani.
Pendampingan dilakukan melalui pertemuan pengurus dan anggota untuk memperkuat koperasi, sekaligus mendukung proses menuju sertifikasi ISPO dan RSPO. Tim juga mendampingi pembentukan ICS, memberikan pelatihan best management practices, management files, penyusunan SOP, hingga pelatihan audit internal bagi pengurus dan anggota ICS.
Pendampingan juga diperluas melalui penghubungan koperasi dengan program pemerintah daerah, fasilitasi akses terhadap pendanaan BPDP untuk program seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sarana-prasarana, serta pemetaan lahan dan pemanfaatan foto udara.
Di tingkat lapangan, Solidaridad Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas petani melalui sekolah lapangan bagi anggota koperasi. Dengan pendekatan tersebut, proses sertifikasi tidak berhenti pada pemenuhan standar administratif, tetapi diterjemahkan menjadi perubahan praktik pengelolaan kebun.
"Di Paser, kami turun langsung mendampingi petani swadaya membenahi kebun hingga meraih sertifikasi ISPO dan RSPO. Bagi Solidaridad, sawit berkelanjutan itu bukan sekadar formalitas, tapi tentang petani yang sejahtera dan berdaya di lahannya sendiri," ungkap Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti, melalui pesan tertulis.
Pendampingan tersebut memperlihatkan bahwa sertifikasi merupakan proses yang membutuhkan ekosistem pendukung. Koperasi harus memiliki kelembagaan yang kuat, petani perlu memahami standar dan menerapkannya, sementara pendamping membantu menerjemahkan berbagai persyaratan menjadi praktik yang dapat dijalankan di tingkat kebun.
Menurut Nur Syahid, pendampingan yang berkesinambungan menjadi faktor penting agar perubahan perilaku petani tidak berhenti setelah sertifikat ISPO berhasil diperoleh. Sertifikasi harus menjadi awal dari proses perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kebun.
Ia berharap pengalaman KP Bumi Subur dapat menjadi inspirasi bagi koperasi maupun kelompok pekebun lain yang tengah mempersiapkan sertifikasi ISPO. Baginya, keberhasilan sertifikasi bukan semata-mata soal kelengkapan administrasi, melainkan tentang membangun kesadaran bersama bahwa perubahan cara mengelola kebun akan memberikan manfaat bagi produktivitas, lingkungan, dan kesejahteraan petani.
"ISPO ini memang bersifat wajib. Jangan berkecil hati. Kalau anggota kompak dan mau berubah, maka praktik budidaya akan semakin baik, produktivitas meningkat, dan pada akhirnya kesejahteraan petani juga akan ikut meningkat," pungkas pria yang kini juga menjabat sebagai Kepala Desa Kerta Bumi, Kecamatan Kuaro, Kab. Paser.
