Presiden Prabowo menyebut kelapa sawit sebagai miracle crop—tanaman ajaib. Dan memang sulit menyangkalnya. Dari satu komoditas, Indonesia memperoleh minyak goreng, sabun, kosmetik, biodiesel, hingga bahan bakar pesawat. Sawit menopang jutaan tenaga kerja dan menjadi tamu kehormatan dalam berbagai pertemuan internasional. Jika ada tanaman yang rajin bekerja tanpa banyak bicara, sawit barangkali juaranya.
Namun setiap keajaiban di Indonesia tampaknya harus membayar pajak tambahan berupa tuduhan. Sawit bukan hanya dituduh merusak lingkungan, tetapi juga sering diposisikan sebagai biang longsor, penyebab banjir, bahkan kadang seolah-olah dalang di balik semua bencana alam—kecuali gempa bumi, yang mungkin belum sempat dimasukkan ke daftar.
Ironisnya, dalam banyak kasus, kebun sawit justru menjadi korban banjir dan longsor. Ia terendam, rusak, gagal panen. Tetapi dalam logika kebijakan yang serba praktis, korban dan pelaku sering kali dipersamakan. Sawit terkena banjir, lalu disimpulkan: berarti sawit penyebab banjir. Ini logika terbalik yang, jika diterapkan di bidang lain, akan terdengar ganjil: orang sakit flu disalahkan karena menurunkan suhu udara.
Di sinilah keajaiban sawit berubah menjadi keajaiban lain: kemampuannya menyerap segala tuduhan. Ketika tata ruang kacau, sawit yang disalahkan. Ketika drainase kota buruk, sawit ikut terseret. Ketika kawasan hulu tidak pernah ditata dengan benar, sawit kembali menjadi tersangka. Seolah-olah sawit bukan hanya tanaman ajaib, tetapi juga kambing hitam multifungsi.
Padahal masalah utamanya bukan sawit, melainkan akal sehat yang sering tertinggal di ruang rapat. Peta kawasan yang saling tumpang tindih, regulasi yang berubah tanpa transisi, serta penegakan hukum yang lebih suka menghitung angka daripada memahami konteks. Dalam situasi seperti itu, sawit dituntut bersikap berkelanjutan, sementara kebijakan di sekitarnya justru tidak berkelanjutan secara logika.
Di atas podium, sawit dipuji sebagai penggerak ekonomi nasional. Di lapangan, sawit diperlakukan seperti kesalahan historis yang harus ditebus tanpa henti. Petani rakyat yang menanam sawit puluhan tahun lalu kini harus menjelaskan mengapa kebunnya tiba-tiba “salah tempat”. Korporasi yang memegang izin sah mendadak dihitung kerugian lingkungannya dengan rumus yang kadang terasa lebih kreatif daripada akurat.
Pasar global, yang sering dituduh tidak adil, justru lebih sederhana. Mereka membeli sawit, tetapi juga membeli kepastian. Mereka tidak alergi pada sawit, tetapi alergi pada ketidakpastian dan konflik. Dalam dunia perdagangan, tuduhan yang tidak rasional adalah biaya, dan biaya selalu akhirnya dibayar oleh negara sendiri.
Jika sawit memang miracle crop, maka keajaiban itu seharusnya tidak menuntut kita kehilangan akal sehat. Sawit sudah bekerja dengan baik: tumbuh, berbuah, dan memberi nilai. Tantangannya bukan membuat sawit lebih ajaib, melainkan membuat kebijakan di sekitarnya lebih waras. Karena keajaiban terbesar bukan pada tanaman, tetapi pada kemampuan negara membedakan antara sebab, akibat, dan sekadar tuduhan.
(mBogor, 04022026)
