Sebagai komoditas strategis nasional, minyak sawit kerap dihinggapi kampanye hitam yang dilatarbelakangi persaingan dagang. Dengan demikian, proteksi dan promosi menjadi kunci agar sawit memperkuat posisinya baik di dalam maupun global.
“Sawit itukan penyelamat hutan. Karena begitu ditanami kelapa sawit tidak akan ditebang menunggu masa produktifnya selesai. Yang benar itu, sawit selamatkan hutan bukannya terjebak di kawasan hutan. Tadinya ada area hutan yang gundul lalu ada sawitnya. Jadi ini soal perspektif saja,” kata Besar IPB University Prof. Rachmat Pambudy saat menjadi pembicara dalam diskusi bertemakan “Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru” yang diselenggarakan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Auditorium Kementerian Pertanian, Kamis (4/7/2024).
Berkaitan persoalan lahan sawit petani yang diklaim masuk kawasan hutan, dikatakan Rachmat Pambudy, organisasi seperti APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) sudah seharusnya mendorong penyelesaian masalah ini. Karena luas perkebunan sawit petani di Indonesia mencapai 42%.
“Jadi petani seharusnya dapat mendorong penyelesaian kebun sawit yang diklaim masuk kawasan hutan karena besarnya jumlah petani. Saya tegaskan tidak perlu takut kampanye NGO (anti sawit),” tegas Doktor Lulusan IPB ini.
Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) itu menyebut dibutuhkan sebuah wadah agar proteksi dan promosi sawit bisa berjalan. Dia yakin wadah tersebut berupa wadah badan khusus sawit.
“Tujuan kita adalah meningkatkan daya saing [sawit]. Tujuan kita menunjukkan sawit itu bahan pokok penting dan strategis. Kalau jadi bahan pokok penting dan strategis berarti tempatnya harus penting dan strategis. Termasuk tadi ide membuat badan sawit langsung di bawah presiden. Ini adalah perjuangan dan strategi memenangkan persaingan,” ucapnya.
Rachmat mengatakan promosi dan proteksi sawit bukan hal yang baru. Akan tetapi, hal tersebut lebih banyak dalam tataran wacana dan minim dilakukan. Tak ayal, komoditas sawit pun kerap jadi sasaran empuk kampanye hitam.
“Kebijakan ini sebenarnya sudah sering diupayakan dan dilakukan. Tapi itu seringnya baru hanya wacana. Padahal strategi itu harus dikerjakan. Apa kebijakan kita? Yaitu protection dan promotion. Ini kan wacana lama sejak saya jadi staf ahli di Kementerian Pertanian,” ungkap pakar agribisnis yang pernah menjadi staf khusus Menteri Pertanian pada masa kepemimpinanan Presiden Abdurrahman wahid, itu.
Kebijakan proteksi sawit dilakukan, menurutnya karena Karena kelapa sawit ini sering mendapat gangguan.
“Kalau sering diganggu itu harus ada yang melindungi. Bagaimana melindunginya, banyak cara. Melindungi itu bisa aktif bisa pasif. Aktif misalnya menyerang. Bertahan itu pasif,” ucapnya. Selain proteksi, Rachmat juga menyebut promosi harus dijalankan secara masif. Selain penguatan biaya, awak media mempunyai peran vital kampanyekan positif sawit.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 153)
