Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi solusi peningkatan produktivitas sawit rakyat. Holding PTPN diminta ikut membantu kesuksesan PSR di lapangan.
Pemerintah sejak 2017 tengah berusaha meningkatkan produktivitas sawit melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR). Program PSR diharapkan juga terus meluas supaya bisa mendukung pengembangan Biodiesel (campuran solar) atau bahan bakar nabati dari kelapa sawit. Hal ini diutarakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Rini Soemarno, saat penanaman perdana Program Peremajaan Sawit Rakyat, di Rokan Hulu, Provinsi Riau, pada pertengahan April 2019.
Program peremajaan sawit rakyat dengan tema “BUMN untuk Sawit Rakyat” dilakukan di lima kabupaten di Provinsi Riau, termasuk Rokan Hulu (Rohul). Program peremajaan sawit rakyat saat peluncurannya, Menteri BUMN Rini Soemarni didampingi Gubernur Riau, Syamsuar dan disambut oleh Bupati Rohul Sukiman, dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN V). Progam PSR ini merupakan langkah awal pemerintah mendorong program agar lebih luas di Provinsi Riau.
Pada tahap awal, lebih dari 4.000 hektar lahan perkebunan sawit petani plasma yang usianya lebih dari 25 tahun ditebang dan ditanami ulang (replanting). Program PSR hingga 2025 mendatang ditargetkan peremajaan sawit plasma mencapai 32.000 hektar lebih.
Menteri Rini, menyampaikan melalui program peremajaan sawit diharapkan produktivitas sawit terutama milik masyarakat (petani) agar terus meningkat sehingga program pengembangan biodiesel yang melibatkan PT. Pertamina dapat berjalan dengan optimal.
“Dalam pengembangan hilirisasi industri sawit, kita memanfaatkan kelapa sawit menjadi Biodiesel ramah lingkungan, dengan bahan baku 100 persen dari kelapa sawit,” kata Rini.
Kemudian, Rini menjelaskan selain mendukung peningkatan produktivitas perkebunan sawit dan pemanfaatan untuk Biodiesel (BBN), Kementerian BUMN juga berkomitmen mendorong program peremajaan sawit milik petani plasma PT Perkebunan Nusantara (PTPN V) di Provinsi Riau.