JAKARTA, SAWIT INDONESIA — Proses ratifikasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) menjadi momentum vital untuk memperkuat standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sekaligus mendongkrak daya saing produk kelapa sawit nasional di pasar Eropa.
Kendati Protokol Sustainable Palm Oil dalam IEU-CEPA telah disepakati sejak September 2025, pelaksanaannya dinilai masih membutuhkan peta jalan (roadmap) konkret. Peta jalan ini krusial untuk mengatur pembagian peran antarlembaga, skema pendanaan, ketertelusuran rantai pasok, hingga kepastian agar petani sawit rakyat tidak sekadar menjadi penonton atau pihak yang terbebani oleh persyaratan keberlanjutan.
Dewan Pengurus Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, menegaskan bahwa kesepakatan dagang internasional ini harus memberikan kemanfaatan ekonomi yang seimbang bagi seluruh rantai pasok industri sawit, terutama petani kecil.
“Jangan sampai IEU-CEPA hanya membuka peluang perdagangan bagi perusahaan besar, sementara petani sawit rakyat justru semakin terbebani oleh berbagai persyaratan keberlanjutan. Petani harus menjadi bagian dari rantai pasok yang diakui dan mendapatkan manfaat ekonomi dari perdagangan tersebut,” ujar Mansuetus Darto di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Poin-poin utama desakan reformasi tata kelola ISPO, perlindungan hukum lahan, pengawasan independen, hingga aktivasi Domestic Advisory Group (DAG) meliputi:
Dukungan Holistik Bagi Petani Sawit Rakyat:
- Agar mampu menembus standar ekspor Uni Eropa, petani swadaya membutuhkan intervensi berupa bantuan pembiayaan sertifikasi ISPO, penyelesaian legalitas dan pemetaan lahan, pendampingan agronomis, serta penguatan kelembagaan koperasi.
- Peningkatan produktivitas kebun rakyat harus didorong tanpa memicu ekspansi lahan baru (deforestasi).
Indikator Keberhasilan dan Transparansi Pengawasan Tata Kelola:
- Direktur Satya Bumi, Andi Muttaqien: Menekankan bahwa indikator keberhasilan protokol sawit IEU-CEPA tidak boleh berhenti pada jumlah sertifikat yang diterbitkan semata, melainkan wajib membuktikan dampak nyata di lapangan seperti perlindungan kawasan hutan dan pencegahan kebakaran.
- Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo: Soroti pentingnya pembenahan mekanisme pengaduan publik yang transparan, perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblower), serta sistem audit independen agar ISPO tidak sekadar menjadi formalitas administratif.
Sistem Ketertelusuran dan Reaktivasi Domestic Advisory Group (DAG):
- Peta jalan implementasi harus menyusun sistem ketertelusuran (traceability) menyeluruh mulai dari tingkat kebun petani hingga pelabuhan eksportir.
- Kalangan masyarakat sipil mendorong aktivasi kembali forum Domestic Advisory Group (DAG) yang melibatkan organisasi petani, NGO lingkungan, dan akademisi untuk memantau pelaksanaan komitmen keberlanjutan IEU-CEPA secara independen.
Melalui perumusan peta jalan yang transparan, inklusif, dan berkeadilan, ratifikasi IEU-CEPA diproyeksikan mampu mentransformasi standar ISPO menjadi instrumen penguat posisi tawar minyak sawit Indonesia di panggung global.
Sumber: ekonomi.republika.co.id
