Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program B50 berbasis sawit. Ada sejumlah tantangan yang dihadapinya mulai dari pasokan bahan baku, devisa ekspor sawit dan faktor teknis. Bagaimana menyeimbangkannya?
Dalam sejumlah forum, Presiden RI Prabowo Subianto selalu menyuarakan targetnya swasembada energi melalui pencampuran biodiesel 50% atau B50.
““Dengan B50, 50 persen biodiesel terbuat dari minyak sawit, begitu kita mencapai B50, Insya Allah pada akhir tahun ini atau awal tahun depan, kita akan menghemat USD20 miliar per tahun, kita tidak perlu mengirim uang ini keluar negeri.” ujar Prabowo dalam sebuah wawancara dengan media.
Keinginan Presiden RI ke-8 yang baru dilantik pada 20 Oktober 2024 ini haruslah diapresiasi dengan positif karena merupakan impian yang telah dinanti-nanti sejak tiga dekade lalu. Memang, ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi. Walaupun, jalan keluarnya tetap ada untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Berikut ini sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian untuk mencapai target B50:
- Kecukupan Bahan Baku
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyambut baik keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan campuran biodiesel menjadi B50.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menjelaskan bahwa saat ini tantangan di sektor hulu adalah produktivitas sawit yang stagnan.
Data GAPKI menunjukkan produksi kelapa sawit Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2005. “Periode 2005 – 2010 terjadi penurunan produksi sebesar 10% ,lalu 2010 – 2015 turun 7,4%, kemudian periode 2015 – 2020 turun 3,2% dan seterusnya stagnan,” ungkap Fadhil.
Dalam tiga tahun terakhir sepanjang 2020 – 2022 pertumbuhan produksi adalah negatif menunjukkan adanya masalah struktural pada kelapa sawit industri. Kedua wilayah tersebut mengalami perluasan dan produktivitas stagnan. Pada 2023, produksi sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebagai imbas dari pulihnya hasil produksi sawit dan tanaman yang baru dipanen.
Produksi CPO tahun 2023 mencapai 50,07 juta ton atau naik sebesar 7,15% dari tahun 2022 yakni sebesar 46,73 juta ton.
Pada 2024, produksi sawit masih melambat karena dipengaruhi sejumlah faktor seperti iklim dan usia tanaman. Dari Januari – Agustus 2024, produksi baru 34,522 juta ton atau 4,86% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu 36,287 juta ton.
Namun demikian, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tetap optimis dengan ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang masih sangat mencukupi untuk bahan biodiesel 50 persenatau (B50).
Amran mengatakan Indonesia memiliki produksi CPO yang melimpah, yakni sekitar 46 juta ton, sedangkan yang dibutuhkan untuk pembuatan B50 hanya 5,3 juta ton.
“Produksi CPO kita 46 juta ton, sekarang dalam negeri (kebutuhan) kita pakai 20 juta ton. Kita ekspor 26 juta ton, kalau mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalahkan,” kata Amran di Jakarta pada akhir Oktober 2024.
Eddy Martono mengusulkan pemerintah supaya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat dipercepat untuk memperbaiki produktivitas nasional.
- Potensi Penurunan Devisa Ekspor Sawit
Peningkatan program B50 ini dikhawatirkan akan mengurangi ekspor sawit ke pasar global. Pasalnya, minyak sawit selama ini menjadi andalan bagi neraca perdagangan Indonesia.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengkhawatirkan dampak peningkatan program B50 terhadap volume ekspor sawit Indonesia yang akan berimbas kepada penerimaan devisa negara
"Nanti yang akan dikorbankan, pasti ekspor. Yang kedua, bagaimana nanti dengan ekspor, devisa ekspor,” jelasnya.
Menurut Eddy, berkurangnya ekspor akan memengaruhi pembiayaan bagi program B50. Selama ini, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memberikan insentif bagi program biodiesel melalui pungutan ekspor. “Siapa yang akan membiayai B50 tersebut? Kalau ekspornya kurang, misalkan B35 saat inikan pembiayaan dari pungutan ekspor," bebernya.
Dari perhitungan Eddy Martono apabila implementasi B50 dijalankan akan mengurangi volume ekspor sebesar 6 juta ton. Lalu, jika B60 diimplementasikan maka ekspor turun hingga 10 juta ton.
"Saya yakin bahwa pemerintah tidak akan gegabah selama produksi tidak mencukupi. Dengan B40 saja, kalau diimplementasikan ini, ekspor kita akan turun 2 juta ton. Kemudian kalau kita memaksakan B50, ekspor kita akan turun 6 juta ton dari rata-rata di 30 juta ton," bebernya.
Selain itu perlu diperhatikan juga potensi inflasi jika pasokan ekspor sawit Indonesia ke pasar global berkurang. Pada akhirnya, sebut Eddy, Indonesia juga lah yang akan terkena dampaknya.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 156)
