Presiden Jokowi Putuskan PTPN V Serahkan Lahan Ke Masyarakat Adat Senama Nenek

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan  perkebunan sawit PTPN V seluas 2.800 hektare kepada Masyarakat Adat  Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, akan diserahkan kepada masyarakat. Keputusan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3 Mei 2019).

Seusai Ratas, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan diprioritaskan sengketa yang terjadi antara masyarakat misalnya dengan dengan BUMN, dengan perkebunan. Sengketa  antara masyarakat adat Sinama Nenek, nama sebuah desa di Kampar, dengan PTPN, telah  berlangsung selama 22 tahun lamanya.

“PTPN melepaskan, ya, kemudian nanti akan diberikan haknya kepada masyarakat tersebut,” ujar Sofyan seperti dilansir dari setkab.go.id.

Sofyan menuturkan dengan pemberian hak ini  pemerintah meminta pemerintah daerah setempat untuk menulis siapa yang berhak menerima supaya jelas siapa yang akan menerima nanti. “Kalau misalnya berapa luas, tergantung nanti berapa banyak penerima,” jelasnya.

Terbitnya keputusan pemerintah, PTPN V berjanji akan mematuhinya. Direktur Utama PTPN V Jatmiko K. Santosa menjelaskan  sebagai perusahaan negara maka akan mematuhi keputusan tersebut dan pihaknya memastikan karyawan yang mengelola kebun tetap bekerja seperti biasa. 

“Tentu kami ikut keputusan negara karena diputuskan rapat terbatas pemerintah. Saya juga sudah sampaikan [ke menteri BUMN] ini rugi, tapi selama pemegang saham setuju ya tidak masalah,” ujarnya seperti dilansir dari media lokal.

Saat ini, PTPN V sedang mencarikan solusi bagi 416 KK yang merupakan karyawan PTPN V. Mereka selama ini yang mengelola kebun sawit di lahan seluas 2.800 hektare. Perusahaan berjanji  karyawan tidak perlu resah kehilangan pekerjaan dan tetap beraktivitas seperti biasa.

Gubernur Riau, H.Syamsuar, mendukung keputusan Presiden Jokowi yang akan mencabut izin konsesi  perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika tidak menyerahkan lahan masyarakat yang masuk wilayah desa di konsesi mereka.

No tags for this post.

Related posts

You May Also Like