Petani dan pengusaha sama-sama mengerem peremajaan tanaman sawit berusia tua. Faktor harga sawit menjadi pertimbangan utama.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Setiyono mengatakan kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi PSR. Salah satu yang menjadi kendala yaitu harga TBS yang tinggi dan tidak adanya income ketika tanaman ditumbang menjadi kekhawatiran petani. Ini yang menjadi penyebab petani sawit menunda kebunnya untuk diremajakan.
“Kalau untuk persyaratan legalitas, petani sawit anggota ASPEKPIR relatif aman. Kemarin, ada juga petani sawit yang menunda untuk ikut PSR, karena ada penambahan dana hibah PSR, dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta. Saat ini, sudah ada dan bertambah anggota yang akan mengikuti PSR, dan sudah dikoordinir oleh lembaga masing-masing,” ujarnya, saat ditemui di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ASPEKPIR, di Jakarta.
“Kami berharap hingga akhir 2025, sudah bisa memenuhi target 120 ribu ha. Yang jelas, kami selalu melakukan sosialisasi terkait PSR, agar para anggota (ASPEKPIR) melakukan peremajaan kebunnya, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kebunnya. Saat ini kebun sawit anggota ASPEKPIR yang sudah diremajakan lebih dari 20% dari total luas lahan anggota yang mencapai 800 ribu hektar,” imbuh Setiyono.
Menurutnya, Program PSR adalah bentuk perhatian dari pemerintah kepada petani sawit yang menginginkan peningkatan produktivitas untuk kesejahteraan. Maka, sosialisasi kepada para petani sawit harus terus dilakukan.
“Melalui dana hibah dari BPDP yang semula Rp25 juta, bertambah menjadi Rp 30 juta, dan ditambah lagi menjadi Rp60 juta. Ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah kepada petani sawit. Maka, program PSR harus terus disosialisasikan agar bisa terlaksana memenuhi target,” jelas pria berdarah Jawa yang bangga menjadi petani sawit.
Untuk kehilangan pendapatan ketika tanaman kelapa sawit ditumbangkan, kata Setiyono dari pemerintah juga sudah memberikan solusi untuk tumpang sari, menanam tanaman sela seperti jagung atau padi Gogo.
“Petani sawit tetap butuh pendapatan ketika tanaman kelapa sawit ditumbang sampai dan masuk masa produksi (panen). Hal-hal inilah yang harus terus disampaikan kepetani sawit agar mereka tertarik dan mengikuti program PSR,” jelas Setiyono.
Terkait rendahnya realisasi PSR, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengungkap tidak hanya petani sawit rakyat yang kerap menunda proses peremajaan tanaman atau replanting.
“Ternyata, di kalangan pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), masih ada yang memilih untuk menunda replanting meski tanaman sawit mereka telah melewati usia produktif,” ungkapnya usai menghadiri seminar dalam rangka Rapat Kerja Nasional ASPEKPIR di Jakarta, Selasa (29 April 2025).
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah SAWIT INDONESIA, Edisi 163)
