Tim redaksi Majalah Sawit Indonesia berkesempatan mewawancarai Dr. Purwadi, Direktur Pusat Kajian Kelapa Sawit Instiper untuk membahas pekarangan ekspor produk sawit dan turunannya dalam upaya memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.
"Kebijakan yang terus berganti ini awalnya sederhana dan solutif. Tetapi muncul kebijakan selanjutnya yang membingungkan dan membuat gaduh. Untuk kebijakan terakhir ini(pelarangan sawit dan produk turunannya) saya belum yakin efektivitasnya," ujar Purwadi.
Gonjang ganjing minyak goreng belum berhasil diselesaikan pemerintah. Di satu sisi, ada keinginan pasokan minyak goreng dapat diakses seluru lapisan masyarakat. Satu sisi lain, harga minyak goreng curah diminta Rp 14.000/kg.
"Sawit ini komoditas global. Konsekuensi komoditas global, maka sawit harus mengikuti pergerakan harga global, " jelasnya.
Menurut Purwadi, pemerintah harus berhati-hati terhadap kebijakan larangan ekspor karena telah berdampak kepada harga TBS petani.
Berikut ini petikan wawancara dengan Dr. Purwadi berkaitan larangan ekspor sawit dan turunannya:
SI: Pemerintah melarang ekspor semua produk dari tanaman sawit hingga produk turunannya untuk membanjiri minyak goreng curah dengan harga terjangkau? Apakah kebijakan ini bisa efektif
Purwadi: Pertama, kebijakan yang terus berganti ini awalnya sederhana dan solutif, namun muncul kebijakan-kebijakan selanjutnya yang menjadi membingungkan dan telah membuat gaduh dan ternyata kebijakan terakhir ini, saya belum yakin efektivitasnya?
Kenapa? Urusannya adalah pemerintah belum berhasil mengelola jumlah ketersediaan dan harga minyak goreng curah untuk konsumen dengan harga yang terjangkau. Mari kita lihat data perdagangan minyak goreng curah dan data ekspor dan data produksi sawit dan industri turunannya. Kita asumsikan produksi dan perilaku pasar mengikuti industri dan perdagangan pada tahun 2021 dan kita coba menggunakan data Ditjen Industri Agro (DMSI). Tahun 2021 produksi TBS sebesar 234.440.000 ton, produksi CPO sebesar 52.097.778 KL, dari produksi tersebut, diekspor dalam bentuk CPO sebesar 2.775.620 KL, produksi RBDP Oil atau RPO sebesar 8.388.606 KL, dan RBDP Olein atau minyak goreng sebesar 14.164.793 KL Bagaimana dengan produksi RBDP olein kita? Tahun 2021 produksi RBDP olein alias migor sebesar 22.468.337 KL, dimana sebesar 14.164.729 KL di ekspor dan di jual di dalam negeri sebesar 8.303.544 KL. Dari konsumsi dalam negeri tersebut sebesar 2.426.027 KL untuk migor curah konsumsi masyarakat, sebesar 231.050 KL untuk migor kemasan sederhana, sebesar 1.270.775 KL migor kemasan premium, sebesar 1.848.402. KL untuk migor curah industri, dan sebesar 2.527.288 KL untuk olehan lainnya.
Ok, kalau kebutuhan pemerintah untuk menyediakan migor curah kepada konsumen maka kebutuhannya hanya sekitar 2.4 juta KL/th atau pro rata 200ribu KL/bulan. Kalau karena lebaran konsumsi naik 50 %, maka kebutuhannya hanya 300 ribu KL/bln, artinya hanya dibutuhkan tambahan migor curah 100 ribu KL menghadapi kebutuhan migor curah bagi masyarakat menghadapi bulan ramadhan dan lebaran. Dengan begitu, barangkali tidak rumit untuk menyediakannya. Itu tinjauan dari ketersediaan dalam kuantitas. Kalau begitu ini bukan masalah ketersediaan suplai makro di dalam negeri.
SI: Masalahnya, pemerintah ingin jumlah tersedia cukup dan dengan harga terjangkau, mungkin Rp. 14.000, dan sampai saat ini belum terpenuhi. Bagaimana pandangan Bapak?
PW: Baik, sawit adalah produk global untuk memenuhi minyak nabati, konsekuensi sebagai produk global akan mengikuti pergerakan pasar global termasuk harga. Sekitar 6 bulan terakhir telah terjadi gejolak turunnya suplai minyak nabati dunia, dan akhirnya memicu kenaikan harga di pasar dunia, tidak hanya minyak sawit, minyak canola, minyak kedelai dan semua minyak nabati lainnya.
Artinya harga minyak sawit global yang naik berimbas di pasar dalam negeri dan itu sebenarnya berkah, berkah kepada petani, pengusaha juga negara. Namun disisi lain harga migor dari sawit menjadi lebih mahal. Pemerintah berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen berpendapatan rendah untuk bisa memperoleh migor harga terjangkau. Solusi awal yang dilakukan sepertinya sudah benar, berikan subsidi dan kawal agar pasokan sampai ke konsumen yang membutuhkan. Namun tenyata kebijakan berganti-ganti dan menjadi rumit, kebijakan berbasis pertimbangan ekonomi berkembangan menjadi lebih rumit, kompleks, menjadi carut marut bersifat multidemensi, barangkali terkait pertimbangan ekonomi, sosial, politik dan lainnyaSI : Jika begitu kebijakan terakhir ini dengan larangan ekspor semua produk turunan dari sawit ini akan bisa menyelesaikan masalah?
PW: Melihat data ekspor tahun lalu, ekspor berbasis sawit dan turunannya total sebesar 25.329.019 KL, terdiri dari ekspor RBDP olein, RBDP Oil dan, CPO. Saat ini ekspor tersebut dihentikan sementara untuk intervensi ketersediaan migor curah sebesar 2.4 KL atau sekitar 200ribu KL/bulan dan barangkali hanya perlu tambahan sekitar 100ribu KL untuk lonjakan tambahan konsumsi bulan ramadhan dan lebaran. Dengan asumsi produksi bulanan CPO sebesar 4 juta KL/bulan atau ekspor sebesar 2.5 juta KL,/bulan sepertinya akan terjadi limpahan suplai, banjir bandang suplai akibat berhenti ekspor dalam sebulan. Apakah pada saatnya akan terjadi banjir? Barangkali, bisa iya atau tidak, karena pengusaha saat ini berfikir tidak melakukan stok, karena kawatir dituduh menimbun barang, sambil menunggu kepastian kebijakan ini. Artinya harga barangkali tidak serta merta turun sesuai keinginan. Dan karena itu dampaknya akan sangat cepat di perdagangan TBS utamanya pembelian TBS petani. Barangkali kita juga perlu bertanya, sebenarnya harga yang sesuai “terjangkau” yang dimaksud pemerintah itu berapa? Rp. 14.000/kg, Rp.15.000/kg atau Rp.18.000/kg? ini penting untuk pelaku usaha agar dapat berhitung jika ingin membantu masalah ini. Karena kalau masalah harga ini dapat diapahami dan diselesaikan, maka suplai akan otomatis melimpah. Akhirnya kita bisa berfikir, apakah untuk menyelesaikan tambahan suplai migor curah untuk konsumsi sebesar 300ribu ton/bulan, atau kalau suplai awal normal dengan tambahan 100 ribu ton harus di intervensi dengan berhentinya ekspor sekitar 2.5 juta KL/bulan? Perlu dipikirkan dampak penghentian ekspor ini pada petani, pemasukan negara, devisa, dan kepercayaan internasional.
SI: Kalau sebenarnya barang tersedia, trus riilnya di pasar-pasar tidak tersedia? Bagaimana ini?
PW: Saya pikir barang tersedia, barangkali yang tidak tersedia adalah barang dengan harga murah, taruhlah harga Rp.14.000/kg?. kebijakan sebelum ekspor ini kan sudah melepaskan harga pada harga ke-ekonomian? Untuk membantu konsumen yang belum sejahtera diberikan BLT migor agar mereka tetap dapat beli migor curah. Program ini sedang berjalan dan untuk distribusinya barangkali membutuhkan waktu, saya kira dengan kebijakan ini, setalah lebaran tidak terjadi gejolak migor. Dan apabila masih terjadi kelangkaan migor di pasar-pasar, pasti hal ini ada masalah diluar hitung-hitungan bisnis?
SI: Apa yang dimaksud kepercayaan internasional? Bagaimana dampaknya?
PW: Barangkali banyak diantara kita belum memahami, Indonesia produsen minyak sawit, terbesar yang berkontribusi pada ekspor minyak nabati dunia. Indonesia telah berperan memberikan pangan murah berupa minyak nabati berbasis sawit yang terjangkau oleh negara-negara berpenghasilan rendah. Kita telah berperan memberikan pangan dunia “food for nation” untuk kebutuhan minyak nabati utamanya bagi negara-negara miskin. Pasokan minyak sawit dari indonesia akan menyulitkan penyediaan kebutuhan minyak nabati khususnya migor mereka, bahkan beberapa negara bisa menggantungkan pasokan mereka 50 – 75 % dari minyak sawit? Tidak mudah mencari pasokan di saat suplai menurun dan harga tinggi, bahkan barang substitusinya. Kalau kondisi ini terjadi dalam waktu lama maka mereka akan berpindah dan kemungkinan mencari substitusi nya, dan barangkali mereka tidak lagi mau tergantung pada pasar minyak sawit dari Indonesia, atau barangkali mirip negara eropa yang akhirnya harus mencari jalan untuk memenuhi gas dari ketergantungan suplai dari Rusia? Tentu kita berharap, semoga hal ini tidak terjadi.
Kita juga telah berperan untuk membantu negara-negara lain untuk melakukan transformasi dan transisi pemenuhan kebutuhan energi terbarukan, yaitu CPO untuk kebutuhan biodisel mereka?SI: Bapak bilang dampak kebijakan ini yang paling dikorbankan adalah petani, bagaimana logikanya?
PW: Seperti yang pernah saya sampaikan pada beberapa kesempatan sebelumnya, saya ingin menyederhanakan dan mengikuti pikiran-pikiran normal para pihak. Larangan ekspor akan menghentikan pasokan suplai untuk ekspor sekitar 25.325.019 ton, berupa RBDP Olein, RBDP Oil, CPO? Atau rata sekitar 2,1 juta KL /bulan, setelah penghentian ekspor kita harus menampung stok dalam tangki sebulan. Berapa kapasitas tangki timbun kita? Tangki untuk RBDP Olein, tangki RBDP oil, tangki CPO? Karakter produk industri berupa minyak tidak bisa disimpan lama, apalagi dalam bentuk CPO yang sangat cepat menurun kualitasnya karena kenaikan asam lemak bebas yang dalam hitungan hari. Pada bisnis minyak tidak akan melakukan pembangunan tangki timbun sementara yang besar untuk membangun stok jangka panjang, semua hasil produksi harus mengalir dengan cepat. Gambaran ini menunjukan bahwa tangki-tangki tidak akan mampu menampung hasil produk dalam jangka bulanan. Apalagi tangki timbun sementara untuk stok CPO, barangkali dalam hitungan 1-2 minggu akan segera penuh.
Apa yang terjadi di tingkat petani? Petani berkontribusi sekitar 35 persen dari produksi CPO. Dalam pikiran bisnis normal, perusahaan pengolah CPO akan berhitung sampai kapan melakukan produksi normal? Apalagi dalam situasi pasar yang tidak menentu maka akan mengurangi produksi agar pabrik tetap beroperasi dan memperlambat terpenuhinya tangki stoknya. Dalam hal demikian pabrik pengolah barangkali akan memprioritaskan produksi TBS dari kebun sendiri. Dalam hitungan hari harga petani secara bertahap dan pasti akan turun, bahkan dalam hitungan minggu harga ditingkat petani akan nol, karena harga yang rendah sehingga tidak mau melakukan panen dan atau pabrik pengolah berhenti karena tangki timbun sudah penuh? Bagi perusahaan melakukan stok sementara 1-2 bulan barangkali masih bisa berhitung dan melakukan strategi untuk efisiensi. Bagaimana dengan petani kecil yang memiliki lahan 1-4 hektar? Ini menjadi sebuah perjuangan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan barangkali uang simpanan beberapa waktu lalu sudah habis untuk merayakan lebaran. Ini belum lagi terjadinya kerusakan tanaman akibat buah busuk tidak dipanen dan tidak adanya perawatan dan pemupukan akibat harha agrokimia naik leih dari 200 persen.SI: Bagaimana dengan surat edaran Dirjen dan DMSI agar perusahaan membeli TBS petani sesuai harga penetapan di wilayah masing-masing?
PW: Harga penetapan itu selama ini mengikat pada petani plasma atau petani mitra yang jumlahnya sekitar 7 %, bagaimana dengan petani mandiri yang 93 %. Dengan kondisi demikian maka saya meragukan surat edaran dan atau surat himbauan itu efektif dan bisa berjalan di lapangan. Apalagi kalau perusahaan bilang tangki sudah penuh, mau diolah dan disimpan dimana? Maka akan stop pembelian TBS petani.
Sungguh petani menjadi korban secara langsung dan dalam waktu yang cepat. Namun saya percaya pemerintah memahami kondisi petani ini dan barangkali saat ini sedang mencari solusi untuk membantu para petani sawit. Kisruh minyak goreng ini secara ekonomi berdampak langsung pada pada konsumen migor, petani sawit dan penghasilan negara, pengusaha dan memiliki efek domino yang lebih luas. Secara sosial politik, barangkali juga ada dampaknya tapi itu bukan keahlian saya dan tidak ingin menanggapi.
Seperti yang telah saya sampaikan pada beberapa hari lalu, kita berharap kebijakan ini bisa segera ditinjau ulang dalam 1-2 minggu setelah lebaran atau selambatnya sebulan setelah kebijakan ini terbit. Saya percaya pemerintah mendengarkan keluhan konsumen migor dan juga kesulitan petani.
