Yogyakarta, SAWIT INDONESIA - Industri kelapa sawit nasional tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tantangan perubahan iklim. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai dampak fenomena El Nino terhadap produksi sawit sejauh ini masih berada dalam tingkat yang terkendali, sehingga memberikan optimisme dalam menyukseskan implementasi program Biodiesel B50 sebagai pilar ketahanan energi nasional pada 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, dalam keterangannya kepada media usai pelaksanaan Workshop Jurnalis GAPKI di Yogyakarta. Berdasarkan pemantauan di berbagai sentra perkebunan, dampak El Nino ternyata lebih ringan dari perkiraan awal. Sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, hingga Kalimantan Utara masih menerima curah hujan yang cukup baik.
Potensi penurunan produksi kelapa sawit nasional kini diperkirakan berada pada kisaran maksimal 3 juta ton, jauh lebih rendah dari estimasi awal yang sempat mendekati 5 juta ton. Kendati demikian, tantangan nyata tetap dirasakan di sektor hulu, khususnya terkait kegiatan pemupukan. Kondisi tanah yang terlalu kering membuat perusahaan dan petani memilih menunda aplikasi pupuk—mengingat harganya yang masih tinggi dan sebagian besar impor—guna menghindari ketidakefektifan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Penundaan ini diperkirakan baru akan berdampak pada produktivitas kebun pada tahun berikutnya.
Dari sisi hilirisasi, program mandatori biodiesel terus menjadi motor penggerak utama penyerapan Crude Palm Oil (CPO) di dalam negeri. Setelah pada 2025 program B40 menyerap sekitar 13 juta ton minyak sawit, kebutuhan bahan baku meningkat menjadi sekitar 14 juta ton seiring penerapan B50 pada 2026. Tren kenaikan ini diproyeksikan berlanjut pada 2027 dengan kebutuhan biodiesel mencapai 16 hingga 17 juta ton, yang jika dikalkulasikan dengan sektor pangan dan oleokimia, total konsumsi domestik akan menyentuh angka 29 juta ton.
GAPKI menegaskan komitmennya mendukung prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum dialokasikan untuk ekspor. Namun, Eddy mengingatkan agar kebijakan pungutan ekspor (levy) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tidak dinaikkan secara berlebihan, sebab langkah tersebut berpotensi menekan harga CPO domestik yang pada akhirnya merugikan harga Tandan Buah Segar (TBS) petani.
Di penghujung keterangannya, Eddy turut mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan insan pers melalui kegiatan edukatif seperti Workshop Jurnalis GAPKI. Kolaborasi ini dinilai sangat krusial dalam menyuarakan fakta objektif dan memperluas pemahaman publik terhadap kontribusi strategis sektor sawit—yang kini menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 16 juta masyarakat—sebagai motor penggerak ekonomi, devisa, serta penopang ketahanan energi dan pangan nasional.
Sumber: gapki.id
