Industri sawit terus diarahkan untuk membenahi tata kelolanya. Di sektor hulu, penyelesaian kawasan hutan di dalam perkebunan sawit menjadi perhatian utama. Di dunia internasional, industri sawit diperkirakan tetap menghadapi hambatan dagang. Ada peluang meningkatkan potensi di sektor hilir sawit.
Hal tersebut terangkum dalam diskusi Seminar Majalah Sawit Indonesia “100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Industri Sawit Dibawa Kemana?”pada Senin (10/2/2025) yang digelar secara hybrid. Dalam acara tersebut hadir sejumlah pembicara seperti Guru Besar IPB University Prof. DR Budi Mulyanto, Direktur Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Pakar Hukum Sadino, Pengamat Sawit Berkelanjutan Dr. Rosediana Soeharto, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dr. Gulat Manurung dan Peneliti INDEF Ahmad Tauhid.
Budi Mulyanto mengatakan bahwa gagasan Prabowo mengenai swasembada energi dan perluasan area Perkebunan sawit perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Sebab bukan tanpa alasan, dia menjelaskan sawit merupakan mesin ekonomi dan juga penyerap karbon yang baik.
“Jika ingin membangun pangan, energi, Indonesia harus urus sawitnya. Kita mesti paham, sawit merupakan mesin besar penambat CO2. Ini sudah ada risetnya. Sangat mungkin dilaksanakan perluasan sawit. ini tidak ada hubungannya dengan deforestasi,” ujar Budi yang juga Kepala Pusat Studi Sawit IPB.
Alasan lainnya, ujar dia, masih banyak lahan marjinal yang tidak mendukung biodiversitas dan juga belum digarap dengan baik untuk memberikan nilai tambah ekonomi. Saat ini luas areanya mencapai 31,8 juta hektar.
“Yang penting lagi bahwa Indonesia sangat mendukung perkembangan sawit karna Indonesia punya pengalaman budidaya selama 100 tahun. Perluasan sawit masih dimungkinkan karena banyak lahan marjinal yang belum digunakan maksimal. Lahan ini sangat potensial, sangat mungkin dari sisi strategis dan regulasi,” ujarnya.
Budi juga menyoroti juga area hutan Indonesia masih sangat luas dengan presentase 51,7 persen, namun lahan pertaniannya hanya 31 persen. Untuk pangan lebih kecil lagi yaitu hanya 0,088 persen. Menurutnya hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang tergolong tinggi.
“India saja lahan pertaniannya 60 persen, luas hutannya hanya 23 persen. Bisa memberi makan 1,4 miliar penduduknya. Amerika lahan pertaniannya 44 persen, hutannya 33 persen,” jelasnya.
Sementara itu, Ahmad Tauhid menyebut bahwa sawit menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan komoditas yang memberikan efek rambatan yang paling tinggi dibanding komoditas lain. Dia merinci, dalam investasi sawit rata-rata surplus usahanya mencapai 66 persen baik di hulu maupun hilirnya.
“Sawit juga memiliki keterkaitan yang tinggi, termasuk industri turunannya seperti makanan, minuman. 1,7 ini sangat tepat karena memiliki multiplier effecttinggi. Secara umum kontribusi terhadap PDB 1,3 persen. Cukup tinggi,” ujarnya.
Mengutip catatan GAPKI, Tauhid mengatakan bahwa pekerjaan rumah Prabowo di awal-awal pemerintahannya dihadapkan pada kondisi produksi sawit dan ekspor yang turun. Maka, menurutnya perlu upaya menggenjot sisi produksi mengingat trend kebutuhan biodiesel semakin meningkat.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 160)
