Sektor agroindustri Indonesia, khususnya sawit, kelapa, dan kakao, menjadi perhatian utama dalam seminar bertemakan Diseminasi Inovasi dan Teknologi Petani Sawit, Kelapa, dan Kakao. Acara tersebut merupakan bagian dari Evaluasi Tahunan Ilmiah Kinerja Agribisnis Perkebunan (ETIKAP) 2025 yang diselenggarakan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin), PTPN III, Pupuk Indonesia, dan Solidaridad Indonesia, memaparkan langkah inovatif, tantangan, dan peluang untuk mendorong hilirisasi, keberlanjutan, dan daya saing global.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria, menegaskan peran strategis sawit sebagai penyumbang 3,8% terhadap PDB nasional dan 11,6% terhadap ekspor nonmigas.
“Selama ada manusia, permintaan produk turunan sawit seperti body lotion hingga bahan pangan tak akan turun,” ujar dia dalam paparannya. Dengan investasi sektor agro mencapai Rp206 triliun dan Indeks Kepercayaan Industri di atas 50 (ekspansif), sawit tetap menjadi komoditas unggulan.
Namun, tantangan hilirisasi masih nyata. Dari 1.029 industri sawit dengan kapasitas 85 juta ton per tahun, utilisasi hanya 60–70% karena keterbatasan bahan baku. “Malaysia sudah mengembangkan lebih dari 300 jenis produk turunan sawit, sementara kita masih di bawah 200 jenis,” ungkap Merri.
Meski riset dari IPB dan BRIN menunjukkan potensi, seperti pengawet buah berbasis sawit yang mampu menjaga kesegaran buah hingga 1,5 bulan, implementasi masih minim akibat kendala paten dan pembagian bisnis.
Kemenperin berupaya memfasilitasi investor dan mendorong teknologi seamless tanpa air berlebih serta pengembangan virgin palm oil kaya betakaroten. Untuk mendukung keberlanjutan, skema ISPO hilir sedang disusun untuk memastikan bahan baku berasal dari lahan bebas deforestasi. Merri juga menegaskan sikap tegas terhadap kampanye hitam sawit.
“Kami mendatangi industri yang mencantumkan label ‘non-palm oil’ dan memastikan produk Indonesia tidak merugikan sawit kita,” katanya.
Sementara itu, sektor kelapa menghadapi dilema akibat ekspor besar-besaran kelapa bulat. “Indonesia masih mengekspor kelapa bulat, sementara negara lain sudah fokus pada produk olahan. Industri lokal, seperti di Lampung, hanya beroperasi tiga hari seminggu karena kekurangan bahan baku,” ujar Merrijanti.
Harga kelapa yang melonjak menjadi beban bagi industri, meski menguntungkan petani. Kemenperin bersama BPDP mengusulkan pungutan ekspor untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung produktivitas hulu, namun moratorium ekspor terlambat diterapkan.
Peringkat Indonesia sebagai produsen kakao dunia merosot ke posisi ketujuh dengan produktivitas hanya 200 kg/ha/tahun, jauh di bawah negara lain yang mencapai 1 ton/ha/tahun. “67% tanaman kakao kita sudah tua. Kami mendorong hilirisasi, seperti cokelat *bean-to-bar* dengan harga Rp80.000/kg, dibandingkan Rp30.000/kg untuk industri biasa,” kata Merrijantij. Program peremajaan dan peningkatan kualitas menjadi prioritas untuk mengembalikan kejayaan kakao Indonesia.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 164)
