Makassar, SAWIT INDONESIA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa pelatihan bagi pekebun kelapa sawit harus menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Ilmu yang diperoleh peserta tidak cukup hanya dipahami di ruang kelas, tetapi harus diterapkan di kebun agar mampu meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas tandan buah segar (TBS), dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Nurul Fitriany Alimuddin, S.P., saat membuka Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit yang diikuti 149 pekebun asal Kabupaten Wajo, pada Jum’at (24 Juli 2026), di Makassar.
Pelatihan ini diselenggarakan oleh Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) sebagai bagian dari Program Pengembangan SDM Perkebunan (SDMP) dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian.
Nurul mengapresiasi semangat para peserta yang bersedia meninggalkan aktivitas di kebun untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya kelapa sawit.
"Saya bangga melihat Bapak dan Ibu hadir dengan penuh semangat untuk meningkatkan pengetahuan tentang sawit. Saya yakin apa yang dipelajari dalam pelatihan ini akan berdampak pada peningkatan produksi kebun Bapak dan Ibu," ujarnya.
Menurutnya, dukungan BPDP terhadap pengembangan kapasitas pekebun di Sulawesi Selatan telah berjalan secara berkelanjutan. Hingga kini sekitar 2.200 pekebun dari berbagai kabupaten, seperti Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, dan daerah lainnya telah mengikuti berbagai pelatihan peningkatan kompetensi.
Meski demikian, angka tersebut masih jauh dari jumlah keseluruhan sekitar 24.000 pekebun sawit yang ada di Sulawesi Selatan. Karena itu, Pemprov Sulsel berharap dukungan pemerintah pusat melalui BPDP dan Ditjenbun terus berlanjut sehingga semakin banyak petani memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi.
"Kami sangat berharap perhatian pemerintah pusat terus diberikan kepada petani sawit di Sulawesi Selatan karena masih banyak pekebun yang membutuhkan pelatihan," katanya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Wajo yang dinilai aktif mendorong petaninya mengikuti program peningkatan kapasitas. Menurutnya, tingginya jumlah peserta dari Wajo menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun SDM pekebun yang lebih kompeten.
"Tahun ini Wajo menjadi salah satu daerah dengan jumlah peserta terbanyak. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun kualitas petani sawitnya," ujarnya.
Nurul mengingatkan bahwa kesempatan mengikuti pelatihan merupakan investasi pengetahuan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Seluruh materi yang diterima, mulai dari penggunaan benih unggul bersertifikat, penerapan teknik budidaya yang baik, hingga pengelolaan kebun yang efisien, harus diterapkan setelah peserta kembali ke daerah (kebun) masing-masing.
"Ketika hasil kebun meningkat, manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri dan keluarga kita. Karena itu saya berharap ada perubahan nyata sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan ini, bukan sekadar pelatihannya selesai tanpa memberikan dampak," tegasnya.
Selain peningkatan kapasitas SDM, Nurul menilai penguatan kemitraan antara pekebun swadaya dan perusahaan perkebunan, khususnya PTPN di Kabupaten Wajo, juga perlu terus didorong. Kemitraan dinilai dapat membuka akses pemasaran TBS yang lebih baik, memberikan kepastian harga sesuai ketetapan pemerintah, sekaligus memperluas pembinaan teknis kepada petani.
Ia menjelaskan, terdapat sekitar 2.800 hektare kebun sawit rakyat di Kabupaten Wajo yang berpotensi dikembangkan melalui pola kemitraan. Namun, jumlah pekebun yang telah bermitra dengan perusahaan masih relatif sedikit sehingga memerlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Nurul juga meminta para narasumber mendata seluruh peserta, termasuk luas lahan dan jenis bibit yang digunakan. Menurutnya, data tersebut sangat penting sebagai dasar penyusunan program pengembangan perkebunan, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) maupun penyaluran bantuan sarana dan prasarana.
"Hampir semua persoalan sawit di Sulawesi Selatan masih didominasi penggunaan bibit yang belum bersertifikat. Karena itu data peserta sangat penting agar pemerintah dapat menyusun program yang tepat sasaran," jelasnya.
Menutup sambutannya, Nurul mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta tidak ragu bertanya kepada para narasumber. Ia berharap pelatihan ini mampu melahirkan pekebun yang lebih profesional, mandiri, dan mampu mengelola kebun secara produktif serta berkelanjutan.
"Kesempatan mengikuti pelatihan ini tidak dimiliki semua orang. Dari sekitar 1.244 pekebun sawit di Kabupaten Wajo, Bapak dan Ibu termasuk yang terpilih. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya demi kemajuan usaha tani sawit dan kesejahteraan keluarga," pungkasnya.
