“Kami akan sinergikan kegiatan ini dengan pemberdayaan masyarakat, mungkin nanti ada program CSR lain dari yang dapat mendampingi perberdayaan masyarakat,” ujar Fatma.
Pemerintah menyambut baik lanjutan program penanaman mangrove yang dilakukan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang berdampak positif pada ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masyarakat setempat.
Hal itu diungkapkan Analis Kebijakan Ahli Madya Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (PLK), Kemenko Marves, Fatma Puspitasari saat mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi program penanaman mangrove tahap dua yang dilakukakan GAPKI, pada Sabtu (24 Juni 2023), di Desa Sabuai, Kecamatan Kumai – Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Dijelaskan Fatma, bahwa pihaknya sejak tahun lalu telah menginisiasi program dalam rangka kerjasama pemulihan lingkungan khususnya rehabilitasi mangrove bersama kementerian, asosiasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) serta perusahaan swasta.
“Pada 2021 Kemenko Marves menginisiasi kerjasama pemulihan lingkungan khususnya rehabilitasi mangrove dengan Kementerian (KKP dan KLHK), Asosiasi (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit/GAPKI, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI, dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia/ APROBI), BUMN (Pelindo dan Bukit Asam), dan perusahaan swasta. Jadi memang fokus kegiatannya rehabilitasi mangrove,” jelasnya.
“Tetapi pada perkembangannya setelah mendengarkan paparan dari Kepala Desa Sabuai, terkait program penanaman mangrove, ternyata ada hal lain yang membutuhkan intervensi teknis. Maksudnya kalau kita menanam mangrove saja, tetapi tidak merehabilitasi lokasi dengan tidak menambahkan pemecah ombak, tanaman (mangrove) yang baru ditanamakan terbawa air, jika terjadi banjir,” tambah Fatma.
Menanggapi hal tersebut, ia mengatakan pihaknya akan memperluas kerjasama tidak hanya pada penanaman mangrove saja, melainkan akan dikembangkan/diperluas dengan pihak lain. Karena ada dorongan kebutuhan intervensi teknis (dibutuhkan pemecah ombak), maka kami perluas kerjasamanya dengan PLN.
“Kami contohnya ada di wilayah Jawa Tengah, sudah dikembangkan alat pemecah ombak darifly ash and bottom ash (FABA)/sisa pembakaran batubara. Mungkin, untuk di Desa Sabuai ini yang ternyata juga sudah terjadi abrasi., bisa sinergikan program CSR dari PLN, dan nantinya bisa bisa dikembangkan di daerah lain, karena sudah punya pengalaman di Jawa Tengah (lintasan Pantura) yang sudah terdampak abrasi,” imbuh Fatma.
Selanjutnya, Fatma kembali menegaskan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan penanaman Magrove yang diinisiasi GAPKI. “Kami akan sinergikan kegiatan ini dengan pemberdayaan masyarakat, mungkin nanti ada program CSR lain dari yang dapat mendampingi perberdayaan masyarakat.Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih pada GAPKI, ke depan kerjasama ini akan lebih baik dan akan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya mengakhiri sambutan.
Bak gayung bersambut, terkait program penanaman mangrove yang dilakukan GAPKI di Desa Sabuai. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) juga memiliki komitmen kuat dalam rangka pengembangan mangrove yang berkelanjutan sesuai dengan Peta Mangrove Nasional yang telah dicanangkan pemerintah.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 141)