KUD Bukit Jaya meningkatkan produktivitas sawit dengan pendekatan intensifikasi. Strategi ini mendapatkan dukungan Program Sarana dan Prasarana (Sarpras) BPDP, pendampingan APKASINDO, serta dukungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan.
KUD Bukit Jaya mengelola sekitar 700 hektare lahan eks plasma dengan 331 anggota. Dari luasan tersebut, tahap awal pengajuan Sarpras mencakup 222 hektare yang dikelola 84 pekebun.
Ketua KUD Bukit Jaya, Edi Setiawan, mengatakan intensifikasi menjadi pilihan karena produktivitas masih dapat ditingkatkan dengan memperbaiki pemeliharaan tanaman, pemupukan, serta sarana pendukung kebun.
“Fokus kami adalah meningkatkan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Jadi, bagaimana kebun yang ada ini bisa menghasilkan lebih optimal,” ujar Edi.
Upaya tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan. Menurut Edi, dukungan dan peran pemerintah daerah sangat membantu KUD dalam menjalankan berbagai tahapan pengembangan perkebunan, termasuk dalam proses pengajuan program Sarpras.
Pengajuan Sarpras tersebut merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Untuk tahap pertama, nilai pengajuan selama dua tahun mencapai sekitar Rp5,6 miliar dan penyalurannya dilakukan secara bertahap setiap semester.
Pada semester pertama, KUD Bukit Jaya telah menerima bantuan pupuk dengan total 176 ton untuk areal seluas 222 hektare.
“Untuk semester pertama kemarin, kita sudah mendapatkan bantuan pupuk senilai total 176 ton untuk lahan seluas 222 hektare tersebut,” kata Edi.
Pupuk menjadi bagian penting dari strategi intensifikasi karena tanaman membutuhkan kecukupan nutrisi untuk mencapai potensi produksinya. Terlebih, kondisi kemarau dalam beberapa bulan terakhir turut memberikan tekanan terhadap produksi kebun petani.
Dalam kondisi normal, produktivitas kebun anggota KUD Bukit Jaya yang menggunakan bibit PPKS 540 disebut mampu mencapai rata-rata 1,1 ton per hektare per tahun.
KUD Bukit Jaya berharap pemupukan yang lebih terencana dapat membantu memulihkan kondisi tanaman sekaligus meningkatkan produktivitas secara bertahap.
APKASINDO Pastikan Pengajuan Sesuai Kondisi Kebun
Agar pengajuan Sarpras tidak sekadar berdasarkan perkiraan, APKASINDO melakukan pendampingan sejak tahap persiapan kelembagaan, kelengkapan dokumen pekebun, pemetaan kebun hingga persiapan menghadapi proses verifikasi.
Wakil Sekretaris Jenderal II Bidang Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Sarpras APKASINDO, Dr. Eko Jaya Siallagan, mengatakan pendampingan diarahkan agar kebutuhan Sarpras yang diajukan KUD Bukit Jaya benar-benar berbasis kondisi lapangan.
“Lebih fokus ke pengajuan itu, kami mulai dari persiapan kelembagaan kemudian sampai ke persiapan berkas oleh pekebun,” ujarnya, pada Kamis (10 September 2026).
APKASINDO juga membantu pemetaan kebun menggunakan drone untuk memperoleh gambaran kondisi areal secara lebih akurat. Data foto udara tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan Sarpras dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Berdasarkan jumlah itulah kita lakukan untuk dosis kebutuhannya. Jadi artinya sesuai dengan kebutuhan lapangan,” jelas Dr. Eko.
Menurutnya, pendekatan berbasis data diperlukan agar bantuan yang diajukan dapat lebih terukur dan tepat sasaran. APKASINDO juga memastikan dokumen hukum serta persyaratan kelembagaan yang disiapkan KUD sesuai dengan ketentuan program Sarpras BPDP.
Pendampingan tidak berhenti pada tahap pengajuan. APKASINDO juga akan mendampingi KUD Bukit Jaya ketika proses verifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait.
“Ketika verifikasi, kalau misalnya dari kabupaten turun, kita dampingi. Di mana ada perbaikan-perbaikan, itu kami dampingi,” ujar Dr. Eko.
Targetkan 700 Hektare
KUD Bukit Jaya tidak ingin intensifikasi berhenti pada 222 hektare. Koperasi menargetkan seluruh lahan plasma sekitar 700 hektare dapat masuk dalam program Sarpras secara bertahap.
“Harapannya seluruh 700 hektare bisa masuk dalam program Sarpras, sehingga peningkatan produktivitas tidak hanya dirasakan sebagian anggota, tetapi bisa merata,” ujar Edi.
Setelah kebutuhan pupuk dan intensifikasi tanaman terpenuhi, koperasi berencana memperkuat sarana pendukung lainnya, seperti perbaikan jalan kebun dan pengadaan alat berat.
Sarana tersebut dinilai penting karena produktivitas kebun tidak hanya ditentukan oleh kemampuan tanaman menghasilkan tandan buah segar (TBS), tetapi juga oleh kemampuan pekebun memanen dan mengangkut hasil secara tepat waktu.
Di sisi lain, proses pengajuan Sarpras juga mendorong KUD Bukit Jaya membenahi data dan administrasi kebun. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pemetaan foto udara, sensus tanaman, serta adanya tumpang tindih data koordinat batas lahan.
Kondisi tersebut berkaitan dengan sistem pendataan lahan plasma transmigrasi yang telah dibangun sejak era 1990-an.
“Persoalannya lebih pada data digital. Sekarang sudah kita rapikan,” jelas Edi.
Koperasi juga melakukan penyesuaian dokumen akibat perubahan administrasi wilayah setelah pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi Kabupaten Dharmasraya.
Pembenahan data dan dokumen tersebut menjadi bagian penting agar proses pengajuan Sarpras berjalan lancar. KUD Bukit Jaya menargetkan proses pengajuan dan pendataan dapat terus diselesaikan secara bertahap, termasuk untuk kebutuhan bantuan tahap berikutnya.
Persiapkan Sertifikasi ISPO
Selain mengejar produktivitas, KUD Bukit Jaya juga mulai mempersiapkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Proses tersebut saat ini sedang berjalan dan ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun depan.
Langkah ini menunjukkan bahwa pengembangan kebun KUD Bukit Jaya tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan tata kelola perkebunan yang memenuhi standar keberlanjutan.
Persiapan ISPO juga menjadi bagian dari upaya KUD membenahi data, administrasi, serta pengelolaan kebun anggota. Pembenahan tersebut sejalan dengan proses pendampingan Sarpras yang mendorong koperasi memiliki data kebun yang lebih tertib dan akurat.
Bagi KUD Bukit Jaya, intensifikasi menjadi strategi untuk memaksimalkan potensi lahan yang telah dimiliki petani. Dukungan Sarpras BPDP, pendampingan APKASINDO, dukungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan, pembenahan data, serta persiapan sertifikasi ISPO diharapkan dapat memperkuat produktivitas sekaligus tata kelola perkebunan.
