Jakarta, Sawit Indonesia – Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) menegaskan komitmen bersama pemerintah daerah mewujudkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin, KalimantanTengah.
“Kami tentu menyambut positif komitmen bersama dengan Pemkab Kotim untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Kami siap menjalankan kerja sama ini demi terwujudnya pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,” kata Ketua GPPI Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan, Siswanto di Jakarta.
Hal ini disampaikan Siswanto menanggapi penandatanganan kerjasama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan GPPI setempat. Penandatanganan dilakukan Selasa (11/6) di Jakarta oleh Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor dengan Siswanto selaku Ketua GPPI Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan.
Usai penandatanganan kesempatan itu, acara dilanjutkan dengan pertemuan membahas berbagai hal masalah yang munculseputar sektor perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Timur. Kedua belah pihak sepakat untuk mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang ada.
Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa Kotawaringin Timur sedang menyempurnakan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB). Penerapan prinsip KSB, terutamanya menyangkut aspek legalitas, ketelusuran, dan produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yang menjadi salah satu isu penting dan mendapat banyak sorotan dari pasar global.
Pemerintah kabupaten dinilai sangat berperan penting dalam mendorong terapan KSB melalui arsitektur berbasis yurisdiksi yang dipercepat oleh kebijakan Bupati Kotawaringin Timur.
Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Timur semakin penting untuk dibangun melalui skema penjaminan yurisdiksi, terutama dalam mendukung dan memajukan keberlangsungan usaha pekebun dan sawit swadaya.
Komoditas kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan di Kotawaringin Timur perlu diperkuat melalui pengembangan nilai ekonomi karbon sesuai perkembangan kebijakan terkini dalam rangka pencapaian target pengurangan emisi karbon nasional atau National Determination Contribution (NDC).
Tercatat saat ini luasan kebun kelapa sawit di Kotawaringin Timur seluas 566 ribu hektare dan 23 persen di antaranya seluas 130,7 ribu hektare merupakan kebun sawit yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.
Pengembangan NEK (melalui beberapa sektor kunci NDC, seperti FOLU, limbah dan pertanian) akan menjadi strategi inovatif dalam mempercepat terapan tata kelola sawit berkelanjutan dan pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Kolaborasi para pihak diperlukan dalam mempercepat terapan RAD-KSB, pengembangan NEK, seta penguatan tata kelola sertifikasi berbasis yurisdiksi agar menjadikan Kotawaringin Timur, semakin kuat sebagai salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Selai itu, ini menambah potensi pendapan asli daerah (PAD) dari pendapatan NEK lingkup industri kelapa sawit, yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan GPPI.
Pengembangan NEK akan ditindaklajuti dengan perjanjian kerja sama melalui Badan Usaha Milik negara dan anak perusahaanya dalam rangka meletakan kerangak fiskal daerah kabupaten rendah emisi, sekaligus berkontribusi bagi PAD.
Siswanto menyatakan, GPPI mengapersiasi langkah Pemkab Katawaringin Timur dalam mendukung terwujudnya pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. GPPI selaku represetasi pengusaha tentu berharap iklim investasi selalu kondusif sehingga bisa turut berkontribusi optimal dalam membantu meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berbicara bagaimana agar sektor perkebunan kelapa sawit ini berkelanjutan untuk jangka panjang seta membawa dampak positif bagi daerah dan kesejahteraan. Jika ada kendala, mari kita duduk bersama karena semua permasalahan pasti ada solusinya,” ujar Siswanto.
Sumber: kalteng.antaranews.com
