Jakarta, SAWIT INDONESIA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendesak adanya pembagian fungsi yang tegas antara Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penyelarasan kedua sistem ini dinilai sangat krusial guna menghindari tumpang tindih dalam proses standardisasi, sertifikasi, dan audit yang dapat membebani pelaku industri kelapa sawit nasional.
Hal tersebut diungkapkan Evita saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja tentang SNI bersama pakar akademisi di Ruang Rapat Komisi VII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, kejelasan fungsi masing-masing instrumen diperlukan agar para pelaku usaha tidak harus menjalani proses administratif yang serupa secara berulang-ulang.
"Bagaimana pembagian fungsi yang tegas antara SNI dan ISPO agar tidak terjadi tumpang tindih standar sertifikasi dan audit?" tanya Evita dalam forum tersebut.
Lebih lanjut, legislator Dapil Jawa Tengah III ini juga mempertanyakan kemungkinan integrasi kedua sistem tersebut, khususnya terkait pemanfaatan hasil sertifikasi SNI sebagai instrumen pendukung untuk memenuhi persyaratan ISPO. Ia menilai, sinergi ini penting agar proses pembuktian kepatuhan di lapangan menjadi lebih efisien.
"Apakah hasil sertifikasi SNI nantinya dapat langsung menjadi bagian daripada pembuktian kepatuhan terhadap ISPO? Mana yang menjadi standar teknisnya SNI, dan mana yang menjadi bagian daripada kepatuhan ISPO?" tegasnya.
Mendorong Sinergi untuk Daya Saing Industri Sawit
Evita menekankan bahwa penataan ulang kerangka regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan operasional bagi para pelaku usaha. Dengan adanya pembagian porsi yang jelas antara standar teknis SNI dan persyaratan keberlanjutan ISPO, proses sertifikasi diharapkan mampu saling melengkapi (complementary) tanpa menjadi beban tambahan yang kontraproduktif.
Harapannya, integrasi antara SNI dan ISPO mampu memperkuat tata kelola industri kelapa sawit secara menyeluruh, sehingga standar yang diterapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan secara konsisten mendongkrak daya saing sekaligus prinsip keberlanjutan sawit Indonesia di kancah global.
"Yang kita harapkan adalah bagaimana SNI dan ISPO ini bisa saling menguatkan, bukan justru berjalan sendiri-sendiri," pungkas Evita.
Sumber: dpr.go.id
