JAKARTA SAWIT INDONESI – Di negara-negara Eropa banyak supermarket-supermarket yang berlabel “Palm Oil Free” yang merupakan kampanye negatif terhadap minyak sawit. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan label Palm Oil Free juga masih banyak ditemukan di beberapa supermarket besar di Indonesia.
“Jangankan di luar negeri public knowledge dari konsumen kita belum bagus mengenai palm oil. Makanya ada supermarket besar di kita bahwa ada produk-produk palm oil free yang terdisplay di rak-rak mereka. Dapet izin juga dari BPOM ataupun Indonesia FDI yang berwenang meneliti dan mengecek dan mengedarkan itu,” ujar Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama Kemendag, Pradnyawati dalam diskusi Indef bertema “CPO: Resetting Indonesia-EU Relations”, Kamis (14/12/2023).
Dia menyampaikan, pekerjaan rumah pemerintah yakni mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh dengan kampanye Eropa soal sawit itu jahat. Padahal, kampanye negatif yang kerap digelorakan beberapa pihak di dalam negeri tidak lain adalah perang dagang.
“Karena akhirnya kita percaya pada akhirnya ini murni perang dagang. Semua ini motivasinya perang dagang, persaingan dagang antara sawit dan minyak nabati lain yang Eropa hasilkan,” ujar Pradnyawati.
“Konsumen di Eropa itu dicekoki palm oil itu jahat, tidak sehat, tidak boleh pakai dipakai untuk breadnya karena alasan kesehatan. Alasan kesehatan bisa dipatahkan, kemudian ada alasan label, satwa liar, dan lain sebagainya. Memang knowledge disana belum canggih. Makanya ada supermarket yang menjual palm oil free produk seperti di Inggris maupun di negara Eropa lain,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian Minyak Kelapa Sawit Indonesia Rosediana Suharto mengatakan kampanye positif mengenai sawit yang masif dilakukan di Indonesia sejak 2006-2015 justru dirusak oleh LSM-LSM di Indonesia sendiri.
“Kita itu melakukan kampanye positif dari 2006 sampai 2015 tetapi keberhasilannya tidak terlihat. Karena EU ini secara massif termasuk membayar 35 NGO di Indonesia ini untuk melawan positif campaign. Jadi sudah tertanam dalam benak konsumen mereka bahwa palm oil itu tidak baik,” ungkap Rosediana.
Menurut dia, persepsi Uni Eropa (EU) mengenai sawit Indonesia adalah sebagai perusak hutan/deforestasi. Sebab, definisi hutan menurut EU dan Indonesia berbeda.
“Kalau sekarang misalnya bushes [Semak-semak] itu di Eropa dianggap hutan. Di kita kan bukan. Jadi semua tanaman-tanaman yang kecil-kecil itu yang tingginya 5 cm saja sudah hutan karena mereka kan gak punya hutan. Itu adalah sumbernya,” ujar Rosediana.
Lebih lanjut, dia berharap pemerintah memperbaiki tata kelola agar sawit yang berasal dari petani-petani swadaya yang dianggap masuk kawasan hutan tersebut bisa dimanfaatkan untuk produksi dalam negeri. Menurutnya, hal tersebut juga merupakan mandat Komisi Brundtland yang memperkenalkan konsep keberlanjutan, petani kecil wajib dibantu negara.
“Mereka bisa menerapkan sustanabality sesuai kemampuan mereka. Jadi jangan sustainability terkait sama ISPO. Karena ISPO sendiri menghambat perdagangan lokal. Tidak bersertifikat sampai tahun sekian petani tidak bisa jual ke kebun, in ikan menghambat diri sendiri. Ini kan aneh. Jadi jangan kita ini susah sekali sawit,” pungkas Rosediana.
