Jakarta, SAWIT INDONESIA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) membawa kabar gembira di tengah kekhawatiran dampak Kebijakan Resiprokal Tarif Impor Amerika Serikat. Dalam lima tahun terakhir, ekspor sawit Indonesia ke Amerika Serikat terus tumbuh positif untuk mengisi kebutuhan minyak nabati negara Pam Sam.
“GAPKI optimis ekspor sawit Indonesia ke Amerika Serikat dapat tembus 3 juta ton asalkan dapat dipersiapkan secara baik,” ujar Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono kepada sawitindonesia.com, Selasa (8 April 2025).
Proyeksi pria kelahiran Yogyakarta ini merujuk data ekspor GAPKI dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, ekspor sawit ke negara Paman Sam mencapai 2,2 juta ton. Angka ini terus bertambah menjadi 2,5 juta ton pada 2023. Kendati turun sedikit 2,2 juta di 2024. Tapi potensi ini masih meningkat lagi
Eddy menyebutkan nilai ekspor sawit Indonesia sendiri ke AS sebesar USD2,9 miliar. Di sana, produk sawit Indonesia sangat dibutuhkan untuk produk pangan masyarakat AS dan sulit digantikan oleh minyak nabati lainnya.
“Misalnya untuk margarin. Kalau pake minyak kedelai harus melalui hidroginasi, itu menghasilkan penyakit jantung dan lain lain. Makanya tetap harus sawit yang digunakan,” ungkapnya.
Eddy juga mengungkapkan mendukung langkah-langkah yang akan dijalankan pemerintah untuk negosiasi tarif impor sebesar 32% yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Indonesia.
Sebelumnya, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi dan diplomasi untuk menghadapi kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat.
Sejumlah langkah strategis telah ditempuh Pemerintah mulai dari menghitung dampak pengenaan tarif baru Amerika Serikat terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan, menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat, hingga melakukan upaya bersama Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan melakukan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs). Hal tersebut juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
