Jakarta, SAWIT INDONESIA Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Baginda Siagian, mengungkapkan tantangan pencapaian sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di sektor perkebunan sawit nasional. Dari total 16 juta hektare perkebunan sawit di Indonesia, baru sekitar 6 juta hektare atau kurang dari 30 persen yang telah tersertifikasi ISPO, dengan mayoritas berasal dari perusahaan swasta.
“Untuk perkebunan rakyat, angkanya bahkan belum mencapai 10 persen. Sementara perkebunan besar negara yang porsinya sekitar 50 persen tidak perlu dipikirkan. Tapi yang rakyat ini yang harus jadi fokus,” ujar Baginda dalam Lokakarya Nasional: Percepatan Sertifikasi ISPO dan Dukungan Sarpras untuk Petani Sawit Swadaya di Jakarta, Kamis (24 Juli 2025).
Baginda menegaskan, sertifikasi ISPO membutuhkan aksi cepat yang didukung semua pihak agar kondisi sekarang ini tidak terus berlanjut. “Tahun 2025 sebenarnya batas waktu, tapi karena berbagai kendala, mandatori ini direlaksasi hingga 2026. Kalau begini terus, kita mungkin butuh empat tahun lagi. Kalau bisa 50 persen dalam dua tahun lagi,” katanya.
Lulusan S2 IPB ini mengakui banyak persoalan yang menghambat percepatan sertifikasi, termasuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pendaftaran Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), hingga penelitian terkait produktivitas. “Dua hari saya masuk ke divisi sawit ini, tidak ada yang enak. Tapi tanpa masalah, kita tidak bisa maju,” tambahnya.
Baginda juga menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi dengan pendekatan yang lebih efektif, seperti mendorong perusahaan inti yang telah tersertifikasi ISPO agar membantu plasma atau mitra petaninya.
Selain isu sertifikasi, ia juga mengingatkan soal target pencampuran biodiesel B60 pada 2026 yang menuntut peningkatan produktivitas. “Kalau produktivitas tidak naik, bisa-bisa kita tidak bisa ekspor. Ini PR besar bagi semua pihak,” pungkasnya.
