Palu, SAWIT INDONESIA — Para petani kelapa sawit di wilayah Sulawesi Tengah saat ini tengah menghadapi situasi sulit menyusul anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang terjadi dalam tiga hari terakhir setelah pengumuman rencana pembentukan BUMN Ekspor Komoditas Strategis.
“Anjloknya harga TBS sawit ini langsung terjadi setelah adanya rencana kebijakan ekspor komoditas stragegis termasuk sawit yang akan dipusatkan melalui satu pintu di bawah kendali Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ujar Siswanto, Ketua DPW APKASINDO Sulawesi Tengah.
Dalam tiga hari terakhir, harga TBS sawit berkurang antara Rp100-Rp500/kg. Sampai Jumat (22 Mei 2026), rata-rata harga beli TBS petani swadaya sebesar Rp2.300-Rp2.600/kg di Sulawesi Tengah.
Siswanto juga merasa heran kenapa harga TBS merosot sangat cepat di provinsinya, padahal kebijakan BUMN Ekspor ini baru pengumuman dan belum ada informasi lebih lanjut terkait regulasinya. Tetapi, pabrik sawit di wilayahnya langsung meresponnya dengan pemangkasan harga beli TBS sawit.
Selain terpukul oleh harga yang merosot, beban petani kian bertambah akibat kendala operasional di pabrik-pabrik kelapa sawit setempat. Meski pihak pabrik tidak memberlakukan pembatasan kuota penerimaan TBS secara resmi, di lapangan terjadi antrean truk pengangkut sawit yang sangat panjang.
“Kondisi ini diperparah oleh adanya kerusakan teknis pada mesin atau fasilitas di hampir semua pabrik kelapa sawit di wilayah tersebut, sehingga proses bongkar muat menjadi terhambat dan memicu antrean yang kian mengular,” tambah Siswanto.
Masalah antrean buah sawit di Sulawesi Tengah kian pelik, kata Siswanto, salah satunya seperti yang terjadi di pabrik milik PT Sawit Jaya Abadi 2 (SJA 2) di daerah Poso. Mayoritas antrian buah sawit di pabrik tersebut justru berasal dari luar daerah, yakni dari Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurut Siswanto, hal ini terjadi lantaran harga TBS di Sulawesi Tengah saat ini dinilai masih jauh lebih tinggi dibandingkan harga di Sulawesi Selatan. Akibatnya, para petani lokal Sulawesi Tengah terpaksa harus ikut terjebak dalam antrean panjang tersebut.
"Sekali ikut antrean, bisa memakan waktu hingga 3 hari baru buah sawit kami bisa dibongkar. Kondisi ini jelas sangat merugikan kami sebagai petani sawit lokal," ujarnya.
Menurut Siswanto, sampai sekarang persoalan anjloknya harga dan kendala di lapangan ini dilaporkan belum mendapatkan perhatian atau penanganan serius dari Dinas Provinsi terkait. Hal ini disinyalir karena sebagian besar pejabat dinas berdomisili di wilayah perkotaan dan bukan merupakan pelaku usaha tani sawit, sehingga kurang peka terhadap realitas di lapangan.
Kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri. Pusat perkebunan sawit di Sulawesi Tengah tersebar di wilayah kabupaten yang jaraknya cukup jauh dari ibu kota provinsi (Kota Palu), yakni berkisar antara 60 km hingga 300 km.
“Jarak yang jauh ini membuat koordinasi dan diskusi langsung antara petani dengan pihak dinas terkait mengenai penurunan harga TBS sejauh ini belum dapat terlaksana,” jelasnya.
Siswanto berharap agar fenomena anjloknya harga dan karut-marut antrean ini dapat segera diatasi oleh pihak-pihak terkait, demi mengembalikan kesejahteraan para petani sawit di daerah.
