Jakarta, Sawit Indonesia - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengharapkan adanya perbaikan dalam tata kelola industri sawit di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Perbaikan ini diharapkan dapat membuat regulasi lebih sederhana dan berdampak positif pada peningkatan produktivitas kebun dan produksi sawit nasional secara terukur.
Sawit merupakan salah satu komoditas non-migas yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Menurut proyeksi Kementerian Perindustrian, nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu hingga hilir akan mencapai Rp 775 triliun pada tahun 2024, meningkat dari Rp 750 triliun pada tahun 2023.
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyampaikan bahwa salah satu harapan utama dari pelaku usaha adalah penyederhanaan tata kelola industri sawit dari hulu hingga hilir. “Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian,” tegas Eddy pada Kamis (10/10/2024).
Saat ini, terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan industri sawit di Indonesia. Eddy mengusulkan agar di masa depan pemerintah bisa menyederhanakan regulasi dengan membentuk Badan Sawit Nasional yang langsung berada di bawah presiden. Badan ini diharapkan mampu mengelola data secara komprehensif, mulai dari produksi, konsumsi, penanaman, hingga perizinan.
Usulan Pembentukan Badan Sawit Nasional
Industri sawit dan petani telah lama mendorong pembentukan Badan Sawit Nasional untuk mengelola sektor ini secara independen dan lebih efektif. Dengan adanya badan ini, pengelolaan data sawit akan menjadi lebih lengkap dan memadai, memungkinkan target dan realisasi peningkatan produksi sawit dapat diukur dengan lebih baik.
Indonesia dianggap terlambat dalam pembentukan lembaga independen semacam ini, mengingat Malaysia sudah lebih dari 24 tahun memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang mengelola sektor sawit mereka.
Saat ini, wacana pembentukan Badan Sawit Nasional sudah memasuki tahap kajian akademik di Universitas Indonesia. Banyak pihak, termasuk petani sawit, optimistis bahwa Badan Sawit Nasional akan terbentuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan adanya Badan Sawit Nasional, diharapkan tata kelola industri sawit Indonesia dapat lebih terintegrasi dan efektif, membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing sawit Indonesia di pasar global.
Sumber: gapki.id
