Borneo Forum 2026 membahas isu strategis yang menjadi perhatian utama industri kelapa sawit nasional. Event tahunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Kalimantan Timur ini menyedot perhatian ratusan peserta dari berbagai kalangan.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji mengapresiasi GAPKI Cabang Kalimantan Timur sebagai penyelenggara Borneo Forum 2026 yang mengangkat tema Resilience, Innovation, and Transformation: Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability. Event yang berlangsung pada 5-8 Agustus 2026 ini sangat relevan dengan tantangan dan peluang industri kelapa sawit saat ini.
Seno menjelaskan, perkebunan kelapa sawit telah menjadi sektor prioritas di berbagai daerah. Di Kalimantan Timur, luas perkebunan sawit mencapai sekitar 1,6 juta hektare, sedangkan total luas perkebunan sawit di Pulau Kalimantan mencapai sekitar 6 juta hektare.
“Kalimantan Timur menghasilkan sekitar 4,3 hingga 4,9 juta ton CPO per tahun. Jumlah ini menyumbang hampir 10 persen dari total produksi minyak sawit nasional,” terangnya.
Meski demikian, menurutnya masih terdapat ketimpangan antara perusahaan perkebunan besar dan pekebun rakyat, terutama terkait akses terhadap pabrik kelapa sawit (PKS).
“Kebun rakyat umumnya tidak memiliki pabrik kelapa sawit sendiri. Karena itu, forum ini diharapkan dapat membahas dan mengakomodasi berbagai solusi, termasuk tata cara dan standar operasional pendirian pabrik kelapa sawit nonkebun di daerah masing-masing,” jelasnya.
Seno Aji mengaku sering menerima keluhan dari pekebun rakyat terkait harga tandan buah segar (TBS) yang cenderung lebih rendah saat dijual ke PKS milik perusahaan perkebunan.
“Kita perlu mendengarkan aspirasi pekebun rakyat. Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) juga membutuhkan perhatian bersama agar tercipta keadilan dalam tata niaga sawit,” katanya.
Ia juga mengapresiasi hubungan harmonis antara pelaku usaha perkebunan sawit dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selama ini terjalin dengan baik melalui komunikasi intensif bersama Dinas Perkebunan.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada anggota GAPKI di Kalimantan Timur. Sebagian besar tenaga kerja di sektor perkebunan sawit merupakan tenaga kerja lokal. Hal ini sangat membanggakan karena mampu mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Plt Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi sumber devisa negara.
“Industri kelapa sawit Indonesia harus terus bertransformasi menjadi industri yang produktif, inovatif, inklusif, tangguh, dan berdaya saing global,” ujarnya.
Ia menambahkan, masa depan industri sawit nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan perkebunan sawit rakyat. Karena itu, pekebun harus menjadi bagian utama dalam rantai nilai industri sawit melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, hingga pendampingan usaha.
Heru juga berharap Borneo Forum ini tidak hanya menjadi agenda tahunan yang bersifat seremonial, tetapi mampu melahirkan rekomendasi dan inovasi baru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing industri sawit.
“Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah penyediaan benih unggul berkualitas sebagai fondasi peningkatan produksi dan produktivitas sawit nasional guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, mendukung industri hilir, sekaligus memperkuat kontribusi sebagai penghasil devisa,” katanya.
Selain itu, ia menyampaikan dua pesan penting kepada pelaku industri kelapa sawit. Pertama, perusahaan perkebunan harus terus meningkatkan produksi dan produktivitas melalui inovasi, teknologi, benih unggul berkualitas serta praktik budidaya yang baik. Kedua, perusahaan perlu memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan dengan pekebun rakyat agar manfaat pembangunan industri sawit dapat dirasakan secara lebih luas.
“Fokus pembangunan sawit ke depan adalah meningkatkan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, penerapan teknologi budidaya, penguatan SDM pekebun, serta kemitraan yang kuat antara perusahaan dan pekebun rakyat. Dengan demikian, sawit Indonesia akan semakin kompetitif dan berkelanjutan,” ujar Heru.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan sub sektor perkebunan sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan, energi, dan perekonomian nasional.
Menurutnya, kelapa sawit merupakan aset strategis bangsa. Karena itu, produktivitas harus terus ditingkatkan melalui inovasi, benih unggul, hilirisasi, dan penguatan kemitraan dengan pekebun. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan petani, industri sawit Indonesia akan semakin tangguh, berdaya saing, dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat serta perekonomian nasional.
Sektor Hulu Diperkuat
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDP, Lupi Hartono menjelaskan bahwa penguatan sektor hulu dilakukan melalui dukungan yang menyentuh berbagai aspek, mulai dari peremajaan tanaman hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang mendukung pekebun dalam mengganti tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan tidak lagi produktif. Selain PSR, BPDP juga memberikan dukungan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit untuk menunjang kegiatan usaha pekebun. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat infrastruktur di tingkat perkebunan rakyat.
Aspek sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Melalui program pelatihan dan peningkatan kompetensi, BPDP mendorong pekebun memiliki kapasitas yang semakin kuat dalam menerapkan praktik perkebunan yang baik, produktif, dan berkelanjutan. Lupi menegaskan, penguatan sektor hulu membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, pekebun, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk membangun ekosistem kelapa sawit yang semakin kuat.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan industri kelapa sawit telah berkali-kali membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi berbagai krisis, mulai dari krisis moneter 1998, krisis keuangan global 2008–2009, hingga pandemi COVID-19.
Menurutnya, di setiap periode sulit, sektor sawit justru tampil sebagai salah satu penyangga utama perekonomian nasional melalui kontribusi devisa yang besar sekaligus kemampuannya menjaga penyerapan tenaga kerja.
“Pada masa pandemi, devisa sawit mencapai sekitar USD 39,2 miliar. Bahkan ketika banyak sektor melakukan PHK, industri sawit tetap membuka kesempatan kerja baru,” ujarnya.
Ia menegaskan, industri sawit memiliki peran strategis karena menyerap jutaan tenaga kerja, menggerakkan ekonomi daerah, sekaligus menjadi sumber devisa yang penting bagi Indonesia.
Ke depan, Eddy optimistis produktivitas sawit nasional masih memiliki ruang yang sangat besar untuk terus meningkat, terutama melalui penguatan perkebunan rakyat yang mengelola sekitar 41 persen luas kebun sawit nasional.
Menurutnya, peningkatan produktivitas petani plasma maupun swadaya harus menjadi fokus bersama agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar minyak sawit dunia.
Salah satu langkah strategis yang terus didorong adalah percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Program tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas kebun rakyat melalui penggunaan benih unggul, penerapan teknologi, serta pendampingan yang berkelanjutan.
Ia juga menegaskan GAPKI mendukung pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) yang terencana dan sesuai kebutuhan daerah sehingga dapat menciptakan industri yang sehat, efisien, dan berkelanjutan.
Pada sektor energi, Eddy menilai program mandatori biodiesel menjadi salah satu bukti besarnya kontribusi sawit terhadap ketahanan energi nasional.
“Indonesia bukan hanya produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi juga konsumen terbesar. Karena itu keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor harus terus dijaga,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini terus membuka ruang dialog dengan pelaku industri. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPDP, perusahaan, dan pekebun menjadi modal utama untuk membangun industri sawit yang semakin modern, produktif, dan berkelanjutan.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai konsisten mendorong perkembangan sektor perkebunan sawit sebagai penggerak ekonomi daerah.
