Jakarta, SAWIT INDONESIA - Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terus dihadapkan pada tantangan yang makin kompleks di tengah tekanan stagnasi industri sawit dan rumitnya koordinasi antar lembaga.
Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Aziz Hidayat, menyoroti perlunya langkah konkret dan terstruktur dari pemerintah untuk menjawab persoalan mendasar dalam implementasi ISPO yang kini berada di bawah koordinasi empat Menteri Koordinator.
“ISPO ini urusan teknis. Tapi sekarang ditangani langsung oleh empat Menko yang punya agenda strategis masing-masing. Apakah bisa tertangani optimal? Mungkin perlu pelaksana harian khusus agar jalannya lebih fokus,” ujar Aziz dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema Perpres 16/2025 ISPO untuk Industri Sawit Berkelanjutan, Rabu (4/6/2025).
GAPKI menegaskan komitmennya mendukung Asta Cita pemerintah, termasuk melalui program integrasi tanaman pangan seperti padi gogo dan jagung di lahan sawit. Namun, Aziz tak menampik bahwa performa industri sawit nasional saat ini sedang menghadapi tekanan berat. Produksi CPO menurun dalam lima tahun terakhir dari 54,28 juta ton menjadi 52,2 juta ton di tahun 2024. Stok juga menipis, sementara ekspor turun dari Rp462 triliun (2023) menjadi Rp438 triliun (2024). Meski nilai ekspor naik per Maret 2025 (Rp143 triliun), stok tetap menurun akibat lonjakan konsumsi domestik menjadi 6 juta ton.
Menurut Aziz, berbagai tantangan yang menghambat pelaksanaan ISPO dan kinerja industri sawit antara lain mencakup: legalitas lahan yang belum tuntas, produktivitas rendah, ketidakpastian harga Tandan Buah Segar (TBS), serta gangguan keamanan berupa penjarahan yang masih terjadi di wilayah seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Selain itu, disharmoni regulasi dan dualisme perizinan antara kebun dan pabrik kelapa sawit (PKS) dinilai belum terselesaikan.
“Regulasi kita belum harmonis, izinnya pun kadang terpisah. Padahal PKS dan kebun seharusnya satu kesatuan. Ditambah lagi jumlah kabinet bertambah, urusan jadi makin kompleks,” jelasnya.
Terkait kelembagaan ISPO, Aziz menilai pengalihan posisi Dewan Pengarah dari Kemenko Perekonomian menjadi Ketua Komite di kementerian yang sama, tanpa pelaksana harian yang jelas, menyulitkan eksekusi. Ia mengusulkan segera dibentuk unit kerja pendukung dan sekretariat yang aktif, termasuk kehadiran situs resmi ISPO, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi, advokasi, monitoring dan pengaduan.
Meski demikian, GAPKI mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperluas skema pembiayaan ISPO. Kini pembiayaan tak hanya mencakup audit, tapi juga biaya pra-kondisi seperti pembuatan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), yang sebelumnya menjadi beban pekebun. “Banyak pekebun bertanya, ‘Kalau wajib, insentifnya apa?’ Sekarang sudah ada jawaban, pembiayaan diperluas dan lebih bersahabat,” katanya.
GAPKI pun aktif mendampingi akselerasi ISPO bagi pekebun, khususnya mereka yang telah ikut Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). “Pekebun PSR umumnya sudah memenuhi syarat: sudah produksi, sudah punya legalitas, sudah terapkan GAP dan ICS. Tinggal kita dorong percepatan sertifikasi,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, GAPKI meluncurkan program Klinik ISPO di 15 provinsi untuk pendampingan dan audit, serta membuka ISPO Café di Bali sebagai pusat konsultasi dan advokasi tentang ISPO dan PSR. Per Juni 2024, 58 persen anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO, dengan total luasan mencapai 6 juta hektare.
Namun Aziz mengingatkan bahwa tantangan besar juga masih membayangi layanan publik di daerah.
“Untuk mengurus STDB saja, tarifnya beda-beda. Ada juga pekebun yang takut dipajaki setelah mengurus dokumen. Ada yang sudah kirim SPT, takut disuruh bayar lagi. Ini harus jelas SOP-nya. Untungnya sekarang STDB bukan lagi syarat mutlak ISPO, tapi masuk ke kriteria penilaian,” jelasnya.
Aziz juga menantikan finalisasi Rancangan Komite Sertifikasi Berkelanjutan (RAN-KSB) yang menurutnya krusial dalam memperkuat koordinasi antarlembaga.
“Empat Menko terlibat langsung, mulai dari Kementan, KLHK, Kemenhut, hingga Kemenko Perekonomian dan Pangan. Tapi koordinasi harus benar-benar diperkuat agar tidak tumpang tindih,” imbuhnya.
Di tengah tekanan global, termasuk penundaan implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR), Aziz menyarankan agar sertifikat ISPO dapat diterbitkan dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Mandarin, dan Hindi, mengingat negara tujuan ekspor utama adalah Tiongkok dan India.
Terkait produk hilir, Aziz juga meminta agar sertifikasi ISPO tidak diberlakukan secara merata pada seluruh 190 produk turunan sawit. “Kosmetik yang hanya pakai sedikit sawit, atau batik sawit, apakah wajib disertifikasi ISPO hilir? Harus ada ketentuan berbasis persentase kandungan sawit,” usulnya.
Sebagai penutup, Aziz menegaskan bahwa GAPKI tetap menjadi mitra pemerintah yang taat regulasi dan terus berupaya mendorong keberlanjutan industri sawit Indonesia.
“Kami percaya, dengan sinergi dan arah kebijakan yang tepat, ISPO bisa menjadi alat strategis untuk meningkatkan daya saing sawit nasional di pasar global,” pungkasnya.
