Jakarta, SAWIT INDONESIA – Rumor berdirinya Badan Pengendali Ekspor sudah beredar di kalangan jurnalis dan ekonom. Presiden Prabowo Subianto kabarnya yang akan mengumumkan badan baru ini.
Ketika dikonfirmasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak memberikan keterangan lebih detil mengenai pembentukan badan khusus ini.
“Saya nggak tahu, nanti presiden akan umumkan itu,” ujar Purbaya kepada jurnalis di kantornya, Selasa (19 Mei 2026).
Senada dengan Menkeu Purbaya. Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, juga belum dapat memberikan informasi lebih lanjut.
“Belum tau, saya malahan baru dengar (kabar tersebut),” jelas Budi di Jakarta, Selasa (19 Mei 2026).
Dari informasi yang diperoleh redaksi bahwa Badan ekspor ini akan fokus mengawasi perdagangan ekspor dua komoditas andalan Indonesia, yakni batu bara dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Model dan pola operasionalnya, lembaga baru ini bakal meniru konsep state commodity trading house—sebagaimana sudah dijalankan oleh pemerintah Cina dan Singapura.
Adapun lembaga baru ini masih dikaji untuk penempatan struktur kelembagaannya. Pertama, badan baru ini akan dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menempatkannya di bawah koordinasi kementerian atau korporasi plat merah yang sudah ada.
Opsi kedua, badang baru di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara. Skenario ini dinilai memiliki dampak yang jauh lebih masif bagi perekonomian nasional. Salah satu sumber menyebutkan, apabila di bawah Danantara berpotensi berkembang menjadi strategic national commodity platform dengan akses recurring margin dari perdagangan komoditas Indonesia.
