Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri, kepastian pasokan bahan baku, serta kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Multimas Nabati Asahan di Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW), Kabupaten Serang, Banten.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menggali berbagai tantangan yang dihadapi sektor industri hilir, khususnya ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama, efisiensi biaya operasional, hingga potensi perluasan pasar ekspor.
"Ketersediaan bahan baku perlu didukung skema pengadaan yang efisien, sehingga industri dapat memperoleh pasokan secara berkelanjutan dengan biaya yang tetap kompetitif. Kepastian tersebut dinilai penting agar kegiatan produksi tidak terganggu," ujar Novita dalam keterangan resminya.
Poin-poin utama yang menjadi sorotan Novita Hardini dalam kunjungan kerja tersebut meliputi:
- Kepastian Pasokan & Efisiensi Bahan Baku: Mengingat pentingnya CPO bagi industri pengolahan, ia mempertanyakan pemenuhan bahan baku dari kebun dalam negeri serta skema kemitraan yang efisien agar daya saing industri nasional tidak tergerus tingginya biaya operasional.
- Pengawasan Lingkungan Proaktif: Novita menegaskan bahwa ekspansi industri tidak boleh mengorbankan aspek ekologis. Pengawasan terhadap potensi pencemaran oleh Pemda dan pelaku industri harus diperketat sejak awal, bukan hanya responsif setelah dampaknya dirasakan warga.
- Transparansi Kebijakan Ekspor: Mendesak Kementerian Perindustrian memberikan peta jalan yang jelas terkait potensi penyerapan pasar internasional dan arah kebijakan ekspor guna memperkuat posisi komoditas nasional di rantai pasok global.
- Dampak Bagi Ekonomi Lokal: Mendorong keberlanjutan program pemberdayaan dan investasi di kawasan industri agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar secara berkesinambungan.
Novita memastikan seluruh aspirasi dan temuan dari pelaku industri di lapangan akan menjadi bahan evaluasi Komisi VII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, demi memastikan regulasi pemerintah mampu menjawab tantangan riil tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan.
Sumber: dpr.go.id
