Sampit, SAWIT INDONESIA - Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini berdampak langsung pada pembiayaan pembangunan daerah, khususnya sektor infrastruktur.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim, Ramadansyah mengatakan, pemerintah daerah tetap mengikuti ketentuan pemerintah pusat terkait mekanisme penyaluran DBH sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Kami tetap mengikuti aturan yang berlaku sesuai PMK,” kata Ramadansyah, Kamis (15/1/2026).
Ia memaparkan, DBH sawit pertama kali diterima Kotim pada 2023 sebesar Rp46 miliar. Pada 2024 jumlahnya turun menjadi Rp41 miliar. Penurunan signifikan terjadi pada 2025 dengan nilai Rp16,6 miliar.
“Untuk 2026, berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, diperkirakan hanya sekitar Rp9 miliar,” ujarnya.
Menurut Ramadansyah, penurunan DBH sawit berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan yang sumber dananya berasal dari dana tersebut. Infrastruktur menjadi sektor yang paling terdampak.
“Kalau DBH sawit besar, program infrastruktur bisa lebih banyak. Saat dananya menurun, otomatis kegiatan yang bisa dibiayai juga berkurang,” jelasnya.
Meski demikian, ia memastikan penurunan DBH sawit tidak berdampak pada belanja wajib pemerintah daerah.
“Gaji pegawai dan layanan dasar masyarakat tetap aman,” tegas Ramadansyah.
Ia menambahkan, berkurangnya DBH sawit cukup disayangkan karena proses perjuangan agar daerah penghasil sawit mendapatkan porsi bagi hasil tidak mudah dan memakan waktu panjang.
Sumber: kalteng.tribunnews.com
