JAKARTA, SAWIT INDONESIA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan bahwa korporasi sawit nasional pada praktiknya telah siap memenuhi persyaratan Regulasi Antideforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). Namun, tantangan terbesar implementasi aturan tersebut justru berada di tingkat petani sawit rakyat yang masih membentur persoalan legalitas lahan dan persyaratan transparansi geolokasi.
Hal tersebut dipaparkan dalam sesi konferensi pers persiapan The 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Jakarta.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyampaikan bahwa kebun milik perusahaan telah melengkapi perizinan serta kejelasan titik koordinat geolokasi. Namun, kepatuhan total di rantai pasok nasional masih terkendala oleh kondisi petani kecil.
“Praktis kita siap dengan EUDR. Geolokasi dan perizinan kita jelas. Yang jadi masalah justru di petani masyarakat yang masih banyak terkendala masalah legalitas lahan. Selain itu, ada kerangka aturan domestik kita yang membatasi pembagian data geolokasi secara publik,” ujar Eddy.
Poin-poin utama kebutuhan importir Eropa, ancaman neraca perdagangan 2027, serta percepatan PSR meliputi:
- Importir Eropa Tetap Butuh Sawit RI: Usai melakukan serangkaian pertemuan dengan para importir Uni Eropa di Belanda, GAPKI mengonfirmasi bahwa pasar Eropa tetap membutuhkan pasokan CPO Indonesia. Kedua belah pihak mendorong lahirnya solusi saling menguntungkan (win-win solution) agar rantai pasok tidak terputus.
- Peluang IEU-CEPA: Pada 2027, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA) ditargetkan mulai berlaku, yang akan membuka akses tarif nol persen untuk 1 juta ton minyak sawit.
Ancaman terhadap Neraca Perdagangan 2027:
- Sekretaris Jenderal GAPKI, Hadi Sugeng Wahyudiono, memproyeksikan penurunan ekspor sawit menjadi 26,5 juta ton pada 2027 akibat kombinasi El Nino (produksi tertekan ke 56,6 juta ton) dan konsumsi B50 domestik yang menyerap 17,4 juta ton.
- Penurunan ekspor komoditas penopang utama ini dikhawatirkan dapat menggerus surplus perdagangan nasional hingga berisiko memicu defisit.
Realisasi PSR Masih Terhambat:
- Ketua Panitia IPOC 2026, Suryanto Bun, mengungkapkan bahwa sejak dimulai pada 2016, realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) baru mencapai sekitar 428 ribu hektare dalam 10 tahun, masih di bawah target tahunan 150 ribu hektare.
- Kendala utama bersumber dari status lahan petani yang terindikasi masuk kawasan hutan serta prosedur administrasi yang rumit. GAPKI mendorong skema kemitraan dengan BUMN/swasta untuk mendampingi koperasi petani.
Seluruh dinamika EUDR, IEU-CEPA, hingga strategi ketahanan ekspor ini akan dikupas tuntas bersama para pemangku kepentingan global dalam perhelatan IPOC 2026 pada 11–13 November 2026 di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali.
Sumber: gapki.id
