Kalangan industri dan peneliti dari China sedang menjajaki pengembangan teknologi sawit yang rendah bersama dengan Indonesia. Sejumlah inovasi akan dilakukan seperti Pabrik Kelapa Sawit Rendah Emisi (PaMER) dan Controlled Emission Composting Chamber.
Di akhir Januari 2026, Sahat Sinaga berkunjung ke China dan menjumpai pelaku industri setempat. Ada kabar gembira yang dibawa oleh Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) setelah lawatannya selama seminggu tersebut.
“Mereka berminat membeli karbon dari sawit. Mereka tertarik ketika dalam sebuah forum delegasi Indonesia mempresentasikan konsep perubahan teknologi pengolahan sawit yang diklaim mampu menurunkan emisi karbon hingga 78 persen,” ujarnya.
Sejak tahun lalu, stakeholder dari China sudah mengutarakan niatnya untuk mengembangkan teknologi rendah karbon dari sawit. Pada Oktober 20205, Kementerian PPN/Bappenas memaparkan kerangka kerja sama bilateral bersama Chinese Society for Environmental Sciences (CSES) dalam High-Level Meeting on the Preparation of Bilateral Cooperation between Bappenas and CSES on Innovative Development Financing through Carbon Trading in the Sustainable Palm Oil Industry di Paviliun Indonesia, di Expo 2025 Osaka, Kansai, Jepang.
“Nota Kesepahaman antara Indonesia dan China akan membentuk kerangka kerja sama yang komprehensif, dengan fokus pada integrasi perdagangan, teknologi, dan lingkungan berkelanjutan, khususnya melalui perdagangan karbon pada komoditas kelapa sawit,” papar Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti dalam laman Kementerian PPN/Bappenas.
Kerja sama ini dijadwalkan akan mengembangkan inovasi teknologi rendah emisi seperti Pabrik Kelapa Sawit Rendah Emisi (PaMER) dan Controlled Emission Composting Chamber (CECC) yang bertujuan meningkatkan efisiensi pengolahan sawit, menekan emisi karbon, dan mendorong praktik keberlanjutan melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas petani serta koperasi.
Teni Widuriyanti mengatakan penerapan teknologi rendah emisi akan mengurangi emisi karbon dan meningkatkan perolehan kredit karbon sebagai sumber keuangan vital bagi pembangunan nasional melalui perdagangan kredit karbon dengan China sebagai pembeli utama.
Selanjutnya di akhir Januari 2026, pertemuan Kementerian PPN/Bappenas dengan CSES kembali berlangsung di Jakarta. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti, menegaskan bahwa kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat transformasi industri kelapa sawit melalui penerapan teknologi rendah emisi dan pemanfaatan mekanisme pembiayaan pembangunan yang inovatif.
“Salah satu aspek utama dari kemitraan ini adalah pengembangan dan penerapan teknologi inovatif rendah emisi, atau yang kami sebut sebagai PaMER (Pabrik Minyak Sawit Emisi Rendah). Teknologi ini tidak hanya menghasilkan minyak pangan bernutrisi tinggi dan produk lain yang ramah lingkungan, tetapi juga memiliki potensi untuk menurunkan emisi karbon sebesar 79,19 persen dibandingkan dengan teknologi konvensional
Wakil Presiden dan Sekretaris Jenderal Chinese Society of Environmental Sciences (CSES), Xia Zuyi, menyatakan bahwa kerja sama ini memiliki nilai inovasi dan percontohan yang penting dalam konteks transisi hijau global.
“Kerja sama ini berfokus pada pengembangan industri kelapa sawit rendah emisi dan ramah lingkungan, serta mengeksplorasi integrasi mekanisme perdagangan karbon dengan pengembangan industri dan peningkatan kesejahteraan petani. Inisiatif ini memiliki nilai inovasi dan percontohan yang penting,” ujar Xia Zuyi.
Sahat mengatakan, angka potensi penurunan emisi 45,3 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun muncul dari perhitungan yang dibuat setelah pihak China menanyakan volume karbon yang dapat diperoleh. “Kalau kita ubah teknologinya, minimal emisi karbon bisa turun 78 persen. Dari perhitungan saya, potensi penurunannya sekitar 45,3 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun,” kata Sahat dalam kegiatan Buka Puasa Bersama Aprobi, Apolin, dan GIMNI bersama media pada 25 Februari 2026.
Dengan asumsi harga karbon 15 dollar AS per ton, nilai perdagangan karbon berpotensi mencapai hampir 700 juta dollar AS per tahun. Hitungannya, 45,3 juta dikalikan 15 dollar AS, hampir 700 juta dollar AS. “Itu hanya dari trading karbon,” katanya.
Ketika ditanya mengenai dana yang diperlukan, Sahat menghitung hanya untuk peremajaan kebun sawit rakyat seluas 2,5 juta ha yang menelan biaya sekitar Rp171 triliun selama tujuh tahun. Biaya modernisasi mesin diperkirakan mencapai Rp141 triliun, sehingga total investasi yang diperlukan sekitar Rp345 triliun.
“Bagi China, rupanya uang Rp 350 triliun itu enggak ada artinya,” kata Sahat menirukan pernyataan pihak CSES. Namun ia menegaskan, pihak China berharap mendapatkan hak pembelian minyak sawit berkualitas.
Kerjasama Indonesia-China ini sangatlah relevan sebagai bagian transformasi teknologi pengolahan minyak sawit. Sahat mengatakan, pelaku usaha minyak sawit dunia harus mulai berpikir revolusi teknologi. Sebab teknologi yang ada sekarang sudah usang. “Kita terlalu bodoh menggunakan itu terus, sudah 100 tahun Indonesia menggunakan itu, kita 80 tahun merdeka tapi tidak ada improvement,” tuturnya.
Padahal menurut Sahat, Indonesia mempunyai minyak yang hebat. Tapi saat di pabrik menjadi minyak makan dengan temperatur hampir 140 derajat, justru menghilangkan atau menyisakan kandungan vitamin yang sedikit. Setelah diproses lagi menjadi CPO (Crude Palm Oil).
“Crude itu kan minyak kotor. Jadi tidak salah orang Barat mengatakan itu namanya dirty palm oil. Karena tidak ada crude soybean, tidak ada crude sunflower. Mengapa hanya Palm Oil dibilang crude? Itukan sudah diskriminasi,” sesalnya.
Karena itu, Sahat mengusulkan pola pikir tidak lagi menyebut sebagai CPO tapi DPMO (degummed palm mesocarp oil) yakni minyak sawit mentah yang telah dihilangkan getahnya dan siap menjadi bahan baku pabrik untuk menjadi minyak goreng, dan produk turunan lainnya.
“Jadi saya bilang namanya DPMO. Kenapa dari dulu kalau dari kernel dan biji sawit, namanya Palm Kernel Oil? Sedangkan dari sabutnya disebut mesocarp. Jadi saya bilang Palm Mesocarp Oil,” katanya.
Karena itu, Sahat mengusulan, perlu launching tidak lagi dengan nama CPO, tapi DPMO. Sebab dalam kandungan DMPO nutrisi minyak mencapai 96-97 persen. “Bukan CPO namanya. Jadi kita juga kalau marketing perlu strategy. Kita tidak mau dinina-bobokan dengan nama CPO,” ujarnya.
Sahat Sinaga mengusulkan untuk mengubah sudut pangan terhadap minyak sawit tidak lagi dengan sebutkan CPO (crude palm oil) tapi DPMO (degummed palm mesocarp oil).
Kontribusi Sawit
Menurut Sahat, kontribusi sawit terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini masih sekitar 3,5 - 3,8 persen dari total PDB Indonesia yang mencapai sekitar Rp 13.000 triliun. Menurut dia, angka itu masih bisa ditingkatkan signifikan.
“Kontribusi sawit ke PDB seharusnya bisa didorong hingga 6 persen. Potensi ekonominya besar, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Sahat dalam acara buka bersama media di Jakarta, Jumat (27 Februari 2026).
Sahat menilai industri dapat mengerek nilai ekonomi sawit hingga USD120 miliar dalam jangka panjang jika pelaku usaha meningkatkan produktivitas, memanfaatkan teknologi, dan memperkuat tata kelola.
Ia menjelaskan, produktivitas kebun rakyat masih menjadi tantangan utama. Saat ini produktivitas tandan buah segar (TBS) petani rata-rata sekitar 9,2 ton per hektare per tahun. Padahal, dengan bibit unggul, teknologi, dan peremajaan tanaman, produksi bisa mencapai sekitar 33 ton per hektare per tahun.
Luas kebun sawit rakyat mencapai sekitar 6,88 juta hektare atau 42 persen dari total perkebunan sawit nasional. “Kalau produktivitas petani naik, dampaknya langsung ke produksi dan nilai ekonomi nasional,” kata Sahat.
Selain produktivitas, GIMNI mendorong penguatan industri hilir. Produk turunan seperti oleokimia, kosmetik, dan energi terbarukan dinilai memberi nilai tambah lebih tinggi dibandingkan ekspor bahan mentah. Sahat menegaskan pembenahan tata kelola, kepastian data produksi, efisiensi distribusi, dan konsistensi kebijakan juga menjadi kunci.
“Potensinya sangat besar, tetapi perlu pengelolaan yang serius agar benar-benar berdampak pada ekonomi nasional,” ujarnya.
