BATAM, SAWIT INDONESIA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti praktik perdagangan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan komoditas strategis Indonesia yang dinilai belum memberikan nilai ekonomi optimal bagi negara. Pemerintah berkomitmen menghentikan ketergantungan pada negara perantara (intermediary countries) dan mendorong rantai ekspor langsung ke negara tujuan akhir.
Hal tersebut ditegaskan sosok yang akrab disapa Zulhas saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Indonesia di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/11/2026).
Zulhas mengaku prihatin karena Indonesia merupakan produsen terbesar dunia untuk berbagai komoditas vital seperti kelapa sawit, nikel, dan timah, namun sebagian besar alur perdagangannya masih dikendalikan melalui jalur negara tetangga.
"Kita ingin jadi negara maju, berdaulat. Saya kadang kesal juga. Produksi CPO terbesar, nikel, timah terbesar, tapi ekspornya lewat negara tetangga. Harga CPO Rp27.000, kita jual ke tetangga Rp15.000. Berarti kita rugi Rp13.000. Bertahun-tahun. Kita tidak mau lagi masa bodoh terus. Kita ingin ekspor langsung," ujar Zulkifli Hasan.
Poin-poin utama kerugian selisih harga ekspor CPO, pemenuhan mandate Pasal 33 UUD 1945, strategi kemandirian pangan, serta pesan penting bagi media siber meliputi:
Kendali Rantai Perdagangan dan Potensi Nilai Tambah Hilang:
- Menko Pangan menegaskan bahwa persoalan ekspor lewat perantara bukan sekadar selisih harga jual di atas kertas, melainkan hilangnya kendali Indonesia atas rantai pasok komoditas global.
- Kerugian ekonomi dari selisih harga komoditas strategis yang berlangsung lama harus diakhiri agar manfaat penuh hasil bumi dapat masuk ke kas negara dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegakan Amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Ketahanan Pangan:
- Zulhas mengingatkan kembali hakikat Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam bumi, air, dan isinya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- Mengenai ketergantungan impor pangan (seperti beras, gandum, gula, kedelai, dan garam), ia mendorong penguatan produktivitas petani, peternak, dan nelayan melalui mekanisasi, penerapan teknologi modern, serta akses modal yang adil.
- "Kalau rakyat kita tergantung bantuan terus, dana tunai, tidak mungkin Indonesia maju. Kita harus melatih, memberi kesempatan, memberi peluang agar rakyat produktif," tegasnya.
Peran Strategis Media Siber dan Literasi Jurnalistik:
- Dalam forum bersama PJS, Menko Pangan meminta organisasi pers memperkuat pelatihan dan kompetensi wartawan agar mampu mengulas isu ekonomi dan kebijakan nasional secara presisi dan mendalam.
- Kekeliruan dalam pemberitaan komoditas dan isu nasional (seperti isu karhutla hingga sentimen pasar modal) dapat membawa dampak kerugian yang luas bagi iklim investasi dan reputasi bangsa secara keseluruhan.
Melalui dorongan ekspor langsung (direct export) dan modernisasi sektor agribisnis hulu-hilir, pemerintah optimistis dapat mengamankan kedaulatan pangan sekaligus mengembalikan potensi penerimaan devisa komoditas unggulan Indonesia ke tingkat maksimal.
Sumber: ekonomi.bisnis.com
