Jakarta, SAWIT INDONESIA – Sebagai upaya melanjutkan peningkatan sumberdaya manusia perkebunan kelapa sawit (SDM PKS), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali menggelar sosialisasi seleksi calon lembaga penyelenggara program pengembangan SDM kelapa sawit untuk tahun 2025.
Sosialisasi menjadi langkah untuk menyeleksi secara terbuka kepada lembaga penyelenggara yang nantinya melaksanakan program pengembangan SDM PKS, baik untuk pendidikan maupun pelatihan.
Seperti diketahui, pada program pengembangan SDM PKS ada dua kegiatan yakni pendidikan melalui beasiswa dan pelatihan untuk petani sawit, yang sudah berjalan sejak 2016.
Acara yang dilaksanakan secara hybrid dihadiri lebih dari 150 peserta yang terdiri dari perwakilan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, asosiasi pekebun, dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki perhatian pada peningkatan kompetensi SDM di sektor sawit.
Direktur Penyaluran Dana BPDPKS, Mohammad Alfansyah menyampaikan bahwa pengembangan SDM menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri kelapa sawit Indonesia.
“Oleh karena itu, penguatan SDM melalui pelatihan dan beasiswa menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri ini di tingkat global,” ujarnya, dalam sambutan dikutip dari https://www.bpdp.or.id/.
“Hingga tahun 2024, BPDPKS telah memberikan dampak signifikan melalui program beasiswa yang meluluskan 3.960 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, telah diberikan pelatihan bagi 6.437 pekebun melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan,” sambung Alfansyah.
Secara teknis, dalam kegiatan sosialisasi tersebut disampaikan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan diminta untuk mengirimkan proposal dengan waktu yang sudah ditentukan kepada BPDPKS untuk proses seleksi.
Dalam pelaksanaan program Pengembangan ini, BPDPKS ditugaskan untuk menetapkan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Sedangkan calon peserta program ini baik untuk pelatihan maupun pendidikan proses pengusulan dan seleksinya dilakukan oleh Ditjen Perkebunan.
Pada kesempatan yang sama, ArfieThahar, Kepala Divisi Program Pelayanan BPDPKS menyampaikan bahwa waktu penyampaian proposal oleh lembaga penyelenggara Pengembangan SDM PKS diberikan selama kurang lebih 1 bulan sampai dengan 17 Januari 2025.
“BPDPKS selanjutnya akan melakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi yang dilakukan bersama dengan Komite Pengembangan SDM PKS yang dibentuk oleh BPDPKS,” jelasnya.
Kriteria yang menjadi penilaian proposal lembaga pendidikan lebih diutamakan pada kompetensi tenaga pendidik dan kurikulum kelapa sawit yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Sedangkan untuk lembaga pelatihan kriteria yang diutamakan adalah kompetensi tenaga pengajar dan saranaprasarana yang dimiliki oleh lembaga pelatihan termasuk kerjasama dengan perusahaan/industri kelapa sawit untuk kegiatan praktek lapang.
Melalui sosialisasi ini, BPDPKS berharap semakin banyak jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan yang kerjasama. Sampai dengan tahun 2024, BPDPKS telah bekerjasama dengan 24 lembaga pendidikan dan 15 lembaga Pelatihan.
Dengan semakin meningkatnya target penerima manfaat pengembangan SDM pada tahun 2025 ini, maka kerjasama dengan lembaga pelatihan dan pendidikan menjadi kunci penting agar pelaksanaan pengembangan SDM dapat berjalan sesuai yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan berdayasaing global.
Sementara itu, Eva Lizarmi dari Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) yang turut hadir menambahkan pelaksanaan pelatihan pada tahun 2025 akan dilaksanakan di 17 provinsi di Indonesia sesuai dengan Rekomendasi Teknis Dirjenbun yang telah disampaikan kepada BPDPKS. Sedangkan untuk program pendidikan ditargetkan 4000 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia.
