Indonesia akan menghadapi ancaman anjloknya ekspor sawit pada 2024. Ekspor produk sawit Dari baik dari volume dan nilai menghadapi banyak persoalan dari aspek regulasi dan non regulasi. Diperkirakan ekspor sawit bakalan turun sampai 10%.
Semenjak awal tahun 2024, ekspor sawit Indonesia sudah diprediksi tidak lebih baik dari tahun 2023 dan 2022. Hal ini sempat diungkapkan Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI, Fenny Sofyan, yang menjelaskan ekspor minyak sawit terus menurun sejak 2019.
“Pada 2019, volume ekspor produk minyak sawit mencapai 37,4 juta ton. Kemudian turun menjadi 34 juta ton pada 2020, dan menjadi 33,6 juta ton pada 2021, namun naik tipis menjadi 33,9 juta ton pada 2022,” urainya dalam Workshop Jurnalis Industri Hilir Sawit pada awal Februari 2024.
Kendati demikian, penurunan ekspor juga diimbangin pertumbuhan konsumsi di dalam negeri. Dijelaskan Fenny bahwa saat itu peningkatan konsumsi dalam negeri akan berdampak pada penurunan ekspor hingga 11,95% jika implementasi program biodiesel ditingkatkan dari program mandatori B35 menjadi B40.
Data GAPKI menunjukkan bahwa konsumsi dalam negeri naik dari 21,24 juta ton pada tahun 2022 menjadi 23,13 juta ton atau kenaikan sekitar 8,90%. Implementasi kebijakan Biodiesel (B35) yang secara efektif dilakukan pada bulan Juli 2022 telah meningkatkan konsumsi minyak sawit sebesar 17,68% yakni dari 9,048 juta ton pada tahun 2022 menjadi 10,65 juta ton di tahun 2023.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengakui bahwa nilai dan volume ekspor produk sawit memang turun di tahun ini. Merujuk data bulanan GAPKI yang diterbitkan pada Desember 2024 bahwa secara nasional ekspor sawit tahun lebih rendah 10% sebesar 24,8 juta ton untuk periode Januari - Oktober, dibandingkan dengan ekspor 2023 yang berjumlah 27,5 juta ton.
Walhasil, penurunan volume ekspor ini mengakibatkan nilai juga tergerus dalam sebesar US$ 22,4 miliar dari pada periode sama tahun lalu berjumlah US$ 25,5 miliar. Saat berbicara di IPOC 2024, Eddy Martono menyebutkan sangat diperlukan advokasi perdagangan bebas dan fair karena setiap hambatan perdagangan akan menambah beban dan biaya bagi industri.
“Industri sawit sekarang ini menghadapi ketidak pastian karena potensi krisis makanan dan energi, dan juga hambatan-hambatan perdagangan yang diberlakukan negara-negara importir, seperti peraturan bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR),” kata Eddy Martono.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menyebut ekspor minyak sawit Indonesia selama 2024 akan turun. Penurunan ini, menurutnya, tidak terlepas dari program B35 atau campuran bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit, dengan kadar minyak sawitnya 35%, sementara 65% sisanya dari bahan bakar minyak (BBM) solar.
“Penurunan volume ekspor produk sawit Indonesia adalah sesuatu yang wajar dengan meningkatnya penggunaan minyak sawit didalam negeri khususnya untuk mandatori biodiesel,” ujar Tungkot saat dihubungi, Sabtu (28/12/2024).
Asal tahu saja, sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kinerja ekspor CPO dan turunannya tercatat menurun pada September 2024 secara tahunan sebesar 24,75 persen.
Menurut Tungkot, penurunan volume ekspor sawit ini juga akibat dari stagnasi (trend turun) produksi minyak sawit Indonesia akibat produktivitas trendnya turun beberapa tahun terakhir, sementara ekspansi areal sawit terhenti.
Trend penurunan volume ekspor sawit ini, lanjutnya, akan terus berlanjut kedepan jika produksi sawit baik peningkatan produktivitas ataupun expansi masih tetap stagnan atau bahkan cenderung turun, dengan peningkatan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel domestik dari B35 ke B40 dan B50.
“Dampaknya bagi Indonesia, yang jelas penurunan devisa sawit akan terjadi. Meski ada kenaikan harga per ton minyak sawit, namun penurunan volume ekspor sawit yang lebih besar, secara netto terjadi penurunan devisa negara dari sawit,” ungkapnya.
Untuk tahun depan, Tungkot memperkirakan semester 1/2025 tren naik harga CPO dunia masih terjadi meski naik turun dan kenaikannya tidak seperti semester 2/2024. Variabel kebijakan Indonesia yakni perubahan B35 ke B40 tahun 2025 dan B50 (direncakan 2026) akan mengurangi pasokan CPO Indonesia ke pasar dunia.
“Belum lagi trend produksi minyak sawit Indonesia dan Malaysia yang diperkirakan belum pulih di semester 1/2025. Meski dari sisi supply ada kekuatan untuk mendorong harga naik, namun dari sisi permintaan, perkiraan ekonomi dunia 2025 yang masih pesimis akan mengurangi permintaan minyak sawit dunia,” tandas Tungkot.
Saat ini, tergerusnya pasar CPO Indonesia di luar negeri juga berdampak kepada harga pasar global. Managing Director Glenauk Economics Julian Mc Gill mengatakan, kenaikan harga CPO merupakan refleksi dari minimnya ketersediaan pasar. Menurut dia, perlambatan pertumbuhan lahan perkebunan membuat pasokan sawit stagnan.
Julian menjelaskan, tahun 2019, ekspor CPO Indonesia mencapai 36,17 juta ton. Angka ini, kata Julian, telah dilampaui oleh ekspor minyak kedelai yang mencapai 40 ton pada tahun 2023. “Lihat, ekspor minyak sawit mencapai puncaknya pada tahun 2019 dan tidak pernah kembali ke level tersebut,” kata diasaat menjadi pembicara IPOC.
Lebih lanjut, Julian menyebut, saat ini harga CPO saat ini telah masuk dalam kategori minyak nabati premium seperti rapeseed.
Executive Director ISTA Mielke Gmbh, Thomas Mielke memprediksi harga minyak CPO mengalami peningkatan pada 2025. Namun, dia khawatir, kenaikan harga ini justru menuai respons negatif dari konsumen. Sebab, peningkatan harga dan permintaan terhadap CPO oleh industri biofuel tidak sejalan dengan produksi sawit yang stagnan. “Peningkatan harga ini berpotensi membuat para produsen biofuel akan berpikir dua kali untuk menggunakan CPO sebagai bahan baku utama,” pungkasnya.
