Jakarta, SAWIT INDONESIA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi perkebunan kelapa sawit rakyat kepada Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dalam forum diskusi mengenai kondisi dan prospek ekspor komoditas utama Indonesia tahun 2026–2027, Senin (9 November 2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, tersebut dihadiri Direktur Eksekutif DEN bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi, Gaffari Ramadan, S.E., M.P.A., M.B.A., serta sejumlah pimpinan asosiasi komoditas strategis nasional, antara lain sektor nikel, baja, batubara, dan kelapa sawit.
Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Sawit DPP APKASINDO, Akhmad Indradi, menjelaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari upaya DEN melakukan analisis dan proyeksi kondisi perekonomian nasional, khususnya perkembangan produksi, ekspor-impor, harga, permintaan pasar utama, serta berbagai tantangan dan kebijakan yang memengaruhi kinerja perdagangan komoditas Indonesia. Hasil kajian DEN selanjutnya menjadi bahan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia.
Dalam forum tersebut, APKASINDO menyampaikan sejumlah rekomendasi, baik secara lisan maupun tertulis, untuk menjadi bahan pertimbangan DEN dalam menyusun masukan kebijakan kepada Presiden Republik Indonesia.
Adapun tiga rekomendasi utama yang disampaikan kepada DEN. Pertama, Rekomendasi Presiden tentang Sawit Rakyat di mana APKASINDO meminta DEN mendorong lahirnya arahan atau rekomendasi Presiden yang secara khusus mengangkat persoalan perkebunan sawit rakyat sebagai agenda strategis lintas kementerian.
Agenda tersebut perlu mencakup penyelesaian legalitas lahan, percepatan sertifikasi ISPO, pemenuhan tuntutan EUDR, penataan kembali tata niaga TBS, serta percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Persoalan sawit rakyat tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu kementerian karena menyangkut berbagai kewenangan dan kebijakan pemerintah.
Kedua, Pembentukan Tim Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat. APKASINDO mengusulkan pembentukan Tim Percepatan PSR yang melibatkan Kementerian Pertanian, BPDP, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, serta APKASINDO.
Tim ini diharapkan mampu mengurai hambatan administrasi, legalitas lahan, pembiayaan, dan pelaksanaan teknis PSR yang selama ini menyebabkan realisasi peremajaan berjalan lambat.
Percepatan PSR merupakan kebutuhan mendesak untuk mencegah penurunan produksi sawit rakyat dan menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku industri kelapa sawit nasional.
Ketiga, Penyusunan Roadmap Sawit Rakyat 2027–2030. APKASINDO juga mengusulkan penyusunan peta jalan atau Roadmap Sawit Rakyat 2027–2030 sebagai pedoman pembangunan perkebunan rakyat yang terukur dan berkelanjutan.
