Aceh, SAWIT INDONESIA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Aceh membawa harapan besar kepada Dewan Ekonomi Aceh yang baru saja dilantik oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, pada pekan lalu.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, para penasihat dan anggota Dewan Ekonomi Aceh, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan, BUMN dan BUMD, lembaga ekonomi dan keuangan, serta para Kepala SKPA terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menekankan bahwa pembentukan Dewan Ekonomi Aceh merupakan langkah untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah yang lebih berbasis pengetahuan, kolaboratif lintas sektor, dan responsif terhadap dinamika global.
“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Kehadiran para pakar di dalamnya menunjukkan semangat baru yang akan menjadi modal dalam memajukan Aceh,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan bahwa potensi besar Aceh di berbagai bidang harus dimanfaatkan secara optimal untuk membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan. Di antaranya, kata Gubernur, adalah sektor perkebunan dan pertanian.
“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi maju sebagaimana yang kita harapkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh daerah di Indonesia,” kata Gubernur.
Sementara itu, Dewan Pakar APKASINDO Aceh yaitu Prof. Ishak Hasan dan Mahdi Al Haris menjadi anggota Dewan Ekonomi Aceh. Keterlibatan Dewan Pakar APKASINDO Aceh ini diapresiasi oleh Ketua DPW APKASINDO Aceh Netap Ginting yang hadir dalam pelantikan tersebut.
“Kami berharap kepada Dewan Ekonomi Aceh (DEA) yang baru dilantik menjadi mitra pemerintah dan APKASINDO dalam merumuskan dan menyusun kebijakan ekonomi sektor perkebunan dari hulu ke hilir. Dari hulunya harus diperkuat para petani untuk pemahaman GAP dan K3,” tambah Netap.
Di sektor hilir, sudah saatnya Aceh memiliki pabrik Refeneri (Minyak Goreng) dan Ekspor CPO sendiri melalui Pelabuhan Calang untuk pantai Barat Selatan dan Pelabuhan Krung Kekeh Lhokseumawe di pantai timur. Saat ini produksi CPO Aceh 1,2 juta ton/tahun, dari 470.000 ha kebun kelapa sawit.
Menurutnya, selama ini Aceh melakukan ekspor melalui pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung Sumatra Utara dengan biaya angkut Rp400/kg dengan Mobil Tanki CPO. Seandainya Aceh melakukan ekspor sendiri melalui pelabuhan Krung Kekeh dan Calang akan berdampak positif kepada biaya angkut CPO sehingga dapat meningkatkan pendapatan Aceh, Harga TBS, dan membuka lapangan kerja.
