Jakarta, SAWIT INDONESIA - Industri kelapa sawit Indonesia sebagai tulang punggung perekonomian nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya ialah meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat yang mencapai hampir 7 juta hektare atau sekitar 42% dari total luas perkebunan sawit nasional.
PT Agrinas Palma Nusantara sebagai BUMN sektor perkebunan kelapa sawit menjalankan berbagai program untuk mendorong peningkatan produktivitas tersebut.
“Kelapa sawit merupakan komoditas strategis unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan hilirisasi industri,” ujar Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (APN), Seger Budiardjo, dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma, Jakarta (27 April 2026).
Agrinas Palma memberikan pendampingan kepada kelompok tani dan koperasi yang akan melakukan peremajaan kebun sawit. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat ke depan.
Saat ini, produktivitas sawit nasional masih relatif rendah. Kondisi ini dipicu oleh rendahnya realisasi PSR dan dominasi tanaman tua di perkebunan rakyat. Tanpa percepatan PSR, peningkatan produktivitas sulit tercapai, sehingga rata-rata produktivitas nasional tetap rendah.
“Luas tanaman tua berusia lebih dari 25 tahun mencapai 40% atau sekitar 2,8 juta hektare dan melibatkan 1,1 juta kepala keluarga,” kata Seger Budiardjo.
Ia menjelaskan, produktivitas sawit rakyat hanya mencapai 2,6 ton per hektare per tahun, lebih rendah dibandingkan perkebunan swasta yang mencapai 3,4 ton dan PTPN sebesar 4,8 ton.
“Rendahnya produktivitas ini juga disebabkan realisasi PSR yang masih sangat terbatas. Dalam tiga tahun terakhir, realisasinya hanya sekitar 20 ribu hektare per tahun. Karena itu, kita perlu strategi percepatan PSR. Dukungan pemerintah dan peran aktif Agrinas Palma menjadi kunci,” ujarnya.
Seger memaparkan tiga strategi percepatan PSR, yaitu penerapan single management system, simplifikasi regulasi, dan pendampingan end-to-end bagi petani sawit.
Ia menjelaskan, sistem single management akan mengintegrasikan pengelolaan PSR agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, pihaknya juga mendorong penyederhanaan regulasi melalui koordinasi aktif dengan kementerian dan lembaga terkait.
Sementara itu, pendampingan end-to-end mencakup pemenuhan administrasi, fasilitasi akses pembiayaan, hingga dukungan operasional bagi petani.
Dalam FDT bertema “Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Langkah untuk Membawa Petani ke Era Industri”, hadir sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan pakar agribisnis. Di antaranya Togu Rudianto dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Suprapto dari Kementerian Kehutanan, Farid Hidayat dari Kementerian ATR/BPN, serta Ahmad Munir dari BPDP, bersama pengurus Rumah Sawit Indonesia (RSI).
Pertemuan ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya empat lembaga negara yang terlibat langsung dalam program PSR hadir dalam satu forum.
“RSI mengapresiasi kehadiran ini sebagai momentum untuk mempercepat program PSR,” kata Ketua Umum RSI, Kacuk Sumarto.
